Grand Design Wisata Kalimalang Berubah Arah? LINAP Bongkar Kejanggalan Investasi Rp48,13 Miliar

BEKASI – Tirta Kalimalang diinformasikan segera diresmikan pada 18 November 2026. Wajah baru kawasan yang menggabungkan wahana air, jembatan lengkung, taman, pedestrian, dan sentra kuliner itu dipromosikan sebagai destinasi wisata unggulan Kota Bekasi.

Namun, di balik kemegahan wahana dan konsep wisata yang ditawarkan, proyek bernilai investasi Rp48,13 miliar tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Mulai dari perubahan grand design awal, kemampuan finansial perusahaan mitra, kewajaran anggaran, hingga transparansi kerja sama pengelolaan aset daerah selama 20 tahun.

Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) menilai proyek yang kini diperkenalkan sebagai wisata air itu perlu dibuka secara terang, terutama terkait perubahan konsep dari rencana awal wisata kuliner menjadi kawasan yang lebih dominan menghadirkan wahana air.

Ketua Umum LINAP, Baskoro, mempertanyakan dasar perubahan konsep tersebut. Menurutnya, perubahan perencanaan harus disertai kajian teknis, bisnis, dan perhitungan investasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Grand design awalnya seperti apa? Mengapa sebelumnya wisata kuliner, sekarang lebih dominan wahana air? Apakah ada perubahan perencanaan, nilai investasi, dan proyeksi bisnis? Ini harus dijelaskan PT Mitra Patriot kepada publik,” menjadi sorotan LINAP melalui rilis resmi yang diterima Wawai News, Selasa (17/11).

Bagi LINAP, jangan sampai konsep wisata terus berganti, sementara dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban investasinya justru sulit diakses. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar nama destinasi, melainkan pengelolaan aset daerah dan potensi pendapatan Kota Bekasi.

Sorotan berikutnya mengarah kepada PT Miju Dharma Angkasa, perusahaan yang ditetapkan sebagai mitra pengelola kawasan wisata Kalimalang.

Berdasarkan dokumen kajian evaluasi pengadaan dan analisis kewajaran biaya yang dihimpun LINAP, perusahaan tersebut tercatat memiliki modal dasar Rp50 juta. Sementara nilai investasi proyek mencapai Rp48.139.237.120 dengan masa kerja sama selama 20 tahun.

Artinya, nilai investasi yang dicantumkan mencapai sekitar 962 kali lipat dari modal dasar perusahaan.

Perbandingan ini memang tidak otomatis membuktikan ketidakmampuan finansial ataupun pelanggaran hukum. Namun, angka tersebut layak memunculkan pertanyaan mengenai sumber pendanaan dan bukti kemampuan perusahaan memenuhi komitmen investasi.

Apakah tersedia dukungan perbankan, investor pendamping, rekening koran, atau komitmen pembiayaan yang dapat diverifikasi?

Dalam dunia bisnis, modal dasar memang bukan satu-satunya ukuran kemampuan investasi. Perusahaan bisa memperoleh pembiayaan dari berbagai sumber. Tetapi, kemampuan membangun proyek puluhan miliar rupiah tidak cukup hanya bermodal proposal dan optimisme bisnis.

Jangan sampai nilai investasinya puluhan miliar, sementara kemampuan pendanaannya masih menjadi teka-teki.

Persoalan semakin menarik ketika kajian evaluasi pengadaan membandingkan nilai sejumlah komponen investasi dengan harga pasar.

Dari total investasi Rp48,13 miliar, kajian tersebut memperkirakan kebutuhan biaya fisik awal berada pada kisaran Rp14,5 miliar hingga Rp19,8 miliar berdasarkan pembandingan sejumlah komponen pekerjaan.

Salah satu pos terbesar yang disorot adalah pengadaan wisata air dan kuliner berbasis kontainer senilai Rp21.332.890.000.

Dalam kajian pembanding, harga modifikasi kontainer kafe ukuran 20 feet disebut berada pada kisaran Rp41 juta hingga Rp65 juta per unit. Sementara harga perahu bebek berbahan fiberglass diperkirakan Rp8,5 juta hingga Rp13,7 juta per unit.

Kajian itu memperkirakan kombinasi pengadaan 100 kontainer kafe, 50 perahu bebek, serta penataan kawasan berupa paving dan instalasi listrik membutuhkan biaya sekitar Rp9,6 miliar.

Dengan perbandingan tersebut, terdapat selisih lebih dari Rp11 miliar terhadap nilai pos anggaran yang dipersoalkan.

Selisih tersebut belum dapat langsung disebut sebagai kerugian atau mark-up. Namun, perlu dijelaskan apakah nilai pekerjaan mencakup spesifikasi tambahan, instalasi, transportasi, pekerjaan sipil, pajak, biaya operasional, maupun komponen lain yang belum masuk dalam perhitungan pembanding.

Sorotan juga menyentuh pembangunan jembatan utama senilai Rp9,51 miliar dan jembatan penyeberangan Rp2,33 miliar.

Belum lagi pos pengembangan setiap lima tahun sebesar Rp12 miliar yang menurut kajian belum dilengkapi rincian objek fisik dan jadwal investasi secara terukur.

Jika angka-angka tersebut tidak dijelaskan secara rinci, publik tentu berhak bertanya: investasi Rp48 miliar itu sebenarnya dibelanjakan untuk apa saja?

Pembangunan Sebelum Tender, Ada Apa?

