JAKARTA — Dugaan kerugian negara hingga Rp2 triliun dalam kasus kerja sama operasional (KSO) sumur minyak dan gas bumi (migas) di Kota Bekasi masih menyisakan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab.
Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka substansi Akta Perdamaian atau Dading yang melibatkan PT Foster Oil & Energy Pte. Ltd. dan PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.
Ketua Umum LINAP Baskoro, menilai, penjelasan penyidik Jampidsus diperlukan agar publik mengetahui duduk perkara, dasar perhitungan potensi kerugian negara, serta peran masing-masing pihak dalam kerja sama yang berlangsung pada periode 2009–2024 tersebut.
“Kalau potensi kerugian negara disebut mencapai Rp2 triliun, masyarakat berhak mengetahui bagaimana kerugian itu terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai publik hanya disuguhi angka besar, sementara konstruksi perkaranya masih menjadi tanda tanya,” tegas Baskoro, Selasa (20/10).
Baskoro secara khusus mempertanyakan kesepakatan perdamaian tanggal 6 April 2022 yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 06 tertanggal 25 April 2022, serta kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 985 K/Pdt/2022 tanggal 7 April 2022.
Menurutnya, substansi, dasar hukum, dan konsekuensi keuangan dari kesepakatan tersebut perlu dijelaskan untuk menjawab pertanyaan publik.
Desakan itu muncul di tengah penyidikan Kejagung yang telah memeriksa sejumlah pihak dan menggeledah beberapa lokasi, termasuk kantor pemerintah daerah, BUMD, serta PT Foster Oil & Energy.
Diketahui bahwa, pada Minggu (18/10/2026), penyidik kembali memeriksa dua saksi dari perusahaan tersebut, berinisial HIS dan HR.
Kejagung sebelumnya menyebut penyidikan mendalami dugaan penyimpangan mekanisme kerja sama, termasuk persoalan prosedur dan perizinan.
Namun, pemeriksaan saksi dan penggeledahan belum dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pidana pihak-pihak yang diperiksa.
LINAP meminta Kejagung menjelaskan perkembangan perkara secara terukur, termasuk dasar perhitungan potensi kerugian negara dan pihak yang berwenang mengambil keputusan dalam setiap tahapan kerja sama.
“Publik membutuhkan kepastian hukum, bukan spekulasi. Jika bukti mengarah pada pihak tertentu, proses sesuai hukum harus berjalan. Jika penyidikan masih berlangsung, jelaskan perkembangannya agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya,” tegas Baskoro.
Hingga kini, penyidik masih mendalami bukti untuk mengungkap konstruksi perkara dan menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum.
Seluruh pihak tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(NAPIT)*










Komentar