InDepthNews.id (Jakarta) – Panggung politik nasional kembali diguncang. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, resmi menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Menurutnya, Gibran datang untuk menyampaikan secara resmi keputusannya berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.
Keputusan mengejutkan ini menjadi babak baru dinamika politik nasional, terlebih setelah muncul desakan dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Polemik Persyaratan Pendidikan Jadi Sorotan
Perjalanan politik Gibran belakangan tidak lepas dari polemik terkait dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan dokumen pendidikan serta surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Situasi politik semakin berkembang ketika sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan hak konstitusional parlemen untuk memproses persoalan kedudukan Wakil Presiden.
Di tengah tekanan politik tersebut, Gibran akhirnya mengambil keputusan untuk berhenti dari jabatan yang diembannya bersama Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo Hormati Keputusan Gibran
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menerima keputusan Gibran tersebut. Prabowo menyatakan menghormati dan mendukung keputusan yang diambil wakil presidennya.
Dalam perkembangan selanjutnya, Gibran disebut mengambil keputusan tersebut sebagai langkah untuk kepentingan bangsa dan negara serta agar jalannya pemerintahan tidak terus dibayangi polemik politik.
MPR Siapkan Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Dengan berhentinya Gibran, jabatan Wakil Presiden RI mengalami kekosongan.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya akan segera memproses surat tersebut dan menindaklanjuti mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari.
Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Mundurnya seorang Wakil Presiden sebelum menyelesaikan masa jabatannya tentu menghadirkan konsekuensi politik dan konstitusional yang harus diselesaikan sesuai ketentuan UUD 1945.
Kini perhatian publik tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR RI, terutama mengenai siapa dua nama yang akan diusulkan untuk mengisi posisi strategis orang nomor dua di Indonesia tersebut.
(Napit)










Komentar