InDepthNews.id (Kepri) – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, menghadiri kegiatan Opening Ceremony Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia dan Gebyar Melayu Pesisir 2022, di Hotel Marriot, Harbour Bay, Kota Batam, Rabu (30/3/2022).
Ansar pada kesempatan ini, menyampaikan penghargaan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, yang telah berkenan menyelenggarakan acara Bangga Buatan Indonesia di Kota Batam, Provinsi Kepri.
“Saya sebagai key opinion leader, merasa terhormat. Dan ini, tentunya menjadi pendorong semangat kami untuk mengimplementasikan afirmasi program dalam rangka mempercepat Program Bangga Buatan Indonesia, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin produk-produk Indonesia atau produk lokal yang harus jadi kebanggaan kita semua,” ucap Ansar.
Dengan tema ‘Expanding to New Market, Recover Together Recover Stronger’ menurut Ansar adalah luar biasa. Selain berbicara tentang, bagaimana maksimalisasi penggunaan produk dalam Negeri, juga bisa memadukannya dengan orientasi memperkenalkan Budaya Melayu.
“Makanya, ada tagline Gebyar Melayu Pesisir, yang kita padukan dengan kegiatan ini,” ungkap Ansar.
Kepada para Menteri yang hadir, baik secara langsung dan hadir secara virtual, Ansar menyampaikan beberapa laporan penting, diantaranya menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu di Bali.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, kata Ansar, telah melakukan inventarisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi belanja daerah di Provinsi Kepri, yang dari total belanja Rp.3,6 triliun, maka setelah diinventarisasi ada Rp.1,9 triliun, yang memiliki kandungan TKDN-nya dan akan dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 ini.
Karena, pemerintah telah menargetkan 40 persen belanja dari inventarisasi tersebut, maka Rp. 971 miliar atau 50,93 persen, yang akan menggunakan produk-produk dalam negeri bagi belanja daerah di Provinsi Kepri.
“Saya, juga mendorong Walikota dan Bupati untuk segera melakukan hal yang sama. Kita sudah sampaikan laporan ini ke Menko Marves, dan kita nanti concern untuk mengimplementasikan ini untuk mewujudkan program afirmasi TKDN yang sudah kita sepakati,” jelas Ansar.
Pemprov Kepri, lanjut Ansar, saat ini sudah membentuk Tim Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN), untuk mendorong percepatan ini di daerah.
Diantaranya, telah memulai input e-katalog, walau pun, baru produk-produk makan dan minuman yang jumlahnya mencapai 200 produk yang telah dikurasi oleh Bank Indonesia.
“Produk makanan dan kebutuhan perlengkapan kantor maupun hotel dan restoran akan segera kita masukan ke e-katalog, dan kurasi ini akan terus kita lanjutkan bersama-sama, agar lebih banyak produk lokal yang bisa kita masukan ke dalam e-katalog nantinya,” ungkap Ansar.
Kemudian, karena Kepri bukan merupakan daerah produksi massif produk dalam negeri, karena banyak industri-industri yang memproses barang setengah jadi di sini, maka Ansar mengatakan, akan berusaha mendorong program hilirisasi produk di Kepri, sehingga produk-produk industri di Kepri nanti mampu menambah item jumlah produk-produk jadi yang bisa masuk ke e-katalog Nasional.
Hal ini mengingat produk-produk di Kepri rata-rata juga banyak produk elektronik dan produk kelengkapan lainnya.
“Kami, menitipkan kepada Bapak-bapak Menteri, bila memungkinkan ada insentif- insentif yang bisa diberikan kembali oleh Pemerintah kepada industri atau perusahaan yang melakukan hilirisasi produk, agar semakin banyak produk yang bisa kita ikut sertakan di e-katalog local, sektoral bahkan e-katalog Nasional,” harap Ansar.
Ansar juga menyampaikan usulan, karena saat ini Pemerintah baru mengkampanyekan penggunaan Bangga Buatan Indonesia, namun dinilai masih minim sekali berkampanye untuk peningkatan kualitas produk-produk Indonesia.
“Saya kira, Bangga Buatan Indonesia ini harus kita sertai dengan penguatan, mendorong produk-produk di Indonesia ini, agar ke depan memiliki kualitas yang lebih baik lagi, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk import,” usul Ansar.
Pemerintah Pusat, hendaknya dapat mengkalkulasi dengan tepat, karena ketika BBI ini diterapkan 40 persen dari belanja di Daerah, Pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sebagainya, maka ketersediaan produk-produk inti harus mencukupi.
Ansar mencontohkan, ketika sedang membangun struktur bangunan, maka akan membutuhkan besi, maka ketersediaan besi dan lainnya tersedia dengan cukup.
