InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Dewasa ini, RSUP Raja Ahmad Tabib (RAT) Kepri sedang hangatnya diperbincangkan publik baik persoalan Management Administrasi Keuangan (MAK), Sarana dan prasarana Seperti: Kamar mandi, Toilet, AC, Plafon bolong serta fisik bangunan Gedung kurang perawatan.
Gedung megah yang berdiri kokoh di jantung Ibu Kota Provinsi Tanjungpinang Kepulauan Riau ini ternyata sudah termakan usia sekitar 13 tahun sejak dioperasikan tanggal 29 Februari 2012, terpaut dengan bangunan Gedung RSUP Raja Ahmad Tabib Kepri, tentu mengundang tanda tanya Publik dan merupakan teka-teki tidak berkesudahan, mengapa sampai saat ini belum ada kucuran dana APBD Provinsi Kepri upaya perbaikan ?
Terkait dengan kondisi RSUP Raja Ahmad Tabib Kepri butuh perawatan renovasi Gedung, Direktur RSUP- RAT Kepri, dr Bambang Utoyo pun angkat bicara.
Menurutnya, pihaknya menyadari keluhan Masyarakat yang belum mendapat pelayanan maksimal terkait dengan fasilitas Gedung RSUP Raja Ahmad Tabib Kepri kini banyak kerusakan terpaut dengan usia yang seharusnya direhap total.

“Demi kenyamanan serta pelayanan prima bagi Pasien dan pengunjung, jika tidak ada alar melintang memasuki Tahun Anggaran 2026 akan dilakukan renovasi total Oleh Pemerintah Provinsi Kepri,” ujar dr Bambang Utoyo kepada Awak media ini di Kantornya Kamis (02/10/2025).
Dijelaskanya, pihak Rumah Sakit Provinsi hanya sebagai pengguna Gedung namun pemilik anggaran adalah Dinas PUPR Provinsi Kepri.
Kerusakan Gedung RSUP Raja Ahmad Tabib Kepri, bukan hanya persoalan Plafon bocor akan tetapi sudah merembes dengan Atap Gedung termasuk fasilitas lainya.
“Untuk itu diharapkan agar Masyarakat pengunjung, Pasien yang datang berobat harap bersabar menunggu ada renovasi total tahun anggaran 2026 nanti,” ucapnya.
Diapun menjelaskan kalau Dinas PUPR Provinsi Kepri sudah datang melakukan survei lokasi serta merincikan dana yang diperuntukkan untuk rehab total Gedung dan mudah-mudahan segera terealisasi sesuai dengan harapan bersama.
Management RSUP- RAT Kepri Lakukan Penghematan Ketat
Menyikapi dana Jasa Pelayanan (Jaspel) tambahan penghasilan Pegawai di RSUP Raja Ahmad Tabib Kepri sekitar Rp 15 milyar, belum lagi pembayaran hutang lainnya, Management RSUP-RAT Kepri saat ini menjadi sorotan publik, dimana pengelokasian anggaran diduga tidak tepat guna dan tepat sasaran dengan alasan kebutuhan mendesak, sehingga dana yang dialokasikan sebelumnya ada pergeseran dan perputaran pengalokasian sehingga menimbulkan polemik karena ditenggarai terindikasi KKN.
Direktur RSUP Raja Ahmad Tabib Kepri, dr Bambang Utoyo yang didampingi staf beserta jajajaranya menampik tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya dan pihak Management Rumah Sakit Provinsi Kepri sangat keliru dan sangat merugikan.
“Saya diangkat sebagai Direktur RSUP Kepri belum genap satu tahun, persoalan itu sebelumnya sudah ada, namun sebagai Pimpinan tetap akan kita selesaikan dengan baik dan terukur,” sebutnya.
Pihaknya pun mengakui dana Jasa Pelayanan terpakai sekitar Rp 15 milyar dan solusi terbaik telah dipikirkan bagaimana upaya melunasi.
“Kalau dikatakan berpotensi KKN tipis kemungkinannya, hanya saja. pengelokasian dana Jasa Pelayanan dimaksud bergeser untuk kebutuhan sangat mendesak,” tegasnya.
Menurut dia, Tim audit dari Badan Pengawas Keuangan termasuk dari Inspektorat Provinsi Kepri telah mengetahuinya. Dan tidak ada yang ditutupi.
“Semuanya berjalan secara transparan, tinggal bagaimana mencari solusi yang terbaik sehingga Pelayanan di RSUP Raja Ahmad Tabib Kepri ini dapat berjalan dengan maksimal seperti ketersediaan Obat dan fasilitas lainya,” tutur dr Bambang Utoyo lugas.
Pada kesempatan itu juga Kabag Perencanaan dan BLUD RSUP Raja Ahmad Tabib Kepri, Syarif Hidayat menambahkan, Management pihak RSUP Kepri saat ini diperketat mengingat dana Jasa Pelayanan belum terbayarkan.
Hal itu dikarenakan, bila sebelumnya biaya kebutuhan RSUP Kepri seperti gaji Scurity atau keamanan, Service Customer bersumber dari dana APBD, kini ada perubahan, dimana anggaran dana penggajian dibayarkan dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga sistem pengelolaan keuangan tidak stabil sampai sekarang.
“Kita semua berharap permasalahan ini dalam segera diselesaikan dengan baik sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat lebih maksimal,” pungkas Syarif Hidayat.
Masyarakat Minta Gubernur Benahi
Sementara itu, Mariam, salah satu masyarakat yang juga merupakan salah satu keluarga pasien RSUP Ahmad Thabib meminta Pemerintah dalam hal ini Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk segera membenahi RSUP Ahmad Thabib.
Menurutnya RSUP Ahmad Thabib merupakan salah satu rumah sakit rujukan masyarakat di Kepri, sehingga baik itu pelayanan, kenyamanan, management, ketersediaan obat, tenaga medis dan fasilitas pendukung lainnya harus menjadi atensi karena rumah sakit juga merupakan salah satu cerminan pemerintahan daerah itu sendiri.
“Kita berharap agar Gubernur Ansar bisa memperhatikan kondisi Rumah Sakit Provinsi Kepri ini agar masyarakat nyaman dan kondusif dalam menjalani pelayanan di rumah sakit RSUP ini,” harap Mariam. (Robbyn.S)










Komentar