Ketum LINAP Minta Revitalisasi Pasar Kranji Dilelang Ulang

BEKASI – Wacana adendum yang digaungkan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan (Disdagprin) pada saat hearing bersama Komisi 2 dengan perwakilan pedagang dan pengembang mendapat tanggapan menohok dari Lembaga Investigasi Anggaran Publik (Linap).

Ketua Umum Linap Baskoro menyebut wacana Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut menyalahi, karena tidak ada dasarnya, apa lagi kelonggaran yang diberikan pemerintah kepada pihak pengembang dalam hal ini PT ABB terlalu besar.

“Heran, kok mau di adendum apa dasarnya melakukan tambahan klausula dari perjanjian pokoknya. Pertanyaannya materi adendumnya apa, dimulai dari titik mana, ken ribet,”tanya Baskoro meminta Pemko Bekasi tegas dan putus PT ABB.

Dikatakan PKS antara Pemko Bekasi dengan PT ABB semestinya sudah tamat alias selesai jika melihat dari PKS. Pasalnya semua isi dalam PKS itu dilanggar oleh PT ABB sehingga sampai sekarang realisasi revitalisasi masih nol.

Bahkan, jelasnya sesuai data diterima LINAP bahwa SPL dan HPL dalam revitalisasi itu belum diserahkan kepada PT ABB. Sehingga tidak ada alasan adendum atau akuisisi. Apa lagi jaminan pelaksanaan juga sudah kadarluarsa pada tahun 2023.

“Pertanyaan mendasarnya legal standing PT ABB melalui direkturnya untuk mengalihkan revitalisasi ke pihak lain dengan prosedur akuisisi, apa,”papar Baskoro.

Secara legalitas jelasnya PT ABB, tidak mampu memenuhi semua kewajiban sesuai isi perjanjian kerja sama pembangunan revitalisasi dengan Pemko Bekasi.

Baskoro juga mempertanyakan Disdagprin Kota Bekasi kenapa harus memperpanjang kerja sama dengan PT ABB melalui adendum. Bagaimana kelanjutan Down Payment yang telah dikeluarkan pedagang.

“Siapa yang bertanggungjawab DP pedagang yang disebutkan ada sekitar Rp25 miliar yang telah masuk ke PT ABB. Hal lain kewajiban pajak yang harus dibayar katanya kisaran Rp13 miliar,”tegas Baskoro lagi meminta pemerintah tak lepas tanggungjawab.

Pasalnya kejadian yang terjadi terkait revitalisasi Pasar Kranji tersebut akibat kesalahan Pemerintah dalam memilih mitra kerja sama yang tidak memiliki modal.

Terakhir dia menegaskan bahwa adendum itu tanpa dasar dan hanya akan memperkeruh suasana, sampai saat ini bahwa surat teguran dari Itko dan Dinas tak diindahkan oleh PT ABB. Sehingga Pemko Bekasi harus lelang ulang.

Akuisisi Hanya Rekayasa

Sementara itu Sri Mulyono pedagang dan juga mantan pengurus RWP Pasa Kranji menyebut wacana akuisisi PT ABB yang dihembuskan hanya rekayasa.

Jika benar PT ABB sudah di ambil alih kepemilikannya, kenapa direktur sebelumnya masih minta uang kontrakan ke para pengontrak?

Sri Mulyono menyebut bahwa TPS Ruko tersebut adalah milik para pedagang yang dulu punya Ruko dapat pemindahan di TPS Ruko selatan.

“Tetapi dirampas dan pedagangnya diusir, lalu dijual dan di kontrakan dengan harga obral. ya karena tanah milik Pemkot Bekasi, yang membangun pak Sunarno sebagai Vendor belum selesai pembayarannya,”ujarnya melalui rilis resminya kepada Wawai News Jumat 14 Februari 2025.

Menurut dia, pembayaran pembangunan tersebut masih kurang sekitar Rp2,5 miliar lagi. Anehnya lagi IMB belum ada konpensasi belum dibayar.

“Hanya dengan MODAL PKS yang bermasalah dan MODAL denah gambar pasar. Sudah leluasa melakukan penjualan Kios Los dan Ruko, ini lemahnya Pemkot Bekasi tidak ada pengawasan dan ada pembiaran,”paparnya.

Dia berharap setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih bisa mengambil alih dan tindakan tegas terhadap PT Annisa Bintang Blitar.

“PT ABB harus mempertanggungjawabkan atas mangkraknya revitalisasi Pasar Kranji Baru dan mempertanggungjawabkan uang para pedagang,”pungkasnya.

Komentar