Menang Telak di Pengadilan, P3SRS KVA Ambil Alih Pengelolaan Apartemen

KOTA BEKASI — Setelah bertahun-tahun menunggu kepastian yang terasa lebih lama dari cicilan KPR, penghuni Kemang View Apartemen (KVA) Pekayon Jaya akhirnya bisa bernapas lega. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi resmi mengakhiri sengketa panjang pengelolaan rumah susun yang selama ini dikuasai sepihak oleh pengembang.

Berdasarkan Putusan Nomor 436/Pdt.G/2025/PN Bks tertanggal 23 Desember 2025, majelis hakim menegaskan bahwa pengelolaan hak bersama sah berada di tangan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), bukan lagi pengembang.

Putusan ini bukan sekadar kemenangan hukum, melainkan koreksi keras terhadap praktik lama yang selama 13 tahun menjadikan kewajiban undang-undang sebagai janji yang lebih sering diceritakan ketimbang diwujudkan. Sebuah urban legend versi rumah susun.

Dari Palu Hakim ke Aksi Nyata

Ketua P3SRS KVA, Hitler P. Sitomorang, menegaskan bahwa kemenangan di pengadilan tidak akan berhenti sebagai arsip hukum. Langkah konkret langsung disiapkan.

“Setelah ada putusan PN Kota Bekasi, P3SRS akan segera mengambil langkah nyata. Salah satunya dengan pemasangan plang dan stiker resmi di lingkungan KVA sebagai penegasan bahwa pengelolaan kini sah berada di tangan P3SRS,” ujar Hitler kepada awak media usai mengambil salinan putusan di PN Kota Bekasi, Selasa (13/1).

Langkah berikutnya adalah penertiban administrasi penghuni, khususnya mereka yang tinggal dan memanfaatkan fasilitas apartemen namun tidak terdaftar sebagai anggota P3SRS.

Tak berhenti di situ, P3SRS juga akan melakukan pengelolaan menyeluruh atas lahan bersama. Jika ditemukan pihak lain yang menduduki atau menguasai lahan bersama tanpa dasar hukum, P3SRS memastikan akan melakukan penertiban dengan menggandeng Pemerintah Kota Bekasi, aparat kecamatan, kelurahan, hingga Satpol PP.

Listrik, Air, dan Laporan Polisi

Sebagai bentuk penegakan aturan, P3SRS telah melayangkan dua laporan polisi ke Polres Bekasi. Laporan pertama terkait dugaan pencurian listrik dan air oleh penghuni yang menggunakan fasilitas namun tidak memenuhi kewajiban pembayaran.

“Kalau menggunakan listrik dan air tapi tidak membayar, secara hukum itu pencurian,” kata Hitler tegas.

Laporan kedua menyasar dugaan memasuki pekarangan tanpa izin, dengan terduga pelaku pihak luar yang tidak memiliki hak maupun kepentingan di kawasan KVA. Termasuk aktivitas pihak luar yang menguasai taman di area depan apartemen tanpa izin P3SRS.

“Selama ini masih ada. Tapi sekarang dasar hukumnya sudah jelas,” ujarnya.

Putusan PN Kota Bekasi juga menampar praktik pengelolaan parkir yang selama ini dilakukan pengembang melalui pihak ketiga. Majelis hakim menyatakan tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Kuasa hukum P3SRS, Cupa Siregar, SH, menegaskan bahwa sejak palu diketok, tidak ada lagi ruang abu-abu.

“Sejak putusan ini, setiap perbuatan hukum di atas lahan KVA Pekayon harus sepengetahuan P3SRS. Tidak bisa lagi ada pengelolaan sepihak,” tegas Cupa.

Ia menambahkan, hak bersama mulai dari tanah bersama, benda bersama, hingga bagian bersama secara sah dan mengikat berada di bawah kewenangan P3SRS sesuai Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 650/Kep.471-Distako/IX/2016.

“Tidak ada lagi tending aling-aling. Siapa pun yang mengelola parkir harus lewat P3SRS. Baru itu sah dan terlindungi hukum,” ujarnya.

Dari Warga Penonton Menjadi Pemilik Kendali

Saat ini, tercatat lebih dari 700 warga aktif terlibat dalam P3SRS KVA. Angka tersebut melonjak ratusan persen sejak pengelolaan berada di tangan P3SRS sebuah sinyal bahwa kepercayaan warga tumbuh ketika rumah mereka benar-benar dikelola oleh pemiliknya sendiri.

Biaya perkara pun dibebankan kepada para tergugat. Putusan ini sekaligus menutup ruang tafsir  kewajiban pengembang menyerahkan pengelolaan bukan pilihan, melainkan perintah hukum.

Kini, bagi penghuni KVA, rumah susun bukan lagi sekadar tempat tinggal. Ia telah kembali menjadi rumah dengan kunci pengelolaan di tangan penghuninya sendiri.

Komentar