InDepthNews.id (Bekasi) – Panggung birokrasi Kota Bekasi kembali tercoreng oleh aroma kolusi kekuasaan. Di tengah retorika pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, kebijakan pengisian jabatan puncak justru menorehkan babak baru dalam praktik kental nuansa dinasti politik.
Senin (2/11/2026), karpet merah resmi membentang di bawah kaki Muhammad Solikhin. Pejabat nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melantik sang adik ipar—suami dari Satia Sriwijayanti Anggraini, adik kandung dari pimpinan tertinggi di Kota Patriot—sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kota Bekasi.
Sebuah jabatan puncak birokrasi sipil yang seharusnya diisi oleh figur steril dari kepentingan darah dan klan, kini justru jatuh ke pelukan kerabat dekat sang penguasa.
LINAP: Seleksi Terbuka Jangan Hanya Menjadi Formalitas
Kritik tajam langsung dilayangkan oleh Ketua Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP), Baskoro. Ia menilai pengangkatan Solikhin perlu dikritisi secara mendalam meskipun pemerintah mengklaim proses seleksi telah dilaksanakan secara terbuka.
Menurut Baskoro, masih terdapat sejumlah pejabat putra daerah yang dinilai memiliki pengalaman serta senioritas lebih matang, namun justru Solikhin yang akhirnya keluar sebagai pemenang kursi Sekda.
Ada beberapa pejabat putra Bekasi yang lebih senior dari adik iparnya Walikota, kenapa memilih Solikhin, ya karena masih ikatan keluarga, cari aman lah dia,” ungkap Baskoro blak-blakan.
Baskoro mengingatkan bahwa posisi Sekda bukanlah sekadar jabatan administratif biasa. Sekda memegang kendali strategis yang sangat vital dalam struktur pemerintahan, termasuk bertindak sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Dengan kewenangan tersebut, Sekda memegang kendali penuh atas pembahasan anggaran daerah sekaligus pengelolaan karier aparatur sipil negara (ASN). Ia menilai hubungan kekerabatan ini berpotensi memicu konflik kepentingan akut jika tidak diawasi secara ketat.
Dengan posisi adiknya sekarang, tidak ada alang-alang untuk memuluskan kebijakan-kebijakannya, sekalipun itu berpotensi korupsi. Sebagai adik tentu manut kepada kakaknya, dan juga akan sebaliknya,” sentil Baskoro tajam, memperingatkan potensi lumpuhnya independensi birokrasi akibat dominasi hubungan personal.
Dalih Klasik: Berlindung di Balik Angka dan Nilai Tertinggi
Di sisi lain, proses pengisian jabatan ini terus mengundang perdebatan di tengah publik. Pihak pemerintah bersikeras bahwa pengangkatan telah melalui mekanisme lelang jabatan panjang yang melibatkan tim independen serta mencatatkan skor tertinggi bagi yang bersangkutan.
Berdasarkan data panitia seleksi, Solikhin mengantongi skor 84,29, mengungguli dua kandidat lain seperti Arief Maulana (81,04) dan Dinar Faizal Badar (80,40). Namun bagi publik dan para pengamat, angka-angka di atas kertas tersebut dinilai hanya menjadi ilusi administratif untuk melegitimasi aroma persekongkolan keluarga.
Menantang UU dan Etika Publik
Langkah pengangkatan ini jelas merupakan tamparan telak terhadap semangat reformasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) secara tegas mendefinisikan nepotisme pada Pasal 1 angka 5 sebagai:
Setiap perbuatan penyelenggaraan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya yang merugikan orang lain, masyarakat, Bangsa dan Negara.
Seleksi terbuka dan angka tertinggi boleh saja dipamerkan sebagai alibi. Namun, esensi good governance menuntut objektivitas mutlak dan higienitas dari konflik kepentingan dua hal yang justru absen tatkala kursi tertinggi birokrasi diserahkan kepada ipar sendiri.
Ujian Nyali Penegak Hukum dan Ombudsman
Kini, bola panas resmi bergulir ke meja Ombudsman RI hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apakah lembaga-lembaga pengawas tersebut bernyali menguliti proses seleksi yang diduga sarat rekayasa di balik jubah “nilai tertinggi”, ataukah praktik melanggengkan dinasti keluarga ini bakal dibiarkan menjadi preseden buruk bagi birokrasi daerah?
Satu hal yang pasti: warga Kota Bekasi tidak butuh sekda yang mahir memanfaatkan jalur kekerabatan di balik meja kekuasaan. Yang mereka dambakan adalah birokrasi yang bersih dari cengkeraman klan penguasa!
(Napit)










Komentar