InDepthNews.id (BEKASI) – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin menyayangkan minimnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha, sehingga muncul dugaan pengemplangan pajak pendapatan.
“Kuat dugaan banyak pelaku usaha yang mengemplang pajak, ini menandakan pengawasan pemerintah masih lemah. Padahal kalau dimaksimalkan, mungkin PAD kita bisa melampaui target,” ucap Alit Jamaludin.
Meskipun target PAD Tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi Rp 6,7 Trilyun, menurut Alit pencapaian sebenarnya bisa melampaui ketetapan tersebut.
Dia mengungkap indikasi kebocoran pendapatan dari sektor pajak restoran atau sejenisnya.
“Saya menerima beberapa aduan bahwa ditemukan cafe yang gak mencantumkan tax atau pajak pengunjung. Padahal cafe itu cukup besar dan ramai pengunjung,”ungkap Alit
Menurutnya, jika perhari pendapatan mereka berkisar Rp 30 juta, maka akan ada kewajiban pajak yang harus mereka bayarkan. Tetapi ini tidak dilakukan.
“Pada restoran atau cafe, mereka kan ada struk belanja. Bukti yang saya terima dari salah satu cafe tersebut tidak ada pajak makanannya, ini kita kecolongan dan gak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Alit berharap, Badan Pendapatan Daerah selaku stakeholder yang membidangi pendapatan, harus meningkatkan pengawasan pada setiap restoran atau cafe. Tujuannya, kata Alit, untuk meningkatkan pendapatan.
“Komisi III jelas meminta Bapenda tingkatkan pengawasan, agar perolehan PAD kita sesuai dengan fakta yang semestinya,” tambahnya.***










Komentar