Jika tidak, maka ketika kita harus menunggu berbulan-bulan pemesanan itu melalui e-katalog maka akan menggangu kelancaran kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah, dan tidak menutup kemungkinan kita akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.
“Kita berharap juga, Pemerintah Pusat benar-benar mengkalkulasi, sehingga ketika kita melaunching 40 persen belanja semua dengan e-katalog produk dalam negeri, maka produk tersebut harus tersedia dengan jumlah yang cukup,” ujar Ansar.
Lebih lanjut, Ansar juga menyampaikan pesan dari para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kepada para Menteri, bahwa sesuai dengan PMK 173 Tahun 2021, produk-produk hasil produk UMKM di Kota Batam ini, ketika keluar dari Kota Batam ke Provinsi yang lain, maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang saat ini 11 persen.
Para pelaku UMKM meminta, agar Pemerintah bisa memberikan diskresi. Meskipun Kepri merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, agar produk UMKM bisa kompetitif, maka bisa diberikan diskresi tanpa PPN 11 persen, sehingga bisa bersaing dengan produk dari tempat lain.
“PPN tersebut selama ini menjadi ganjalan bagi para pelaku UMKM di sini. Harapan mereka, melalui pertemuan ini, kiranya ada solusi-solusi lanjutan yang dapat dihasilkan melalui masukan dari para Menteri yang hadir pada saat ini,” harap Ansar.
Dalam mendorong pengembangan UMKM di Kepri, Pemprov Kepri telah melakukan beberapa program ke masyarakat, diantaranya memberikan bantuan modal Rp.20 juta tanpa bunga.
“Tahun lalu, kita mentargetkan Rp.40 miliar, dan mulai Okober kita launching hingga Desember, terserap lebih dari Rp.30 miliar. Dan tahun ini, kita lanjutkan, agar UMKM yang membutuhkan modal kerja mereka bisa mendapatkannya dengan mudah dan baik. Kita memanfaatkan channeling bank daerah untuk mengimplementasikan itu,” jelas Ansar.
Selanjutnya, bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemprov Kepri juga telah menganggarkan Rp.1,4 miliar untuk memberikan bantuan alat sterilisasi produk, yang akan diberikan kepada salah satu koperasi yang merupakan binaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang digunakan untuk membantu produk-produk UMKM kita, agar bisa tembus ke pasar internasional, karena dengan alat ini, masa expired produk menjadi lebih lama.
“Kalau ini sukses, In Shaa Allah, kita akan berikan bantuan di semua Kabupaten/Kota di Kepri dalam rangka komitmen kita mendorong UMKM kita ke depan lebih baik lagi,” ungkap Ansar.
Pemprov Kepri, kata Ansar, secara bertahap akan memberikan bantuan sertifikasi halal bagi para UMKM di Kepri, dalam rangka untuk mendorong UMKM di Kepri lebih banyak menghasilkan diversifikasi produknya, sehingga e-katalog yang ada ke depannya bisa lebih banyak menampilkan produk-produk unggulan di Kepri, dan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
Kehadiran para Menteri di Kepri, kata Ansar, mendorong semangat masyarakat, saat ini pertumbuhan ekonomi Kepri sudah tembus 3,43 persen, yang sebelumnya pada Tahun 2020 minus 3,80 persen.
Mudah-mudahan, dengan dorongan TKDN ini dan pengembangan UMKM ini, dan dibukanya Pariwisata kembali, mudah-mudahan akan tembus pada angka 5 sampai dengan 6 persen di Tahun 2022.
“Kami ucapkan terima kasih, atas kolaborasi ini, mudah-mudahan kolaborasi Daerah dan Pusat yang harmonis seperti ini akan mendorong percepatan pengembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau,” tutup Ansar.
Adapun pembukaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini, secara resmi ditandai dengan menabuh kompang yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, yang hadir secara langsung serta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang hadir secara Virtual.
Pembukaan ini juga sekaligus meresmikan pembukaan eksport produk-produk UMKM di Provinsi Kepri ke berbagai Negara dunia, dengan total ekspor dari Januari hingga Maret Tahun 2022 tercatat Rp. 93,8 miliar.
Pada acara ini juga, dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Kepri, dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), guna memperkuat kajian, penelitian, pengembangan dan juga penerapan inovasi UMKM di Provinsi Kepri, dan dilanjutkan dengan Penyerahan oleh Gubernur Provinsi Kepri Bantuan Subsidi Bungan 0% dari Pemprov Kepri kepada UMKM Tahun 2022, serta penyerahan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis dari Pemprov Kepri kepada 375 UKM/IKM di Provinsi Kepri.
(**)
Comment