Indepthnews.id (Bekasi) – Kinerja DPRD Kota Bekasi, khususnya Komisi II dan Komisi III, dipertanyakan publik terkait proyek revitalisasi Pasar Kranji, Bekasi Barat.
Proyek yang sudah lebih dari lima tahun mangkrak itu kembali jadi sorotan karena kegiatan pembangunan terus berjalan tanpa kejelasan legalitasnya.
Ketua Umum Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP), Baskoro, menilai DPRD dan Pemkot Bekasi justru seolah “kompak dalam diam” menyikapi carut-marut pelaksanaan revitalisasi pasar yang menimbulkan keresahan para pedagang.
“Sudah lebih dari lima tahun tidak ada kejelasan. DPRD dan Pemkot Bekasi seakan membiarkan kekacauan ini terus berlangsung,” kata Baskoro kepada Indepthnews, Jumat, 13 Juni 2025.
Ia pun mempertanyakan rasa kepedulian para wakil rakyat di Kalimalang tersebut terkait sulitnya ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini.
Baskoro mengungkapkan, ada aktivitas pembangunan yang terlihat di lapangan, seperti tiang pancang model “cakar ayam”, padahal status Surat Penyerahan Lahan (SPL) maupun Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari proyek itu belum jelas.
“Kami menduga ini ada cawe-cawe. Jika SPL atau HPL belum keluar, atas dasar apa pembangunan dimulai? Ini proyek negara atau proyek pribadi?” tegasnya.
LINAP juga mempertanyakan posisi hukum dan legalitas PT ABB selaku pihak pengelola. Menurut Baskoro, DPRD seharusnya bersikap tegas dan melakukan inspeksi langsung untuk membuktikan keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kalau DPRD serius, Komisi II dan III harus turun ke lapangan, jangan hanya gertak sambal,”ucapnya jika tidak ada tindak lanjut atas permasalahan ini, maka akan melanjutkan ke penegak hukum.
Hal senada disampaikan Sri Mulyono, pedagang senior dan mantan pengurus Rukun Warga Pasar (RWP). Ia membenarkan belum adanya SPL yang sah hingga kini.
“Yang dibangun dalam Revitalisasi Pasar Kranji itu tidak sesuai gambar awal. Dulu kerja sama tanpa basement, sekarang ada. Ini jelas melanggar,” katanya.
Sri Mulyono juga menyoroti rencana akuisisi PT ABB yang hingga kini belum ada kejelasan. Menurutnya, tidak masuk akal jika perusahaan dengan beban utang besar justru akan diakuisisi.
“Logika saja, siapa yang mau akuisisi saham yang penuh utang?” cetusnya.
Berdasarkan catatan Sri Mulyono, PT ABB memiliki tunggakan kompensasi pajak sebesar Rp15,23 miliar hingga 31 Mei 2025.
Selain itu, masih ada kewajiban pembayaran kepada sejumlah vendor yang belum diselesaikan, dengan estimasi mencapai Rp4,8 miliar.
“Itu baru sebagian, rinciannya ada pada kami,” tegas Sri Mulyono.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Kota Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait keabsahan kegiatan pembangunan di area pasar dan status PT ABB dalam proyek revitalisasi.***










Komentar