LINAP Desak Pemkot Buka ke Publik: Ini Perjanjian Damai atau “Dokumen Keramat”?

BEKASI — Polemik kerja sama pengelolaan migas antara PT Migas Perseroda Kota Bekasi dan Foster Oil and Energy Pte. Ltd. belum benar-benar menemukan titik terang. Setelah sengketa bergulir hingga Mahkamah Agung, kini perhatian justru mengarah pada satu dokumen yang dianggap menjadi kunci yakni Akta Van Dading atau perjanjian perdamaian antara para pihak.

Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) mendesak Pemerintah Kota Bekasi membuka substansi akta tersebut kepada masyarakat.

Bagi LINAP, persoalannya bukan sekadar siapa menang atau kalah dalam sengketa bisnis. Ada kepentingan pemerintah daerah, aset daerah, kerja sama pengelolaan migas, serta potensi penerimaan yang melekat di dalamnya.

Karena itu, Ketua Umum LINAP Baskoro menilai isi Akta Van Dading perlu dibuka agar masyarakat dapat mengetahui apa sesungguhnya yang telah disepakati dan apa konsekuensinya bagi Kota Bekasi.

“Saya heran sampai sekarang masih terkesan ditutup. Apakah dokumen tersebut milik pribadi? Padahal pemerintah itu tata kelolanya milik rakyat, bukan perusahaan pribadi kepala daerah,” ujar Baskoro, Rabu (2/9/2026).

Menurut dia, jangan sampai dokumen yang berkaitan dengan kepentingan publik diperlakukan seperti dokumen pribadi yang hanya boleh dilihat pemilik lemari.

“Ini hak publik. Buka dong ke publik apa isi Van Dading itu,” tegasnya.

LINAP: Ada Lima Pertanyaan yang Harus Dijawab

LINAP meminta Pemkot Bekasi memberikan penjelasan setidaknya mengenai lima hal mendasar dalam Akta Van Dading.

Pertama, siapa yang menandatangani perjanjian.

Kedua, apa dasar kewenangan pihak yang menandatangani.

Ketiga, kapan perjanjian tersebut dibuat.

Keempat, apa ruang lingkup dan substansi kesepakatannya.

Kelima, yang paling penting, apa konsekuensi perjanjian terhadap aset, kewajiban, hak, serta potensi pendapatan daerah.

Pertanyaan terakhir inilah yang dinilai paling krusial. Sebab, apabila perjanjian menyangkut badan usaha milik daerah dan pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan kepentingan daerah, publik berhak mengetahui apakah kesepakatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru menimbulkan beban baru bagi pemerintah daerah.

Sampai sekarang, menurut LINAP, substansi kesepakatan tersebut masih menjadi tanda tanya.

Sengketa JOA Lapangan Jatinegara Berujung ke Mahkamah Agung

Persoalan ini berkaitan dengan Joint Operating Agreement (JOA) Lapangan Jatinegara yang dibuat pada 13 Januari 2011.

Sengketa antara para pihak kemudian bergulir ke pengadilan.

Di Pengadilan Negeri Bekasi, perkara tercatat dengan nomor 418/Pdt.G/2020/PN.Bks. Perkara berlanjut ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor 504/PDT/2021/PT BDG.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui perkara nomor 985 K/Pdt/2022 mengabulkan kasasi PD Migas dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung.

Di titik inilah pertanyaan LINAP menjadi semakin spesifik: setelah adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, apakah kemudian dibuat kesepakatan perdamaian atau Van Dading dengan Foster Oil?

Jika memang ada, LINAP meminta pemerintah menjelaskan dasar hukum, kewenangan, substansi, serta konsekuensi kesepakatan tersebut.

Sebab, publik tidak cukup hanya diberi tahu bahwa ada “perdamaian”. Yang perlu diketahui adalah isi perdamaian itu sendiri.

Audit BPKP dan Proses Pemilihan Mitra Ikut Dipertanyakan

Baskoro juga menyoroti Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Nomor SR-188/D5/02/2020 mengenai penetapan Foster Oil sebagai mitra PD Migas untuk periode 2009–2019.

Menurut LINAP, dokumen tersebut disebut menjadi salah satu bukti dalam proses persidangan.

