Dugaan KKN di Balik Pembangunan 39 Unit Ruko Pasar Kranji: Pedagang Menjerit, Pemerintah Diam!

Indepthnews (BEKASI) — Aroma busuk dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kembali menyeruak dari aktivitas Pasar Kranji Baru yang tak berujung di jantung Kota Bekasi.

Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) mengendus indikasi kuat adanya kongkalikong antara pihak Pemerintah Kota Bekasi dan PT Annisa Bintang Blitar (PT ABB), terkait adanya pembangunan 39 unit ruko di atas lahan negara, tepatnya di Pasar Kranji Baru.

Pembangunan yang seharusnya menjadi harapan bagi para pedagang, kini justru menjadi mimpi buruk. Ruko-ruko mini di atas lahan negara itu diduga keras tidak memiliki IMB, tidak mengantongi legalitas bangunan, bahkan PT ABB disebut belum memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

“Sederhananya, proyek ini diduga ilegal sejak batu pertama ditancapkan!,”tegas Baskoro Ketua Umum LINAP kepada Wawai News, Rabu 11 Juni 2025.

Lebih mengejutkan, dari 39 ruko tersebut beberapa telah dijual dan dibayar lunas oleh pembeli, beberapa lagi telah memberikan DP, sisanya dikontrakkan.

“Satu pertanyaan besar menggantung di udara, ke mana larinya hasil penjualan ruko-ruko itu? Siapa yang menikmati uang pedagang tersebut?,”tanya Baskoro.

LINAP menuding ada pembiaran sistematis dari Pemkot Bekasi. Surat resmi telah dilayangkan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, namun hingga kini, jawaban tak kunjung datang.

“Sunyi. Seakan para pejabat lebih memilih diam daripada menyelamatkan nasib ratusan pedagang kecil yang kini terkatung-katung,”tandasnya.

Sri Mulyono, pedagang senior Pasar Kranji, dengan lantang membenarkan bahwa pembangunan ruko tanpa IMB itu telah berlangsung, bahkan banyak unit sudah lunas dibayar oleh para pedagang.

Ia menyebut PT ABB yang dikomandoi oleh Iwan Hartono telah menjual aset negara seperti barang obral di pasar loak.

“Ini jelas pembiaran. Tidak ada pengawasan! Uang yang sudah dikuras dari para pedagang mencapai sekitar Rp26 miliar,” tegas Sri dengan nada tinggi, menggambarkan keputusasaan yang mendalam.

Yang lebih menyakitkan, lanjutnya, meski sudah jelas tak memiliki kemampuan finansial dan rekam jejak hukum yang dipertanyakan, PT ABB tetap dipertahankan oleh Pemkot Bekasi.

“Pertanyaannya, ada apa sebenarnya di balik hubungan ini? Mengapa pengusaha bermasalah tetap dilindungi, sementara rakyat kecil dibiarkan sengsara?,”ucapnya.

890 pedagang kini terpaksa bertahan di TPS penampungan yang kondisinya mengenaskan. Banyak dari mereka gulung tikar, menyerah oleh kerasnya hidup.

“Apakah Pemkot Bekasi benar-benar telah kehilangan hati nurani? Apakah mereka menunggu TPS kosong ditinggal pedagang, baru merasa bersalah?” ujar seorang pedagang sambil menitikkan air mata.

Jeritan rakyat kecil ini tak boleh terus diabaikan. Pedagang bukan hanya mencari nafkah, tapi sedang berjuang menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, dan mempertahankan martabat di tengah badai kesewenang-wenangan.

Para pedagang berharap, masih ada nurani tersisa di hati pejabat Pemkot Bekasi.

“Cabut kepercayaan dari pengusaha nakal, akhiri penderitaan pedagang! Pasar Kranji Baru bukan ladang basah untuk memperkaya diri segelintir orang, melainkan denyut ekonomi rakyat yang harus diselamatkan,”pungkasnya.***

Komentar