BEKASI — Desakan agar aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh persoalan kerja sama pengelolaan migas yang melibatkan perusahaan milik Pemerintah Kota Bekasi kembali mengemuka. Sorotan kali ini diarahkan pada dugaan adanya akta van dading atau perjanjian perdamaian antara pemerintah daerah dan pihak swasta yang disebut berlangsung ketika persoalan hukum terkait kerja sama tersebut masih menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Ketua Umum Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP), Baskoro, meminta Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi membuka secara terang perkembangan penanganan perkara sekaligus menjelaskan substansi perjanjian perdamaian tersebut kepada publik.
Menurut Baskoro, keterbukaan diperlukan karena objek persoalan berkaitan dengan pengelolaan aset dan kepentingan ekonomi daerah. Terlebih, perkara tersebut bersinggungan dengan kerja sama pengelolaan Lapangan Jatinegara yang melibatkan perusahaan daerah dan Foster Oil & Energy PTE. Ltd.
“Isi akta van dading ini harus dibuka kepada publik. Apa yang menjadi dasar perdamaian, siapa yang menandatangani, apa konsekuensi hukumnya, serta apakah terdapat dampak terhadap aset dan potensi pendapatan daerah harus dijelaskan secara terbuka,” kata Baskoro.
Ia menilai, kepala daerah sebagai pemegang kuasa atas kepemilikan modal pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penjelasan mengenai setiap keputusan strategis yang berpotensi memengaruhi aset maupun penerimaan daerah.
Putusan Kasasi MA Justru Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Sorotan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 985 K/Pdt/2022.
Berdasarkan salinan putusan yang menjadi rujukan, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi (PD Migas Kota Bekasi).
Dalam putusannya, MA juga membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 504/PDT/2021/PT BDG yang sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi.
Perkara tersebut merupakan sengketa perdata antara PD Migas Kota Bekasi, yang kemudian menjadi PT Migas Perseroda Kota Bekasi, dengan Foster Oil & Energy PTE. Ltd.
Objek sengketanya berkaitan dengan Joint Operating Agreement (JOA) untuk pengelolaan Lapangan Jatinegara yang disebut disepakati pada 13 Januari 2011.
Dengan adanya putusan kasasi tersebut, posisi hukum perkara perdata mengalami perubahan signifikan karena putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang sebelumnya menguatkan putusan tingkat pertama dibatalkan oleh MA.
Audit Investigatif BPKP Ikut Disorot
Selain putusan MA, perhatian juga tertuju pada Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor SR-188/D5/02/2020 tertanggal 3 Maret 2020.
Laporan tersebut disebut berkaitan dengan kerja sama PD Migas dengan PT Pertamina EP dalam periode 2009 hingga Juli 2019, termasuk keterlibatan perusahaan pendukung dalam kegiatan kerja sama tersebut.
Audit investigatif itu menjadi salah satu dokumen penting yang perlu diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dalam tata kelola kerja sama dan dampaknya terhadap potensi pendapatan perusahaan daerah.
Dalam materi audit yang dikutip dalam persoalan ini disebutkan adanya tiga poin permasalahan penting dalam perjanjian yang diduga berdampak terhadap potensi pendapatan PD Migas Kota Bekasi dan menguntungkan pihak ketiga.
Namun, seluruh temuan audit tersebut tetap harus ditempatkan sebagai materi yang perlu diverifikasi dan diuji oleh aparat penegak hukum, termasuk untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dan kerugian negara/daerah secara hukum.
LINAP Pertanyakan Lambannya Perkembangan Penanganan Perkara
Baskoro juga mempertanyakan perkembangan penanganan perkara yang hingga kini dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Menurut informasi yang disampaikan LINAP, penyelidikan perkara telah mencakup pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk mantan Wali Kota Bekasi. Pemeriksaan terhadap mantan kepala daerah tersebut disebut telah dilakukan beberapa kali, sementara mantan Direktur Utama PD Migas juga telah dimintai keterangan lebih dari satu kali.
Di sisi lain, LINAP mempertanyakan sejauh mana pihak Foster Oil & Energy telah dimintai keterangan dalam rangka mengurai seluruh konstruksi persoalan.
“Kalau memang perkara ini sedang didalami, seluruh pihak yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian dan pelaksanaan kerja sama harus diperiksa secara proporsional. Jangan sampai publik melihat penanganannya hanya berjalan di satu sisi,” ujar Baskoro.