Karena itu, LINAP meminta proses pemilihan mitra, pelaksanaan JOA, hingga berbagai adendum kerja sama ditelusuri secara menyeluruh.

Pertanyaannya sederhana tetapi tidak sederhana untuk dijawab: apakah seluruh proses tersebut telah berjalan sesuai kewenangan, prosedur, dan kepentingan daerah?

Jika semuanya sesuai aturan, tentu penjelasan terbuka justru dapat menjadi jawaban sekaligus mengakhiri spekulasi.

LINAP Pertanyakan Pemeriksaan Pihak Foster Oil

LINAP juga menyoroti perkembangan penanganan dugaan perkara yang berkaitan dengan kerja sama migas tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima LINAP, mantan wali kota dan mantan Direktur Utama PD Migas disebut telah menjalani pemeriksaan.

Namun, Baskoro mempertanyakan bagaimana dengan pihak Foster Oil.

“Jangan sampai publik melihat penanganannya hanya berjalan di satu sisi,” ujarnya.

LINAP meminta aparat penegak hukum menjelaskan perkembangan perkara secara proporsional, termasuk pihak-pihak yang telah diperiksa dan materi perkara yang sedang didalami.

Angka US$39 Juta Jangan Sekadar Jadi Angka Polemik

LINAP juga menyinggung angka potensi kerugian yang disebut mencapai US$39 juta.

Namun, Baskoro menegaskan angka tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai angka yang beredar dalam polemik publik.

Jika memang terdapat dugaan kerugian negara atau daerah, nilainya harus diuji melalui proses pemeriksaan dan perhitungan resmi oleh lembaga yang berwenang.

Dengan kata lain, angka dalam perdebatan publik bukan otomatis menjadi angka kerugian negara.

Harus ada dasar pemeriksaan, metodologi penghitungan, dan kesimpulan resmi.

Kejagung Pastikan Penyidikan Tetap Berjalan

Di sisi lain, penyidikan dugaan korupsi dalam Kerja Sama Operasi (KSO)-JOA pengelolaan sumur gas Lapangan Jatinegara antara PT Migas Perseroda Kota Bekasi dan Foster Oil disebut tetap berjalan.

Kejaksaan Agung sebelumnya menegaskan bahwa pergantian pimpinan di lingkungan Korps Adhyaksa tidak akan menghambat proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan seluruh penanganan tindak pidana khusus tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi penanganan proses penegakan hukum. Seluruh penanganan tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Anang.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena masyarakat kini tidak hanya menunggu perkembangan penyidikan, tetapi juga membutuhkan kejelasan mengenai substansi kerja sama dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan aset maupun sumber daya daerah.

Bukan Milik Pribadi, Jika Menyangkut Uang dan Aset Publik

Baskoro menegaskan, LINAP tidak mempersoalkan apabila proses hukum tetap berjalan sesuai koridor yang berlaku.

Namun, menurut dia, transparansi pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa semuanya sedang diproses.

Masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai apa yang sebenarnya disepakati, siapa yang berwenang membuat kesepakatan, dan apa dampaknya terhadap kepentingan Kota Bekasi.

“Kalau tidak ada pidana, sampaikan dasarnya. Kalau ada, lanjutkan prosesnya,” ujar Baskoro.

Menurutnya, keterbukaan bukan berarti mengintervensi proses hukum. Justru transparansi diperlukan agar tidak muncul kesan bahwa ada dokumen tertentu yang begitu “sakral” sampai publik yang berkepentingan pun hanya boleh mendengar namanya.

Terlebih, jika yang dipertaruhkan adalah aset, kewenangan pemerintah daerah, dan potensi pendapatan yang berkaitan dengan masyarakat.

Kini, bola berada di tangan Pemkot Bekasi dan aparat penegak hukum.

Publik menunggu bukan sekadar kabar bahwa ada Akta Van Dading, melainkan apa isinya, siapa yang membuatnya, atas dasar kewenangan apa, serta apakah kesepakatan tersebut menguntungkan atau justru membebani Kota Bekasi.

Sebab dalam tata kelola pemerintahan, transparansi bukan bonus bagi rakyat.

Itu bagian dari pertanggungjawaban.(NAPIT)

 

Komentar