InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Agar tidak salah tafsir terkait dengan keberadaan terminal pelabuhan diseluruh Wilayah Provinsi Kepulauan, baik ditingkat Kota dan Kabupaten agar segera mencantumkan atau memasang Papan nama Perusahaan diarea Terminal, secara khusus yang mendapat rekomendasi Perizinan dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 760 tertanggal 31 Juni tahun 2025.
Adapun tujuan pemasangan Nama Perusahaan Terminal Pelabuhan untuk meminimalisir asumsi negatif bagi publik yang acapkali menilai Terminal Pelabuhan dengan bahasa tendensius tidak sedap terdengar Telinga Misalnya; Pelabuhan Tikuslah, Pintu Gerbang Penyelundupan alias pemasok barang ilegal.
Untuk menutup akses praduga buruk dimaksud menyangkut ekstensi Terminal Pelabuhan yang aktif beroperasi diwilayah Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur telah menerbitkan Perda Nomor 1 tahun 2025 tentang upaya merekrut untuk dapat berkontribusi dari obyek pajak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlebih dimasa efisiensi yang melanda Tanah Air.
Dari catatan resmi awak media
InDepthNews.id, Sedikitnya 13 Terminal Pelabuhan telah resmi mendapatkan perizinan sesuai dengan SK Gubernur Kepri Nomor 760 dengan perincian
10 titik Terminal Pelabuhan yang beroperasi diwilayah Pemkab Bintan dan 3 titik diwilayah Kota Tanjungpinang.
Dalam bentuk semua aturan, semuanya telah diatur tentang hak dan kewajiban masing-masing Perusahaan pengelola Terminal Pelabuhan, Artinya legal standing sudah jelas dan tidak diragukan lagi.
Kabid Kepelabuhanan Dishub Kepri, Ir Azis Kasim Djou.ST.MH yang diwakili Kepala UPT Wilayah III Dishub Kepri, Bowo saat diwawancarai InDepthNews.id lewat Handphone selulernya, Minggu (21/09) menegaskan, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, “Dishub Kepri akan membina hubungan sinergitas dan kolaborasi sebagai bentuk kemitraan kepada semua pihak Pengelola jasa Kepelabuhanan,” tegasnya.
Dikatakan Kepala UPT Dishub Kepri, pihaknya bertanggung jawab penuh terkait dengan Terminal Pelabuhan sesuai dengan tupoksi bidang pengawasan, Sejalan dengan kewenangan, Dishub Kepri menghimbau kepada semua Pengelola Jasa Kepelabuhanan yakni Pelabuhan rakyat (Pelra) yang sudah mengantongi izin sesuai dengan SK Gubernur Nomor 760 yang telah disahkan pada tanggal 30 Juni Tahun 2025 agar dapat memasang Plang atau Papan nama Perusahaan diarea Terminal Pelabuhan.
Lebih jauh Pak Bowo memaparkan, “Dengan pemajangan Plang perizinan Terminal Pelabuhan berarti tidak ada dusta diantara Kita, secara khusus legal standing Perusahaan, semua transparan dan akuntabilitas tidak ada lagi sebutan Pelabuhan Tikus namun resmi menyandang nama Pelabuhan Rakyat( Pelra),” tuturnya lagi.
“Kami dari Dishub Kepri sangat mengapresiasi atas pemasangan Plang Perusahaan PT. NIK INDO JAYA diarea Pelabuhan yang bertujuan memudahkan akses bisnis Perusahaan secara resmi, lugas dan akuntabel, dan bila ada pihak yang selalu berasumsi negatif bahkan menciptakan kegaduhan dengan opini liar, pemahaman seperti itu sangat keliru dan tidak mengikuti perkembangan terkait dengan Pelabuhan rakyat,” pungkasnya. (Robbyn)










Komentar