KOTA BEKASI — Pernyataan Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, mengenai Akta Van Dading kerja sama PT Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil & Energy (FOE) Pte Ltd menuai kritik. Dalam diskusi publik yang digelar Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (FORKIM), Kamis (22/10/2026), Sardi menyebut akta perdamaian itu dibuat sebelum dirinya menjadi anggota DPRD. Namun, catatan keanggotaan DPRD menunjukkan Sardi merupakan anggota dewan periode 2019–2024, sementara akta yang dipersoalkan bertanggal 6 April 2022.
Dalam diskusi bertajuk “Ada Apa Dengan Van Dading Migas Kota Bekasi?” di Mabes FORKIM, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Sardi mengaku belum mengetahui secara utuh persoalan tersebut. Ia menyatakan informasi yang diketahuinya sejauh ini berasal dari pemberitaan.
“Terkait apa yang kita bahas hari ini tentang Van Dading, jujur secara utuh saya tidak ketahui, saya hanya sekadar tahu tentang pemberitaan yang berkembang, tapi saya tidak bisa banyak komentar perihal Akta Van Dading,” kata Sardi.
Ia juga menyatakan bahwa akta perdamaian itu dibuat sebelum dirinya menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. “Karena faktanya memang pada saat proses Van Dading yang dimaksud, saya belum menjadi anggota DPRD Kota Bekasi,” ujarnya.
Catatan keanggotaan DPRD menjadi pembanding
Informasi mengenai riwayat keanggotaan Sardi dapat ditelusuri melalui sejumlah catatan publik. Daftar anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019–2024 yang diterbitkan sejumlah portal berita pada Agustus 2019 mencantumkan nama Sardi Effendi sebagai anggota Fraksi PKS.
Catatan komposisi alat kelengkapan dewan pada April 2022 juga mencantumkan Sardi sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi. Bahkan sebagai Ketua Fraksi PKS.
Dengan demikian, dokumen publik tersebut menunjukkan Sardi telah menjadi anggota DPRD ketika akta bertanggal 6 April 2022 itu dibuat. Namun, keanggotaan dewan tidak otomatis membuktikan bahwa ia mengetahui, menyetujui, atau terlibat dalam proses pembuatan akta tersebut.
Ketua LINAP, Baskoro, mengkritik pernyataan Sardi. Menurut dia, Ketua DPRD semestinya memberikan penjelasan yang terang mengenai persoalan yang menjadi perhatian publik, terlebih ketika hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang secara khusus membahas Van Dading.

“Miris seorang Ketua DPRD Kota Bekasi terkesan amnesia, apalagi hadir sebagai narasumber diskusi publik. Ini harus jadi evaluasi bagi partainya,” ujar Baskoro, Jumat (23/10).
Baskoro juga mempertanyakan pernyataan Sardi yang menyebut dirinya belum menjadi anggota DPRD saat akta tersebut dibuat.
“Apa fungsinya sebagai ketua dewan dan wakil rakyat, jika persoalan yang menjadi sorotan publik saja tidak tahu. Bahkan mengakui tidak mengetahui Van Dading dengan alasan belum menjadi anggota dewan,” katanya.
Baskoro meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengevaluasi persoalan tersebut. Ia menilai perbedaan antara pernyataan Sardi dan catatan keanggotaan DPRD perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai pengetahuan pimpinan legislatif terhadap persoalan yang menyangkut BUMD.
Pernyataan Baskoro tersebut merupakan kritik terhadap sikap Sardi dalam diskusi. Adapun istilah “amnesia” yang digunakannya merupakan ungkapan retoris, bukan kesimpulan medis.
Dalam diskusi yang sama, Sardi menyatakan proses hukum terkait persoalan migas perlu berjalan. Ia mengatakan tidak mengetahui secara mendalam perkara tersebut karena, menurut keterangannya, persoalan itu bukan terjadi pada masa kepemimpinannya.
“Proses hukum biarkan berjalan, tapi saya tidak tahu-menahu soal itu karena memang bukan di zaman saya. Dan biarkan proses hukumnya masih berjalan juga kan,” kata Sardi.
Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurut dia, pengawasan terhadap BUMD berada dalam lingkup Komisi III DPRD Kota Bekasi.
Sardi mempersilakan pihak yang ingin mendorong evaluasi mengajukan surat kepada komisi terkait agar dapat digelar rapat dengar pendapat (RDP).
“Silakan forum-forum datangi komisi-komisi sesuai alat kelengkapan dewan, keluarkan surat untuk kita RDP karena selama ini belum ada,” ujarnya.
Akta Van Dading PT Migas Kota Bekasi dengan FOE menjadi perhatian FORKIM karena berkaitan dengan sengketa yang disebut masih berada dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
Dalam diskusi sebelumnya, forum tersebut juga mempertanyakan dasar hukum perdamaian, pihak yang menyetujuinya, serta dampaknya terhadap kepentingan perusahaan daerah.
Persoalan itu perlu ditelusuri melalui dokumen akta, kronologi perkara, putusan pengadilan, dan catatan pengambilan keputusan. Sementara itu, pernyataan Sardi perlu diklarifikasi secara khusus dengan merujuk pada tanggal akta dan riwayat keanggotaannya.
Media Indepth News membuka ruang bagi Sardi Effendi maupun pihak terkait untuk menjelaskan maksud pernyataannya. Klarifikasi diperlukan agar publik dapat membedakan antara ketidaktahuan terhadap substansi perkara, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan status keanggotaan DPRD pada saat akta dibuat. (NAPIT) ***










Komentar