InDepthNews.id (Kota Bekasi) – Maraknya pelanggaran penataan ruang di Kota Bekasi kembali menuai sorotan. Sebuah baliho reklame produk tembakau terpampang di kawasan Jalan Raya Narogong KM 7, Kecamatan Rawalumbu. Lokasi berdirinya reklame tersebut berjarak sangat dekat hanya terpaut sekitar 5 meter dari mesjid.
Fakta ini memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terhadap aturan penataan ruang dan reklame.
Cacat Regulasi dan Abaikan Ketentuan Zonasi
Secara normatif, keberadaan reklame tersebut jelas menabrak aturan hukum yang berlaku di Kota Bekasi. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, Pasal 17 Ayat (4), secara tegas disebutkan bahwa penempatan reklame di area sekolah, di luar area sekolah, dan di area tempat ibadah dengan jarak kurang dari 75 meter dari bangunan terluar dilarang untuk reklame produk rokok, alat kontrasepsi, dan/atau minuman beralkohol.
Dengan jarak baliho yang hanya terpaut sekitar 5 meter dari masjid, berdirinya reklame rokok tersebut merupakan pelanggaran telak terhadap regulasi daerah, sekaligus mengabaikan etika sosial dan moral keagamaan di lingkungan sekitar.
Publik kini mempertanyakan fungsi pengawasan lintas sektoral yang seharusnya melekat pada instansi terkait.
Pengawasan ini melibatkan sejumlah instansi, mulai dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) yang mengontrol pemanfaatan ruang milik jalan (rumija), Dinas Tata Ruang (Distaru) yang memegang kendali atas izin titik lokasi, hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang mengelola pajak dari objek reklame.
Dikonfirmasi Terkait Pelanggaran, Pejabat Pilih Bungkam
Saat coba dikonfirmasi secara terpisah oleh awak media terkait izin dan kesesuaian zonasi reklame tersebut, para pejabat terkait di lingkungan Pemkot Bekasi belum memberikan tanggapan.
Upaya konfirmasi yang dilayangkan kepada pejabat Bidang Pendapatan Bapenda, Ronal dan Hendrik, serta Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi, Arif Maulana, hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan respons. Sikap tertutup dari para pejabat ini disayangkan oleh berbagai pihak yang mengharapkan transparansi informasi publik.
Desakan Penertiban oleh Satpol PP
Menanggapi persoalan ini, desakan keras diarahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi selaku instansi penegak peraturan daerah.
Masyarakat dan tokoh setempat mendesak Satpol PP untuk bertindak tegas dan menertibkan reklame yang terbukti melanggar ketentuan jarak dari tempat ibadah demi menegakkan aturan dan menjaga ketertiban umum di Kota Bekasi.
(Napit)










Komentar