BEKASI — Misteri di balik Akta Van Dading antara PT Migas Perseroda Kota Bekasi dan Foster Oil and Energy Pte Ltd kembali menjadi sorotan. Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) mendesak isi perjanjian perdamaian tersebut dibuka secara transparan karena menyangkut pengelolaan aset dan kekayaan daerah Kota Bekasi.
Ketua Umum LINAP, Baskoro, menilai publik berhak mengetahui substansi perjanjian tersebut, terutama mengenai hak, kewajiban, keuntungan, serta konsekuensi hukum dan ekonomi yang harus ditanggung PT Migas Perseroda maupun Pemerintah Kota Bekasi.
“Ini informasi publik yang semestinya diketahui masyarakat. Menyangkut kekayaan daerah, maka publik harus tahu apakah perjanjian itu menguntungkan masyarakat Kota Bekasi atau justru sebaliknya,” ujar Baskoro Jumat (11/9).
Menurut dia, DPRD Kota Bekasi tidak cukup hanya menjadi penonton. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD dinilai perlu meminta penjelasan lengkap mengenai Akta Van Dading tersebut.
LINAP bahkan mendorong DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) apabila diperlukan untuk membongkar secara menyeluruh duduk perkara kerja sama migas tersebut.
“Fungsi DPRD jelas, melakukan pengawasan. Kalau memang ada persoalan dan informasi yang belum terang, harusnya dibuka. Kalau perlu bentuk Pansus agar semuanya terang benderang,” tegasnya.
Polemik semakin menarik karena keberadaan Akta Van Dading muncul setelah sengketa hukum antara PT Migas Perseroda dan Foster Oil bergulir hingga Mahkamah Agung.
Putusan MA Nomor 985 K/Pdt/2022 disebut memenangkan PT Migas Perseroda. Namun, setelah itu muncul Akta Van Dading atau perjanjian perdamaian antara kedua pihak yang kini dipertanyakan substansinya.
Bahkan, informasi terbaru menyebut Akta Dading tersebut termasuk dokumen yang telah diperoleh penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung dalam penyidikan dugaan korupsi kerja sama pengelolaan Lapangan Jatinegara.
Di sinilah pertanyaan publik semakin mengerucut:
Apa isi Akta Van Dading tersebut? Mengapa perjanjian itu dibuat? Apa konsekuensinya terhadap aset dan pendapatan daerah? Dan apakah substansinya telah mempertimbangkan kepentingan PT Migas Perseroda serta masyarakat Kota Bekasi?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena kerja sama pengelolaan Lapangan Jatinegara berkaitan langsung dengan aset dan sumber daya migas yang dikelola melalui badan usaha milik daerah.
LINAP juga menyoroti penanganan dugaan korupsi kerja sama PT Migas Perseroda dengan Foster Oil yang telah diambil alih Kejaksaan Agung.
Kejari Kota Bekasi sebelumnya menyatakan perkara tersebut telah dikendalikan Jampidsus Kejagung. Nilai potensi kerugian negara yang disebut dalam proses penanganan perkara mencapai sekitar Rp278 miliar, meski angka tersebut merupakan informasi dalam proses penyidikan dan belum menjadi putusan pengadilan.
Baskoro meminta Jampidsus tidak hanya mengumpulkan dokumen, tetapi menguji seluruh rangkaian kerja sama, termasuk proses lahirnya Akta Van Dading.
“Pidsus Kejagung harus terus menuntaskan penyidikan dan penyelidikan yang telah dilakukan. Akta Van Dading itu harus menjadi bagian yang diperiksa secara serius,” katanya.
Menurutnya, jika terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah, seluruh pihak yang memiliki keterkaitan harus diperiksa berdasarkan alat bukti.
Perkara ini hingga kini belum menghasilkan tersangka yang diumumkan dalam penyidikan Kejagung berdasarkan informasi yang tersedia. Karena itu, setiap dugaan tetap harus diuji melalui proses hukum dan pembuktian.
Namun, dari perspektif tata kelola pemerintahan, transparansi Akta Van Dading tetap menjadi persoalan penting.
Sebab ketika yang dipertaruhkan adalah kekayaan daerah, publik bukan sekadar ingin tahu siapa yang menandatangani, tetapi juga apa yang disepakati dan siapa yang akhirnya diuntungkan.
Kalau isi perjanjian memang menguntungkan daerah, tidak ada alasan untuk membuatnya seperti dokumen rahasia negara.
Sebaliknya, jika ada klausul yang berpotensi merugikan daerah, justru semakin penting bagi DPRD dan aparat penegak hukum untuk membongkarnya.
Sumber daya daerah bukan ruang gelap. Masyarakat Kota Bekasi berhak mengetahui bagaimana kekayaan daerah mereka dikelola. (NAPIT)***










Komentar