Peduli Bekasi Lebih Baik, FKMPB Soroti Bongkar Pasang Dirut RSUD

InDepthNews.id (Bekasi) – Forum Komunikasi Peduli Bekasi (FKMPB) menyoroti bongkar pasang Dirut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi selama setahun terakhir.

Bongkar pasang direktur rumah sakit plat merah dikatakan telah terjadi empat kali kurun waktu setahun ini dengan mempertanyakan fungsi pengawasan komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi selaku mitra kerjanya.

“FKMPB telah bersurat meminta pertemuan dengan di fasilitasi komisi IV untuk bisa dimediasi dengan Pj Bupati Dani Ramdan,” tegas Eko Setiawan Ketua Umum FKMPB, Minggu (1/10/2022).

FKMPB tegasnya selain meminta Pj Bupati Bekasi juga menjawab terkait bongkar pasang Dirut RSUD. Hal lain mempertanyakan fungsi SK pengawasan RSUD yang di tandatangani Pj Bupati.

Diketahui bahwa bongkar pasang Plt Dirut RSUD Bekasi, terjadi sejak era Plt Bupati Bekasi Marjuki hingga Mei 2022 lalu.

Bongkar pasang Direktur Utama (Dirut) tak berhenti disitu setelah pergantian pimpinan daerah ke Pj Dani Ramdan, pergantian Dirut RSUD terus berlanjut. Kondisinya masih sama tidak ada Dirut yang definitif.

Otak-atik direktur RSUD Kabupaten Bekasi telah dilakukan tapi hanya menjadi pelaksana tugas alias Plt.

Pada masa plt Bupati Marjuki Direktur RSUD Bekasi dari dr. Yeni kemudian diganti dr. Alamsyah sebagai Plt lalu diganti dr. Lilla juga sama hanya pelaksana tugas. Dan setelah masa Pj Bupati Dani Ramdan dr. Lilla diganti oleh dr. Arif lalu setelah ini siapa lagi?

“Setahun ini Dirut RSUD berganti 4 kali semua Plt. Tentunya ini patut dipertanyakan kenapa? Karena dikhawatirkan berdampak pada kinerja tim medis RSUD dan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya, “ujar Eko Setiawan.

Dikatakan dampak dari pergantian dengan jarak terlalu dekat tersebut pastinya tak bisa di jadikan acuan oleh management RSUD itu sendiri.

Eko Setiawan mengaku prihatin terkait bongkar pasang Dirty RSUD. Pasalnya jelas dia selama ini FKMPB telah bersinergi dan selalu memberi masukan untuk RSUD lebih baik dan bersih dari KKN.

Kepedulian FKMPB terbukti selalu membantu masyarakat yg tak mampu untuk mendapat pelayanan dari RSUD, dan hal tersebut selalu menjadi dasar kinerjanya, bahkan beberapa kali.

Eko Setiawan mengapresiasi kinerja dr. Lilla dalam pelayanan yang terbuka jika ada pasien membutuhkan terutama kelonggaran terkait administrasi dalam pelayanan kesehatan dari RSUD jika pasien benar tidak mampu.

Begitu pun saat Plt Dirut RSUD Bekasi dijabat oleh dr. Alamsyah.  FKMPB ikut memberikan support  untuk bisa bekerjasama dengan baik dengan relawan kesehatan dan berbagai elemen masyarakat.

“Kami menyurati para wakil rakyat terutama ke komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi. Kami berharap Komisi IV memanggil Dinas Kesehatan atau Pj Bupati terkait bongkar pasang jabatan Plt Dirut RSUD Bekasi, ” Tegasnya.

Hal lain Eko juga meminta kepada para wakil rakyat untuk memediasi pertemuan antara komisi IV FKMPB dan PJ.Bupati  terkait kejelasab SK yang di keluarkan oleh Pj. Bupati tersebut.

“Buat apa dibuat satgas vokasi pendidikan dan satgas percepatan ketenaga kerjaan
itu, ” Ujar eko mengaku itu juga jadi pertanyaan utama.

Harusnya bisa terjawab dengan kinerja bupati dan para dinasnya serta dalam pengawasan DPRD jelas Eko sambil menunjukan  dua SK yang ditandatangani Pj. Bupati Dani Ramdan.(**)

Komentar