InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Sedikitnya 13 titik Pengusaha Terminal Pelabuhan Rakyat (Pelra) yang aktif beroperasi diwilayah Kota Tanjungpinang dan Pulau Bintan, mengacu dengan Perda No.1 tahun 2025 akan menjalin hubungan kerja yang bersifat permanen dari penghasilan pajak retribusi membangun daerah Kepulauan Riau.
Mengacu dengan UU No.66 tahun 2024 Oleh Menteri Perhubungan, hal ini dibolehkan bahkan sama sekali tidak bertentangan dengan Perda yang ditetapkan Oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.
“Semua titik Terminal Pelabuhan Rakyat yang berdomisili diwilayah Kota Tanjungpinang dan Pulau Bintan dapat kita rekrut dalam bentuk jalinan kerja positif dari retribusi daerah,” tegas Kadis Perhubungan Provinsi Kepri yang diwakili Kabid Kepelabuhanan Dishub Kepri, Ir.Azis Kasim Djou.ST.MH saat memimpin rapat Kesiapan penetapan Terminal Pelabuhan Rakyat pada hari Selasa (15/04/2025) bertempat di kantor Dishub Kepulauan Riau.
Menurut Azis Kasim, pihak nya akan menepis imeg yang bersifat negatif bahwa Pelabuhan Rakyat yang dikelola
pihak Pengusaha cenderung disebut “Pelabuhan Tikus”.

“Sebutan nama yang tidak sedap didengar Telinga ini akan kita hapus, untuk itu semua titik Terminal Pelabuhan Rakyat kita himbau agar segera mengurus kelengkapan perijinannya dan kemudian dapat didaftarkan untuk bergabung dengan pihak Kami (Dishub – red) instansi termasuk terkait lainya,” ujarnya.
Perlu diketahui, untuk wilayah Bintan ada 10 titik Terminal Pelabuhan Rakyat yang terdaftar dikantor Dishub Kepri, termasuk PT. NIK Indo Jaya telah resmi berbadan hukum tinggal menanda tangani Surat Perjanjian, Kemudian untuk wilayah Kota Tanjungpinang yang sudah berbadan hukum belum semuanya dari 7 titik Pelabuhan Rakyat yang ada.
Menyoal bagaimana tata kerja penetapan kesiapan retribusi setiap Terminal Pelabuhan Rakyat, sudah ada aturan termasuk cara penghitunganya.
“Percayalah pihak Dishub Kepri tidak menetapkan tarif retribusi yang sangat memberatkan dan semua cara penetapan biaya retribusi jelas ada aturan main yang sudah diterapkan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan walaupun nilainya tergolong sedikit namun sangat bermanfaat untuk membangun daerah kita sendiri,” imbuh Azis Kasim lagi.
Sementara Kepala UPT Dishub Kepri, Bowo menjelaskan, penetapan retribusi nanti ada beberapa item penetapannya seperti jasa tambat, Dermaga, jenis barang pokoknya sesuai dengan klasifikasi barang namun sifatnya masih terukur maupun terjangkau.
“Terkait pengajuan konsesi penetapan tarif retribusi ini sudah kami ajukan kepada Gubernur Kepri dan waktu dekat ini pemungutan retribusi akan diberlakukan kepada semua titik Terminal Pelabuhan Rakyat yang sudah terdaftar serta berbadan hukum tetap,” tegasnya. (Red)










Komentar