by

Apriyandy Kecewa, YR Dilantik Disaat Banyak Pejabat Non Job

IndepthNews.Id – Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Muhammad Apriyandy mengaku kecewa dengan Wali Kota Tanjungpinang yang melantik salah satu tersangka korupsi BPHTB di BP2RD Kota Tanjungpinang inisial YR. Itu dilakukan bersamaan dengan pelantikan 272 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemko Tanjungpinang, Selasa (19/1/2021) sore.

Yang lebih mengecewakan lagi, bukan malah diberikan sanksi dengan penurunan jabatan, YR dilantik sebagai kepala bidang (Kabid) di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Menurut Apriyandy itu merupakan hal yang sangat mengecewakan dan memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat.

Pasalnya, menurut Apri, meskipun itu sah di dalam birokrasi selagi putusan hukum belum diberikan, Rahma selaku Wali Kota tidak semestinya melakukan hal tersebut mengingat yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Jikapun ingin dilantik, maka Apriyandi menyarankan Wali Kota menunggu putusan inkrah dimana YR ditetapkan tidak bersalah di mata hukum, bukan malah sebaliknya.

“Banyak ditemukan keganjalan yang terjadi, salah satunya melantik tersangka dugaan korupsi BPHTB. Ini membuat masyarakat menilai jika orang yang berstatus tersangka mendapat tempat di hati pemimpin. Sangat spesial sekali,” katanya, Jumat (22/1/2021) saat di hubungi media ini.

Selain itu yang sangat disesalkan putra mendiang Syahrul ini, disaat tersangka dugaan korupsi mendapatkan jabatan, ada beberapa pejabat eselon III yang di nonjob. Kemudian ada juga pejabat eselon IV yang di turunkan eselonnya pada saat di lantik.

”Ini kan menjadi suatu pertanyaan juga, kenapa yang tidak ada masalah malah kok di nonjob kan,” ucapnya.

Memang terkait pelantikan ini sambung dia adalah hak preogratif kepala daerah, tapi tentunya harus dengan kajian dan harus berkesesuaian dengan aturan- aturan yang ada.

“Pelantikan pejabat eselon itu memang hak proregratif walikota, tapi  tujuannya kan untuk membantu kinerja pimpinan, agar bisa berjalan lebih baik. Namun memilih pejabat yang di lantik ini harus juga berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan suka tidak suka. Ini orang siapa, ini dekat dengan siapa, justru hal-hal seperti itu yang membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap kebijakan yang di ambil,” pungkas Andi. (Red/Jal)

Comment

News Feed