Kasus Migas Bekasi Memanas! Mulyadi Forkim Pertanyakan Perdamaian Rp12 Miliar, Desak Kejagung Usut Peran Tri Adhianto

BEKASI – Polemik kerja sama operasional (KSO) PT Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil & Energy kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, mempertanyakan keputusan perdamaian dalam sengketa kedua perusahaan tersebut yang disebutnya berkaitan dengan kerugian materiil mencapai Rp12 miliar.

Mulyadi bahkan melontarkan kritik keras terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Ia menggunakan istilah “pengkhianat bangsa” untuk menggambarkan kebijakan yang menurut penilaiannya berpotensi merugikan kepentingan perusahaan milik pemerintah daerah dan keuangan negara.

Pernyataan keras itu berangkat dari persoalan kesepakatan damai dalam sengketa PT Migas Kota Bekasi dengan perusahaan asing tersebut. Mulyadi menilai penyelesaian melalui perdamaian menyisakan pertanyaan, terutama karena perkara itu sebelumnya telah melalui proses hukum.

“Negara dirugikan oleh perusahaan asing, tetapi justru dilakukan perdamaian. Ini sudah tidak sehat. Bagaimana mungkin persoalan yang sudah memiliki proses hukum justru berakhir dengan perdamaian?” kata Mulyadi, Selasa (17/11/2026).

Menurut Mulyadi, persoalan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai sengketa bisnis biasa. Ia menyebut Mahkamah Agung pernah mengungkap adanya kerugian materiil yang dialami PT Migas Kota Bekasi akibat tindakan Foster Oil & Energy, dengan nilai mencapai Rp12 miliar.

Ia mempertanyakan alasan kesepakatan damai tetap ditempuh ketika persoalan kerugian tersebut telah menjadi bagian dari proses hukum.

“Artinya, persoalan kerugian ini bukan sekadar asumsi Mahkamah Agung. Angkanya sudah pernah dihitung dan disampaikan dalam proses putusan penegakan hukum. Lalu mengapa persoalan tersebut justru berujung pada perdamaian ketika Tri Adhianto menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi pada 2022?” ujarnya.

Perdamaian Sehari Sebelum Putusan Kasasi

Hal lain yang menjadi perhatian Mulyadi adalah waktu penandatanganan kesepakatan perdamaian. Ia menyebut kesepakatan tersebut terjadi sehari sebelum putusan kasasi Mahkamah Agung keluar pada 6 April 2022.

Menurutnya, rentang waktu itu perlu ditelusuri untuk mengetahui proses pengambilan keputusan, pertimbangan yang digunakan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.

“Kalau memang perdamaian itu terjadi sehari sebelum putusan kasasi keluar, publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini murni keputusan bisnis atau ada sesuatu di baliknya? Jangan sampai muncul dugaan adanya pemufakatan jahat untuk merampok keuangan negara,” tegasnya.

Mulyadi juga menyinggung penggunaan istilah “pengkhianat bangsa”. Ia mengaitkannya dengan sejarah kolonialisme, ketika istilah tersebut kerap dilekatkan kepada warga pribumi yang bekerja untuk kepentingan penjajah.

Dalam konteks perkara Migas Bekasi, ia menggunakan istilah tersebut sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan yang dinilainya berpotensi lebih menguntungkan perusahaan asing dibandingkan kepentingan perusahaan daerah.

Forkim Desak Kejagung Telusuri Semua Pihak

Mulyadi meminta Kejaksaan Agung menelusuri seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan KSO PT Migas Kota Bekasi dan Foster Oil & Energy. Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada pihak-pihak yang berada di tingkat pelaksana, tetapi juga harus menyentuh pihak yang memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan keputusan.

Ia mengingatkan agar proses penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih. Semua pihak, kata dia, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan bukti yang ditemukan penyidik.

“Jangan sampai Kejaksaan hanya memotong ranting-ranting, tetapi membiarkan aktor utama lolos dari proses hukum. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai komitmen itu justru dipudarkan oleh Kejaksaan Agung yang menyangkut kepentingan keuangan negara,” ujarnya.

Ia menilai korupsi bukan hanya persoalan kerugian keuangan negara, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.

Mulyadi kemudian mempertanyakan konsistensi aparat penegak hukum dalam memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan bebas dari kepentingan pihak tertentu.

“Jika hukum mengklaim dirinya sebagai penjaga moral publik, lalu siapa yang menjaga moral hukum? Kejaksaan Agung harus berdiri di ruang penegakan keadilan, bukan di ruang negosiasi yang justru berpotensi melindungi pihak-pihak pelanggar hukum,” tegasnya.

Ia mendesak Kejagung mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, objektif, dan transparan. Menurutnya, penelusuran terhadap proses KSO, kesepakatan perdamaian, serta pihak-pihak yang mengambil keputusan penting dilakukan agar duduk perkara menjadi terang.

Mulyadi berharap penyidikan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai pengelolaan perusahaan daerah. Sebab, ketika kepentingan keuangan daerah dipertaruhkan, transparansi dan akuntabilitas tidak boleh berhenti sebatas dokumen kesepakatan.

“Penegakan hukum harus memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum ketika kepentingan keuangan negara dipertaruhkan,” pungkasnya.(NAPIT)

Komentar