JAKARTA — Bola panas perkara suap dan gratifikasi di Dinas PUPR Kalimantan Selatan kembali bergulir. Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) menyatakan akan melaporkan PT Asri Karya Lestari (AKL) ke Kejaksaan Agung RI terkait dugaan pemberian uang Rp10 miliar yang terungkap dalam persidangan perkara korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kalsel.
Ketua Umum LINAP, Baskoro, mengatakan langkah tersebut ditempuh karena dugaan pemberian uang kepada mantan Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, telah muncul dalam fakta persidangan. Terlebih, majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin telah meminta agar pihak PT AKL diperiksa kembali.
“Meski perintah dalam persidangan sudah jelas, sampai sekarang kasus tersebut belum ada kejelasan. LINAP akan segera membuat laporan resmi ke Kejagung RI agar persoalan ini kembali diusut tuntas,” ujar Baskoro, Jumat (11/9/2026).

Dikatakan bahwa LINAP telah memiliki bukti awal yang cukup untuk melaporkan perkara suap itu ke APH dalam hal ini Kejagung RI, agar kembali ungkap dan diusut.
Untuk diketahui bahwa, persoalan ini bermula dari perkara suap dan gratifikasi yang menjerat Ahmad Solhan dan sejumlah pihak di Dinas PUPR Kalsel.
Dalam putusannya, majelis hakim PN Tipikor Banjarmasin menilai dugaan pemberian Rp10 miliar dari PT AKL berkaitan dengan jabatan dan pekerjaan. Majelis kemudian meminta jaksa memeriksa kembali pihak perusahaan sebagai pemberi.
“Masih ada pemberi suap yang harus diperiksa yakni PT Asri Karya Lestari, yang mana memberikan uang sebesar Rp10 miliar,” kata Ketua Majelis Hakim Cahyono Riza Adrianto dalam persidangan tersebut.
Desakan itu, ungkap Baskoro bukan tanpa alasan. Pasalnya dalam perkara yang sama, dua pemberi suap lainnya, Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto, telah lebih dahulu diproses dan dinyatakan bersalah. Karena itu, majelis menilai posisi pemberi dan penerima tidak semestinya dipisahkan begitu saja.
JPU KPK Ikhsan saat itu menyatakan pertimbangan majelis akan disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
Masih dalam Fakta persidangan sebelumnya mengungkap adanya pemberian uang Rp10 miliar dari pihak PT AKL yang disebut berkaitan dengan proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, dengan nilai kontrak sekitar Rp295 miliar.
Dalam kesaksian sejumlah pihak PT AKL, uang tersebut disebut diberikan secara bertahap, masing-masing Rp5 miliar, Rp3 miliar, dan Rp2 miliar. Penyerahan disebut berlangsung di tiga lokasi berbeda.
Salah satu saksi, mengatakan pemberian itu dilakukan karena ada kekhawatiran pembayaran pekerjaan akan diperlambat atau dipersulit apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi.
PT AKL diketahui menjadi bagian dari pelaksana proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut bersama PT Salsabila KSO dengan nilai kontrak Rp295 miliar. Perusahaan tersebut kemudian menjadi sorotan karena dugaan aliran uang Rp10 miliar yang muncul dalam perkara Ahmad Solhan.
Bagi LINAP, persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada pihak penerima.
Jika pemberian uang tersebut nantinya terbukti memenuhi unsur tindak pidana, maka pihak pemberi dan pihak yang terlibat dalam proses pemberian juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
“Suap tidak lahir sendirian. Ada yang menerima, ada yang memberi. Karena itu, jangan hanya berhenti pada penerima,” tegas Baskoro.
LINAP juga meminta aparat penegak hukum membuka kembali seluruh rangkaian transaksi, komunikasi, dokumen proyek, serta pihak-pihak yang diduga mengetahui aliran uang tersebut.
LINAP Pertanyakan Tindak Lanjut
Rencana pelaporan ke Kejagung sekaligus menyoroti tindak lanjut atas pertimbangan majelis hakim yang meminta pihak PT AKL diperiksa kembali.
“Kami beberapa kali telah bertanya secara resmi melalui surat ke PT AKL dan Dinas PUPR Kalsel. Tapi sampai sekarang permintaan klarifikasi tidak di jawab,”pungkas Baskoro menyebut sesuai laporan BPK kegiatan proyek itu ditemukan masalah.(NAPIT) ***










Komentar