InDepthNews.id (Bekasi) – Dugaan praktik pungutan liar (Pungli) kembali mencoreng dunia pendidikan. Kali ini terjadi di SDN Jaticempaka 1, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, di mana dana sertifikasi guru yang seharusnya menjadi penunjang kesejahteraan, diduga dipotong oleh sejumlah oknum, termasuk pihak dinas, pengawas, hingga operator sekolah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap guru yang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dipotong sebesar Rp300.000 hingga Rp350.000, dengan rincian alokasi sebagai berikut:
– Pengawas Sekolah: Rp50.000
– UPP (Unit Pelaksana Pendidikan): Rp50.000
– Konsumsi Guru (internal): Rp50.000
– Kasi GTK Dinas Pendidikan Kota Bekasi: Rp100.000
– Operator SDN Jaticempaka 1: Rp150.000
Operator sekolah disebut menerima potongan terbesar, dengan alasan sebagai pihak yang mengurus proses administrasi pencairan sertifikasi. Jika dihitung dari total 15 guru penerima TPG, maka operator menerima Rp2.250.000 per triwulan, nilai yang bahkan melebihi potongan untuk pejabat dinas.
Menurut sumber internal sekolah, proses penarikan dilakukan oleh seorang guru berinisial L, yang dijuluki “juru petik.” Namun, saat dikonfirmasi, L menolak memberi keterangan ataupun membantah tudingan tersebut.
Sementara itu, Chaerunnisa, operator SDN Jaticempaka 1 yang disebut sebagai penerima potongan terbesar, enggan memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi. Ia bahkan balik mempertanyakan asal informasi, tanpa membantah atau mengonfirmasi keterlibatannya.
Pada Juli 2025 ini, lebih dari 7.000 guru di Kota Bekasi telah menerima pencairan TPG triwulan kedua. Sayangnya, dugaan praktik pemotongan seperti di SDN Jaticempaka 1 mencederai tujuan utama program. (Red)










Komentar