Kejagung Geledah Pemkot Bekasi, Bapenda Ikut Disasar: Dokumen Apa yang Diburu?

BEKASI — Berdasarkan keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna, dalam siaran pers Kamis (17/9/2026), tim penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di sejumlah titik lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.

Menurut Kejagung, langkah tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.

Anang menyebut penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, antara lain Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Kantor Bagian Hukum Setda Kota Bekasi, dan Kantor Perseroda PT Migas Kota Bekasi.

Bapenda Kota Bekasi juga disebut secara eksplisit oleh Kejagung sebagai salah satu lokasi yang disasar penyidik. Selain Bapenda dan PT Migas, menurut keterangan Kejagung, penyidik mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi serta kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di Sampoerna Strategic, Sudirman, Jakarta.

Kejagung menyatakan penggeledahan dilakukan “dalam rangka mengumpulkan alat bukti.” Namun, hingga keterangan tersebut disampaikan, Kejagung belum menjelaskan secara terbuka alat bukti apa yang dicari di Bapenda, alasan spesifik instansi tersebut masuk dalam rangkaian penggeledahan, atau dokumen apa yang dianggap relevan dengan perkara.

Pertanyaan mengenai keterkaitan Bapenda dengan perkara tersebut masih berstatus pertanyaan, bukan fakta yang telah dikonfirmasi.

Penggeledahan memang dilaporkan berlangsung di sejumlah kantor, termasuk Sekretariat Daerah, Bagian Hukum, DLH, dan Bapenda, tetapi Kejagung belum memaparkan posisi masing-masing instansi dalam dugaan penyimpangan tata kelola PT Migas Bekasi.

Berdasarkan lokasi yang digeledah, dapat diduga bahwa penyidik sedang menelusuri dokumen administrasi, keputusan, perizinan, pencatatan, atau informasi lain yang dinilai berkaitan dengan perkara. Namun, dugaan mengenai jenis dokumen atau alur kepentingan tersebut belum dikonfirmasi oleh Kejagung dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta.

Kejagung juga belum merinci dokumen, berkas, perangkat elektronik, atau barang bukti lain yang dicari maupun diamankan dari setiap lokasi. Termasuk belum dijelaskan secara terbuka apa relevansi dokumen yang berada di Bapenda dengan dugaan penyimpangan tata kelola PT Migas Bekasi dalam KSO dengan PT Pertamina EP.

Karena belum ada penjelasan resmi mengenai barang yang dicari atau diamankan, pertanyaan tentang kemungkinan adanya dokumen penerimaan, pencatatan, kewajiban, kerja sama, atau transaksi masih bersifat spekulatif.

Demikian pula dugaan bahwa penyidik sedang menelusuri rantai keputusan yang tersebar di berbagai perangkat daerah belum dikonfirmasi oleh Kejagung.

Penggeledahan tersebut membuat pengelolaan dan tata kelola PT Migas Bekasi periode 2009–2024 menjadi objek perhatian yang lebih luas. Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, belum dapat disimpulkan bahwa setiap instansi yang digeledah terlibat dalam dugaan tindak pidana.

Penggeledahan merupakan tindakan penyidikan untuk mencari atau mengumpulkan alat bukti, sedangkan keterlibatan pihak tertentu dan relevansi setiap dokumen harus ditentukan berdasarkan hasil penyidikan serta keterangan resmi aparat penegak hukum.

Kejagung menyebut tindakan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti. Sejauh mana penggeledahan di Bapenda akan membantu mengungkap rangkaian fakta perkara ini masih menjadi bagian dari proses penyidikan. Kejagung belum mengumumkan secara terbuka hasil penggeledahan, jenis barang yang diamankan, maupun hubungan spesifik Bapenda dengan perkara tersebut.

Pemerintah Kota Bekasi dan pihak-pihak terkait dapat memberikan penjelasan mengenai kewenangan serta dokumen yang berada di instansi masing-masing, tetapi setiap kesimpulan mengenai keterlibatan atau kesalahan harus menunggu keterangan resmi dan perkembangan penyidikan.(NAPIT)

Komentar