LINAP juga menyoroti kronologi pembangunan struktur jembatan yang disebut telah dimulai PT Miju Dharma Angkasa sejak Agustus 2025 dengan alasan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Sementara itu, pengumuman pemilihan mitra tercatat dibuka pada 28 Oktober 2025 dan pemenang diumumkan pada 25 November 2025.

Perbedaan waktu tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan persoalan dalam pengakuan dan perhitungan investasi.

Apakah pekerjaan yang dilakukan sebelum proses tender sepenuhnya merupakan kegiatan CSR yang terpisah dari kewajiban investasi? Ataukah terdapat komponen pekerjaan yang kemudian diperhitungkan kembali dalam nilai investasi kerja sama?

Dokumen CSR, berita acara pekerjaan, bukti pengeluaran, dan perjanjian kerja sama menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi penghitungan ganda.

Pasalnya, CSR dan investasi bisnis memiliki karakter serta pertanggungjawaban berbeda. Jangan sampai satu pekerjaan memiliki dua cerita pembiayaan, tetapi publik hanya mendapat satu angka total.

PT Mitra Patriot Klaim Tak Gunakan APBD

Sebelumnya, Direktur Utama PT Mitra Patriot (Perseroda), David Raharja, telah memberikan penjelasan mengenai polemik pembiayaan wisata Kalimalang.

David menegaskan pembangunan kawasan wisata tersebut hingga saat itu tidak menggunakan dana APBD Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Pembangunan wisata Kalimalang itu murni investasi. Tidak ada digunakan sama sekali uang APBD,” ujar David, pada Kamis (19/2/2026).

Ia menjelaskan total investasi mencapai sekitar Rp48 miliar. Namun, angka tersebut bukan seluruhnya dana CSR.

Menurut David, dana CSR hanya berkisar belasan miliar rupiah dan digunakan khusus untuk pembangunan dua jembatan melengkung. Sementara sisanya merupakan investasi swasta, termasuk pembangunan lampu jalan, tenant kontainer, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pengelolaan kawasan dimenangkan PT Miju Dharma Angkasa melalui mekanisme lelang berdasarkan SK Direksi Nomor 066-KEP.DIR/PTMP-BKS/XI/2025. Perusahaan tersebut selanjutnya bekerja sama dengan PT Mitra Patriot untuk mengelola kawasan selama 20 tahun.

David juga mengakui terdapat rencana pembangunan tambahan menggunakan APBD, termasuk tiga jembatan lengkung serta penataan trotoar dan pedestrian. Namun, saat memberikan keterangan tersebut, ia mengaku belum mengetahui secara terperinci peruntukan anggaran pemerintah yang dimaksud.

LINAP turut mempertanyakan skema kerja sama pengelolaan kawasan selama 20 tahun, khususnya terkait pengembalian investasi, kontribusi tetap, dan pembagian keuntungan antara mitra dengan BUMD.

Nilai investasi menjadi salah satu variabel penting dalam menghitung masa pengembalian modal atau break even point (BEP). Jika nilai investasi awal terlalu tinggi, masa pengembalian modal berpotensi semakin panjang dan berpengaruh terhadap penerimaan BUMD.

Persoalan tersebut semakin penting ketika terdapat rencana pengembangan setiap lima tahun senilai Rp12 miliar.

Bagaimana mekanisme pengakuan biaya pengembangan tersebut? Apakah akan memengaruhi perhitungan BEP dan pembagian keuntungan? Siapa yang mengawasi realisasinya?

Baskoro mendorong aparat penegak hukum menelusuri struktur pembiayaan, aliran dana, serta kewajaran nilai investasi proyek wisata Kalimalang.

Menurut LINAP, perbandingan modal dasar perusahaan dengan nilai investasi, selisih sejumlah komponen anggaran dalam kajian, serta kronologi pekerjaan sebelum penetapan pemenang perlu menjadi bahan pemeriksaan.

LINAP meminta kemungkinan penggelembungan nilai investasi atau mark-up diuji melalui audit teknis dan pemeriksaan dokumen pengadaan.

Selain itu, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga perlu ditelusuri apabila ditemukan indikasi tindak pidana asal dan transaksi keuangan yang mengarah pada upaya menyamarkan hasil kejahatan.

Namun, dugaan mark-up maupun TPPU tersebut belum merupakan tindak pidana yang terbukti. Pembuktiannya harus melalui pemeriksaan dokumen, audit, penelusuran transaksi, serta proses hukum oleh aparat berwenang.

LINAP juga meminta PT Mitra Patriot dan Pemerintah Kota Bekasi membuka dokumen yang relevan sesuai ketentuan keterbukaan informasi, meliputi grand design awal dan perubahan konsep, RAB, Bill of Quantity (BoQ), gambar teknis, bukti kemampuan pendanaan mitra, dokumen kualifikasi perusahaan, serta perjanjian kerja sama.

Termasuk di dalamnya ketentuan kontribusi tetap, pembagian keuntungan, pengembalian investasi, kewajiban pengembangan, dan kompensasi apabila kerja sama dihentikan.

Diketahui Pada 18 November 2026, Tirta Kalimalang dijadwalkan diresmikan sebagai destinasi rekreasi baru Kota Bekasi.

Kawasan ini menawarkan kart boat V2, electric surfboard, perahu spons elektrik, pedestrian, taman, gazebo, jembatan lengkung, hingga sentra kuliner berbasis kontainer.

Pemerintah dan pengelola tentu berharap kehadirannya mampu mendongkrak sektor pariwisata, membuka peluang usaha UMKM, serta menggerakkan ekonomi lokal. (NAPIT)***

Komentar