JAKARTA – Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) melaporkan PT Asri Karya Lestari (AKL), Tbk kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi korporasi dalam proyek pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Dalam laporan bernomor DPP LINAP/LAPDU/125/X/2026 tertanggal 20 Oktober 2026, LINAP juga mengajukan permohonan penjatuhan sanksi daftar hitam (blacklist) terhadap korporasi yang bersangkutan.
Ketua Umum LINAP, Baskoro, mengatakan laporan tersebut telah disampaikan kepada Kejagung pada 25 Oktober 2026. Langkah itu ditempuh setelah pihaknya mengaku sebelumnya menyampaikan pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kita sebelumnya telah memberikan laporan resmi ke KPK, tetapi ditolak dan diminta melapor ke tempat lain. Dengan demikian, kami membuat laporan ke Kejagung RI melalui Pidsus,” kata Baskoro, Rabu (11/11/2026).
Baskoro mengatakan, laporan tersebut merupakan upaya mendorong pendalaman terhadap dugaan keterlibatan pihak korporasi dalam perkara korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.
Ia juga meminta Kejagung menelusuri kemungkinan keterlibatan jajaran manajemen perusahaan dalam perkara tersebut.
Dalam dokumen pengaduannya, LINAP menguraikan dugaan penyerahan dana sebesar Rp10 miliar kepada pihak Dinas PUPR Kalimantan Selatan.
Uraian tersebut merujuk pada fakta persidangan perkara tindak pidana korupsi operasional Dinas PUPR Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Oktober 2024.
Menurut dokumen LINAP, dalam persidangan perkara terdakwa Ahmad Solhan, mantan Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, terungkap keterangan mengenai penyerahan uang tunai dengan nilai akumulatif mencapai Rp10 miliar.
LINAP menyebut penyerahan dana tersebut dilakukan dalam tiga tahap. Dokumen itu juga mencantumkan nama Anna Puspitasari dan Evan Bela sebagai staf keuangan yang disebut menjalankan penyerahan dana di lapangan atas perintah Yudha Saputra selaku Direktur Keuangan, dengan koordinasi Didik Hariyanto selaku Direktur Operasional.
LINAP menduga penyerahan dana tersebut berkaitan dengan pengamanan dan kelancaran pengerjaan proyek Jembatan Pulau Laut.
Atas dasar uraian tersebut, LINAP meminta aparat penegak hukum mendalami kemungkinan keterlibatan korporasi dan jajaran direksinya.
Proyek Rp295,45 Miliar Alami Keterlambatan
Selain dugaan aliran dana, laporan LINAP menyoroti pelaksanaan pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut sisi Kotabaru yang dikerjakan PT AKL, Tbk bersama PT SPI melalui kerja sama operasi (KSO).
Berdasarkan dokumen laporan, proyek tersebut menggunakan kontrak Nomor 602.1/370/BM.1718.CO/2024 tertanggal 8 Juli 2024, dengan nilai kontrak Rp295.458.418.931,43.
Masa pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 175 hari kalender, terhitung sejak 9 Juli hingga 30 Desember 2024.
Namun, berdasarkan data progres yang dicantumkan LINAP, realisasi fisik pekerjaan hingga berakhirnya kontrak awal baru mencapai 56,70 persen dari target 100 persen. Dengan demikian, terdapat deviasi minus 43,30 persen.
Pekerjaan kemudian memperoleh penambahan waktu melalui Adendum 3. Akan tetapi, hingga 18 Februari 2025, progres fisik baru mencapai 63 persen, sementara target penyelesaian tetap 100 persen.
LINAP juga mencatat pembayaran pekerjaan hingga 31 Desember 2024 telah mencapai Rp184.737.200.337 atau sekitar 62,53 persen dari nilai kontrak.
Persoalan lain yang disoroti adalah belum ditetapkannya besaran denda keterlambatan terhadap penyedia jasa.
Dalam dokumen pengaduan disebutkan, berdasarkan pemeriksaan terhadap kontrak, adendum, dan dokumen Show Cause Meeting (SCM) hingga 5 Mei 2025, pekerjaan masih mengalami keterlambatan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana dikutip dalam laporan LINAP, menyatakan tetap akan mengenakan denda keterlambatan untuk periode 31 Desember 2024 hingga 28 Juni 2025.
Namun, perhitungan dan penetapan besaran denda tersebut disebut belum dilakukan pada saat pemeriksaan.
LINAP menilai kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut karena berkaitan dengan kewajiban penyedia jasa dan pengendalian pelaksanaan kontrak pemerintah.
Temuan BPK Terkait Klasifikasi Anggaran
LINAP turut mencantumkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.
Dalam dokumen pengaduan, disebutkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 1.A/LHP/XIX.BJM/5/2025 tertanggal 23 Mei 2025 menemukan persoalan klasifikasi anggaran pada Dinas PUPR Kalimantan Selatan.
Anggaran pekerjaan Jembatan Pulau Laut yang seharusnya dicatat sebagai belanja modal dialihkan ke belanja barang dan jasa. Kondisi tersebut, menurut uraian laporan LINAP, mengakibatkan kurang saji sebesar Rp15,65 miliar dan lebih saji belanja modal sebesar Rp182,22 miliar.
Temuan tersebut menjadi salah satu materi yang diminta LINAP untuk didalami dalam penanganan laporan dugaan penyimpangan proyek.
Dalam bagian fakta hukum, LINAP juga merujuk persidangan perkara Tipikor di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada Juli 2025.
Menurut uraian dalam dokumen pengaduan, terdapat arahan majelis hakim kepada Jaksa Penuntut Umum KPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan pengembangan penyidikan terhadap jajaran manajemen PT AKL.
Berdasarkan sejumlah uraian tersebut, LINAP meminta Jampidsus Kejagung menindaklanjuti laporan, memeriksa dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait, serta mendalami kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi.
LINAP juga mengajukan permohonan sanksi daftar hitam terhadap perusahaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Baskoro berharap Kejagung dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut secara profesional dan transparan.
“Kita meminta Kejagung mengungkap kembali kasus ini,” ujarnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Kejagung mengenai tindak lanjut laporan LINAP maupun tanggapan PT AKL atas dugaan yang disampaikan dalam pengaduan tersebut. (NAPIT)










Komentar