LINGGA – Berbagai tudingan mengenai legalitas lahan, dugaan tumpang tindih kepemilikan hingga pembayaran ganti rugi terus disuarakan terkait investasi perkebunan sawit di wilayah Kabupaten Lingga. Namun, ketika pemerintah dan DPRD membuka ruang penyelesaian melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), dokumen yang menjadi dasar tuntutan justru belum juga diserahkan.
Situasi ini memantik kritik Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lingga, Ruslan. Ia menilai, menyuarakan keberatan merupakan hak masyarakat, tetapi jika terus membangun opini tanpa dukungan data, persoalan yang semestinya bisa diselesaikan justru berpotensi semakin keruh dan mengganggu iklim investasi di Lingga.
“Hanya omon-omon untuk membuat gaduh saja terkait lahan. Buktinya, tidak ada pihak yang menyerahkan data terkait lahan yang belum diselesaikan perusahaan perkebunan sawit di Daik Lingga ataupun di Dabo Singkep,” kata Ruslan, Kamis (19/11/2026).
Pria yang akrab disapa Bang Jagad itu mengaku turut menghadiri RDP di Gedung Daerah Lingga, Jumat (13/11/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah, DPRD, masyarakat, dan perusahaan telah membahas persoalan legalitas lahan, dugaan tumpang tindih kepemilikan, serta kejelasan pembayaran dan ganti rugi lahan perkebunan.
Namun, menurut Ruslan, hingga beberapa hari setelah RDP berlangsung, pihak yang selama ini mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Lingga belum menyerahkan dokumen yang diminta dalam forum tersebut.
Ia menegaskan, kritik terhadap perusahaan maupun pemerintah tidak boleh berhenti pada narasi dan pernyataan di ruang publik. Tanpa identitas pemilik lahan, bukti legalitas, lokasi, serta rincian pembayaran yang dipersoalkan, pemerintah dan perusahaan akan kesulitan melakukan verifikasi.
“Saya sudah coba komunikasi dengan Ketua DPRD Lingga Maya Sari, menanyakan apakah sudah masuk data yang dibahas pada RDP Jumat, 13 November lalu terkait lahan tumpang tindih kepemilikan serta keluhan pembayaran ganti untung. Dijawab Bu Ketua Dewan belum ada di mejanya,” ungkapnya.
Ruslan pun mempertanyakan bagaimana perusahaan dapat diminta menyelesaikan persoalan apabila pihak yang mengajukan keberatan tidak memberikan data konkret.
“Bagaimana pihak perusahaan menyelesaikan masalah terkait tuntutan seperti lahan dan lainnya jika data tidak ada?” tegasnya.
Menurut dia, persoalan investasi tidak bisa diselesaikan dengan saling melempar tudingan. Apabila benar terdapat lahan masyarakat yang belum dibayar, kepemilikan yang tumpang tindih, atau hak warga yang belum dipenuhi, semuanya harus dibuktikan agar dapat segera ditindaklanjuti.
Ia mengingatkan, polemik yang terus berkembang tanpa kejelasan bukti berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap investasi perkebunan di Lingga. Dampaknya bukan hanya terhadap perusahaan, tetapi juga terhadap kepastian usaha dan kepercayaan investor terhadap daerah.
“Semua sudah dilakukan. Pihak-pihak meminta RDP, sudah dipenuhi. Dalam RDP tersebut DPRD meminta apa yang mesti ditanggapi, lahan mana yang belum dibayar, supaya dilakukan penyelesaian. Tetapi hanya omon-omon di kedai kopi,” sindir Ruslan.
Ia juga menyoroti munculnya berbagai pernyataan dan podcast yang menyalahkan pemerintah setelah forum penyelesaian dibuka. Menurutnya, ruang kritik harus digunakan untuk memperjelas persoalan, bukan justru memperpanjang polemik tanpa menghadirkan bukti.
“Jangan hanya menyalahkan pemerintahan, tetapi ketika diminta data tidak ada. Setelah itu muncul upaya provokasi melalui podcast sana-sini dan menyalahkan pemerintah,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPRD Lingga Maya Sari membenarkan bahwa hingga Kamis (19/11/2026), dokumen terkait persoalan lahan yang diminta dalam RDP pekan lalu belum diterima di mejanya.
Dokumen tersebut mencakup persoalan legalitas lahan, dugaan tumpang tindih kepemilikan, serta kejelasan pembayaran dan ganti rugi lahan perkebunan.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lingga bersama DPRD, masyarakat, dan pihak perusahaan menggelar RDP di Gedung Daerah, Jumat (13/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Maya Sari dan dihadiri Bupati serta Wakil Bupati Lingga, anggota DPRD, Kapolsek Daik, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, LSM, serta perwakilan Gerakan Solidaritas Aksi Masyarakat Lingga.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PT CSA yang menangani proses ganti rugi tanam tumbuh (GRTT), Raup, menyampaikan komitmen perusahaan untuk menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan lahan tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan legalitas dokumen dan kesesuaian titik koordinat.
“Masyarakat yang ingin mengetahui dan meminta kejelasan terkait persoalan lahan dapat datang langsung ke lokasi. Kami terbuka untuk memberikan penjelasan. Namun, seluruh proses tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku, baik dari sisi legalitas maupun kesesuaian titik koordinat lahan,” jelas Raup.
RDP tersebut sejatinya telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan secara langsung kepada pemerintah dan perusahaan. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan dokumen, penelusuran riwayat kepemilikan, serta pencocokan titik koordinat untuk memastikan persoalan yang dilaporkan.(RED)***










Komentar