InDepthNews.id (Bekasi) – Persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pemeliharaan Gedung B BAPENDA Kota Bekasi belum juga menemukan titik terang.
Setelah sebelumnya pekerja kembali ditemukan beraktivitas di ketinggian tanpa perlindungan memadai, klarifikasi terbaru justru membuka pertanyaan yang lebih lebar yakni siapa sebenarnya yang mengawasi K3, bagaimana perlindungan jaminan sosial pekerja, dan bagaimana penggunaan anggaran proyek senilai Rp615,3 juta diawasi?

Persoalan ini bukan muncul sekali. Pada 14 September 2026, pekerja di bagian atas bangunan kembali terpantau tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara memadai. Padahal, sehari sebelumnya persoalan serupa sudah mendapat sorotan dan Sekretaris BAPENDA Kota Bekasi Edi Supriadi menyatakan akan menegur pelaksana.
Dengan demikian, ketika kondisi serupa kembali terlihat, masalahnya bergeser dari sekadar “pekerja lupa memakai APD” menjadi pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan proyek.
Sebab kalau teguran harus dilakukan berkali-kali untuk pelanggaran yang sama, publik tentu berhak bertanya: apakah yang kurang hanya kedisiplinan pekerja, atau justru mekanisme pengawasannya yang tidak berjalan?
Dalam pemberitaan sebelumnya, Edi Supriadi telah menunjukkan foto pekerja yang menggunakan perlengkapan K3 dan menyatakan akan menegur pelaksana. Namun pada pemantauan berikutnya, pekerja kembali ditemukan tidak menggunakan APD secara memadai.
Kondisi tersebut menjadi semakin serius karena pekerjaan dilakukan di bagian atas gedung. Risiko jatuh merupakan salah satu bahaya utama pekerjaan pada ketinggian sehingga penggunaan perlindungan yang sesuai tidak semestinya bergantung pada apakah proyek sedang mendapat perhatian publik atau tidak.
Foto pekerja yang menggunakan APD tentu dapat menjadi bukti bahwa perlengkapan pernah digunakan. Tetapi satu foto tidak otomatis membuktikan bahwa K3 diterapkan secara konsisten setiap hari.
Kalau APD baru lengkap ketika kamera datang, lalu kembali tidak digunakan setelah sorotan mereda, yang bermasalah bukan lagi sekadar helm atau pengaman pekerja. Sistem pengawasannya yang perlu diperiksa.
Persoalan kemudian berkembang ketika perlindungan pekerja ditelusuri lebih jauh, termasuk mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam konfirmasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan, pihak mandor disebut belum dapat memberikan penjelasan secara pasti dan mengarahkan pertanyaan kepada pihak lain.
Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena proyek pemeliharaan gedung pemerintah yang melibatkan pekerjaan berisiko seharusnya memiliki kejelasan mengenai siapa pemberi kerja, siapa pelaksana, siapa yang bertanggung jawab terhadap K3, serta bagaimana pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Jika pekerjaan dilaksanakan oleh pihak ketiga, tanggung jawab administratif dan teknis tersebut semestinya dapat ditelusuri melalui dokumen kontrak dan mekanisme pengawasan pekerjaan.
Jadi pertanyaannya sederhana: apakah seluruh pekerja yang terlibat sudah didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan siapa yang memastikan kewajiban tersebut dipenuhi?
Jawaban “akan ditanyakan ke bidang terkait” tentu belum cukup untuk menjawab persoalan tersebut.
Pertanyaan Berikutnya Mengarah Kepada Nilai Proyek
Berdasarkan informasi pada papan proyek yang sebelumnya dipersoalkan, pekerjaan tercantum sebagai Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor BAPENDA Kota Bekasi dengan lingkup pemeliharaan/rehabilitasi gedung.
Nilai kontraknya tercatat Rp615.311.481, dengan masa pelaksanaan 90 hari kerja, sedangkan pelaksana tercantum PT Afhtar Muda Karya. Sumber dana disebut berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SILPA.
Angka Rp615 Juta Bukan Angka Kecil
Karena itu, publik tidak hanya membutuhkan jawaban bahwa pekerjaan sedang berjalan. Yang lebih penting adalah memastikan bagaimana uang tersebut direncanakan, dikontrakkan, dilaksanakan dan diawasi.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Edi menyebut kegiatan tersebut merupakan perencanaan tahun 2024 yang pelaksanaannya dilakukan saat ini. Keterangan itu masih membutuhkan penjelasan berbasis dokumen agar publik dapat memahami hubungan antara perencanaan, penganggaran, sumber dana dan pelaksanaan pekerjaan.
