IndepthNews.id (BEKASI) — Akta Van Dading atau perjanjian perdamaian dalam sengketa kerja sama PT Migas Perseroda Kota Bekasi dengan Foster Oil and Energy Pte Ltd masih menjadi sorotan serius.
Di tengah penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang kini ditangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) secara resmi telah melayangkan surat kepada Pemerintah Kota Bekasi.
LINAP mendesak Pemkot Bekasi membuka informasi mengenai isi perjanjian perdamaian tersebut kepada publik.
Desakan itu disampaikan Ketua Umum LINAP Baskoro, Rabu (16/9/2026), hanya berselang dua hari setelah mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad diperiksa penyidik Jampidsus Kejagung sebagai saksi dalam perkara kerja sama PT Migas Perseroda dengan Foster Oil.
LINAP mengapresiasi langkah Kejagung RI, untuk itu tegas Baskoro momentum tersebut membuat keterbukaan dokumen Van Dading semakin relevan.
“Ini hak informasi publik warga Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi semestinya membuka isi perjanjian perikatan damai atau Van Dading itu agar tidak menjadi polemik berlarut-larut,” ujar Baskoro biar terang benderang..
Van Dading Jadi “Kotak Pandora” Baru
Sorotan terhadap Van Dading bukan muncul tanpa konteks.
Perjanjian perdamaian antara PT Migas Perseroda Kota Bekasi dan Foster Oil sebelumnya telah menjadi salah satu titik yang dipertanyakan dalam sengketa pengelolaan Lapangan Jatinegara. Pemberitaan sebelumnya menyebut keberadaan akta perdamaian tersebut menjadi perhatian seiring proses penyidikan perkara kerja sama kedua pihak.
Dokumen tersebut menjadi penting karena publik ingin mengetahui apa yang sebenarnya disepakati kedua belah pihak, siapa yang menandatangani, kapan perjanjian dibuat, apa dasar hukumnya, serta apa konsekuensi perjanjian tersebut terhadap aset dan kepentingan Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam dokumen publik yang tersedia, PT Migas Perseroda memang memiliki sejarah kerja sama dengan Foster Oil untuk kegiatan operasional Lapangan Gas Jatinegara. Dokumen akademik Pemkot Bekasi mencatat kerja sama operasi tersebut bermula pada 2011.
Karena menyangkut perusahaan milik daerah, LINAP menilai informasi mengenai perjanjian yang berhubungan dengan kepentingan publik semestinya tidak dibiarkan menjadi teka-teki.
Kalau dokumennya bersih, mengapa harus gelap?
Itulah inti desakan LINAP.
Mochtar Mohammad Diperiksa Delapan Jam
Desakan membuka Van Dading tersebut muncul ketika Kejagung sedang memperdalam perkara kerja sama PT Migas Perseroda Kota Bekasi dengan Foster Oil.
Pada Senin (14/9/2026), mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad diperiksa penyidik Jampidsus di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna membenarkan pemeriksaan tersebut.
“Hari ini yang bersangkutan diperiksa dan telah memenuhi panggilan penyidik,” ujar Anang.
Menurut Anang, Mochtar Mohammad diperiksa sebagai saksi dan pemeriksaan berlangsung sekitar delapan jam.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara kerja sama PT Migas Perseroda Kota Bekasi. Pemeriksaan berlangsung selama delapan jam,” katanya.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan. Namun, sampai saat ini Kejagung belum mengumumkan secara terbuka besaran kerugian negara yang sedang dihitung ataupun status hukum pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.
Dengan demikian, pemeriksaan Mochtar Mohammad sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan bahwa ia melakukan tindak pidana.
LINAP: Jangan Biarkan Publik Menebak-nebak
Baskoro menilai keterbukaan dokumen Van Dading penting untuk menghindari spekulasi.
Menurutnya, apabila seluruh proses perdamaian dilakukan berdasarkan aturan, memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak merugikan kepentingan daerah, maka keterbukaan dokumen justru dapat membantu menjelaskan duduk perkara.
Sebaliknya, apabila terdapat klausul yang menyangkut aset, hak pengelolaan, kewajiban finansial, atau konsekuensi lain terhadap PT Migas Perseroda, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui dasar dan proses pengambilan keputusannya.
“Kalau tidak ada yang disembunyikan dan pemerintah merasa tidak melakukan kesalahan, pemerintah harus bersih dan terbuka,” tegas Baskoro.
Menurut dia, jangan sampai masyarakat justru mendapatkan informasi secara sepotong-sepotong sementara dokumen yang menjadi sumber persoalan berada di balik pintu birokrasi.
LINAP sudah mengetuk pintu Pemkot Bekasi. Tinggal menunggu apakah “kotak Pandora” itu akan dibuka atau publik kembali harus menunggu bab berikutnya dari saga panjang kerja sama Migas Bekasi-Foster Oil.(NAPIT) ***










Komentar