by

Disbun Meranti Diduga Mark-Up Bibit Salak. Sejumlah LSM Akan Lapor.

InDepthNews.id (Meranti) –Adanya indikasi Dugaan Mark Up (penggelembungan dana) pada pengadaan Bibi salak pondoh madu yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 belum menemukan titik jelas. Senin (03/01/2021).

Dalam kegiatan ini terdapat 5.225 batang bibit diadakan dan telah dibagikan kepada masyarakat melalui tiga nama kelompok tani. Tiga kelompok tani ini, tersebar di Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau, dan Desa Tenan, Kecamatan Tebingtinggi Barat.

Khusus pengadaan bibit salak pondoh madu besertifikat tersebut, total anggaran yang digelontorkan dalam kegiatan belanja sosial oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti dengan total tidak kurang dari 1.063.720.000.

Namun tertuang dalam DPA, kegiatan tertulis harga bibit salak pondoh madu Rp60.000 setiap batangnya. Sedangkan harga salak pondoh biasa yang bersertifikat hanya Rp8.500 setiap batangnya.

Saat Media ini mengkomfirmasi Kepala Bidang (Kabid) Hortikultura Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudarmadi, melalui pesan via WhatsApp pribadinya, iya tidak menampik kejadian tersebut dan membenarkan adanya proses oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Mohon maaf, belum bisa memberi informasi lagi pak, karena sekarang lagi proses pemeriksaan di APIP infektorat, untuk informasi lebih lanjut silakan koordinasi kepada APIP ya pak,” ungkapnya.

Terkait hal itu, Rion Satrya. SH. selaku DIRWASTER Badan Pemantau Kebijakan Publik Riau, Kecewa terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan akan laporkan Dugaan Mark Up tersebut kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

“Perbedaan harga dalam pembelian bibit perbatangnya sangat jauh sekali, adanya perbedaan jenis tanaman kenapa tidak dilaporkan terlebih dahulu,” ujarnya.

Tambahnya lagi. “Kepala Bidang tanaman pangan dan holtikultura Kabupaten Kepulauan meranti diduga dengan sengaja menyebutkan bahwa kegiatan tersebut telah mendapatkan pendampingan dari KEJARI Meranti, lalu dengan pendampingan tersebut apakah Dinas tersebut dapat membeli sembarang dengan sesuka hati (diluar spek)? ,” Paparnya dengan heran.

“Justru dengan adanya pendampingan oleh Kejari itu, seharusnya Dinas terkait harus menjalankan pengawasan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada, demi adanya efek jera kepada pejabat yang sengaja ingin merugikan Negara, kita akan laporkan hal tersebut kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau,” tutupnya.

Hingga berita ini di unggah. Dinas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti belum membalas pesan yang di layangkan media ini melalui Via WhatsApp.

(BATUBARA).

Comment

News Feed