Pertanyaan yang patut dibuka antara lain: berapa nilai kontraknya, apa saja lingkup pekerjaannya, bagaimana komponen biaya keselamatan pekerja, siapa pengawasnya, dan apa saja kewajiban penyedia jasa yang dituangkan dalam kontrak?
Uang publik boleh digunakan untuk memperbaiki gedung. Tetapi keselamatan orang yang mengerjakan perbaikannya juga tidak boleh dianggap sebagai biaya tambahan yang bisa menguap di tengah jalan.
K3 Bukan Sekadar Helm untuk Difoto
Dalam proyek pemerintah, K3 seharusnya bukan sekadar kelengkapan yang baru dicari ketika ada pemeriksaan atau pemberitaan.
Jika pekerjaan dilakukan di ketinggian, maka aspek keselamatan harus menjadi bagian dari metode pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan juga harus dilakukan secara rutin dan dapat dibuktikan melalui dokumen.
Pertanyaan yang kini layak dijawab BAPENDA antara lain:
– Siapa pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut?
– Siapa pengawas pekerjaan di lapangan?
– Bagaimana mekanisme pengawasan K3 dilakukan setiap hari?
– Apakah terdapat personel yang bertanggung jawab khusus terhadap K3?
– Apakah seluruh pekerja telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan?
– Apakah kewajiban penggunaan APD tercantum dalam dokumen kontrak?
– Apakah teguran kepada pelaksana dituangkan secara tertulis?
– Apa sanksi jika pelanggaran K3 kembali terjadi?
– Bagaimana pengawasan terhadap pekerjaan di ketinggian dilakukan?
– Berapa anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan keselamatan kerja?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk memastikan bahwa proyek pemerintah berjalan dengan standar keselamatan dan akuntabilitas yang dapat diuji.
Papan Proyek Sempat Jadi Persoalan
Transparansi Proyek Juga Sebelumnya Menjadi Sorotan
Ketika ditanya mengenai keberadaan papan proyek, Edi sempat menyampaikan bahwa papan tersebut berada di bagian atas. Ia kemudian mengatakan akan meminta agar papan informasi dipasang di pintu masuk BAPENDA sehingga dapat dibaca masyarakat.
Papan Proyek Memang Bukan Sekadar Papan Nama
Informasi mengenai nilai pekerjaan, sumber dana, pelaksana, masa pelaksanaan dan lingkup kegiatan memungkinkan masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.
Karena itu, ketika informasi dasar proyek sulit dilihat atau harus dipersoalkan terlebih dahulu, transparansi kembali menjadi pertanyaan.
Dan di titik ini, persoalannya mulai terlihat seperti satu rangkaian: K3 dipertanyakan, perlindungan pekerja belum jelas, papan proyek sempat dipersoalkan, sementara nilai kontrak mencapai lebih dari Rp615 juta.
Berulangnya persoalan K3 membuat jawaban berupa teguran semata menjadi kurang memadai.
BAPENDA perlu menunjukkan langkah konkret apabila pelaksana memang terbukti tidak menjalankan kewajiban keselamatan kerja.
Sebab pola “ditegur—diperbaiki—kembali dilanggar—ditegur lagi” pada akhirnya hanya menciptakan lingkaran yang tidak menyelesaikan persoalan.
Teguran tanpa konsekuensi bisa berubah menjadi ritual administratif: hari ini ditegur, besok dilanggar lagi, kemudian dibuat teguran baru.
Padahal, proyek pemerintah memiliki mekanisme kontraktual yang seharusnya memungkinkan pejabat berwenang memastikan penyedia memenuhi kewajibannya.
Karena itu, masyarakat layak mendapatkan penjelasan apakah telah ada teguran tertulis, berita acara pemeriksaan, instruksi penghentian pekerjaan berisiko apabila syarat keselamatan tidak terpenuhi, atau tindakan kontraktual lainnya.
Dengan munculnya pertanyaan mengenai K3, jaminan sosial pekerja, pengawasan lapangan dan penggunaan anggaran, pemeriksaan internal terhadap proyek tersebut menjadi relevan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Inspektorat Kota Bekasi dapat memastikan aspek administrasi dan pengelolaan kegiatan, sementara dokumen kontrak dan pelaksanaan fisik dapat diuji sesuai kewenangan masing-masing pihak.
(Napit)










Komentar