Ia meminta aparat penegak hukum menjelaskan secara terbuka status perkara, tahapan penanganan, serta pihak-pihak yang telah dan akan diperiksa sepanjang tidak mengganggu proses hukum.
Potensi Kerugian Daerah Jadi Pertanyaan Besar
Besaran potensi kerugian yang muncul dalam berbagai pemberitaan mengenai perkara ini juga menjadi perhatian.
Dalam materi yang disampaikan LINAP, potensi kerugian disebut mencapai sekitar US$39 juta, yang dalam sejumlah pemberitaan dikaitkan dengan nilai ratusan miliar rupiah.
Namun, besaran kerugian tersebut perlu dipastikan berdasarkan hasil penghitungan resmi lembaga yang berwenang dan putusan atau proses hukum yang berkekuatan hukum, bukan semata-mata berdasarkan klaim pihak tertentu.
Bagi LINAP, persoalan utamanya bukan hanya mengenai besaran angka kerugian, melainkan bagaimana tata kelola aset dan perusahaan milik daerah dilakukan sejak awal kerja sama hingga munculnya sengketa.
Akta Van Dading Dipersoalkan: Siapa yang Menyetujui dan Apa Isinya?
Salah satu pertanyaan paling krusial yang kini didorong untuk dijawab adalah mengenai akta van dading atau perjanjian perdamaian.
LINAP meminta pemerintah daerah menjelaskan dasar kewenangan, proses pengambilan keputusan, substansi kesepakatan, serta konsekuensi finansial dan hukum dari perjanjian tersebut.
Pertanyaan lain yang muncul adalah apakah proses pengambilan keputusan tersebut telah melalui mekanisme tata kelola perusahaan daerah dan pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, termasuk sejauh mana fungsi pengawasan DPRD Kota Bekasi dijalankan apabila keputusan tersebut berkaitan dengan aset atau kepentingan keuangan daerah.
“Jangan sampai ada keputusan yang menyangkut aset dan potensi pendapatan daerah tetapi publik justru tidak mengetahui apa isi kesepakatannya. DPRD sebagai lembaga pengawasan juga perlu mendapatkan penjelasan sesuai kewenangannya,” kata Baskoro.
Kejaksaan Diminta Tak Berhenti pada Pemeriksaan Saksi
LINAP mendesak Kejaksaan Agung RI maupun Kejaksaan Negeri Kota Bekasi memastikan perkara tersebut ditangani secara menyeluruh dan transparan sesuai ketentuan hukum.
Baskoro menilai pemeriksaan mantan pejabat daerah maupun mantan direksi perusahaan daerah harus diikuti dengan pendalaman terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, perubahan, hingga penyelesaian kerja sama.
“Publik membutuhkan kepastian. Kalau memang tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan dasar dan hasil penyelidikannya. Tetapi apabila ditemukan dugaan tindak pidana dan kerugian negara, prosesnya harus dilanjutkan sesuai hukum,” tegasnya.
Menurut dia, keterbukaan bukan berarti membuka materi penyidikan yang bersifat rahasia, melainkan memberikan informasi mengenai status perkara dan perkembangan penanganan sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan hukum.
Publik Menunggu Kejelasan Kasus Migas Kota Bekasi
Persoalan PT Migas Perseroda Kota Bekasi menjadi penting karena menyangkut pengelolaan sumber daya dan kepentingan ekonomi daerah.
Putusan kasasi MA, temuan audit investigatif, sengketa kerja sama dengan Foster Oil & Energy, serta munculnya informasi mengenai akta van dading menjadi rangkaian persoalan yang membutuhkan penjelasan komprehensif.
LINAP berharap aparat penegak hukum tidak membiarkan perkara tersebut berlarut-larut tanpa kepastian.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar polemik, tetapi kejelasan. Apakah ada pelanggaran hukum, siapa yang bertanggung jawab, apakah ada kerugian daerah, dan apa dampak akta van dading terhadap kepentingan Pemkot Bekasi. Semua harus terang,” pungkas Baskoro.
Hingga berita ini ditulis, substansi lengkap akta van dading yang dipersoalkan serta penjelasan resmi seluruh pihak terkait masih diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai proses perdamaian dan konsekuensi hukumnya.
Catatan: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait dan tidak dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana sebelum terdapat penetapan atau putusan hukum yang berkekuatan tetap.(NAPIT)










Komentar