InDepthNews.id (Kota Bekasi) – Drama tunjangan rumah dinas Wali Kota Bekasi makin menyerupai sandiwara politik: uang rakyat miliaran rupiah dipakai untuk “menyewa” rumah pribadi sang kepala daerah sendiri.
LSM Jendela Komunikasi (JEKO) resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua LSM JEKO, Hendrik Effendi, menilai praktik ini bukan sekadar janggal, tapi sudah menjelma jadi “stand up comedy APBD.”
“Dalam dokumen resmi Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah, jelas tercatat ratusan juta rupiah untuk sewa rumah jabatan Wali Kota. Masalahnya, rumah dinas itu tidak pernah dipakai. Pak Tri lebih nyaman tinggal di rumah pribadinya. Ironisnya, rumah pribadinya itulah yang disewa pakai uang rakyat. Ini namanya APBD putar balik masuk kantong sendiri,” sindir Hendrik, Rabu (10/9/2025).
Ia menegaskan, praktik semacam ini bukan lagi “slip administrasi,” melainkan sudah masuk ranah Tipikor.
“Kalau bahasa halusnya konflik kepentingan. Kalau bahasa rakyatnya, itu sama saja narik pajak warga buat bayar kontrakan di rumah sendiri. Coba bayangkan, rakyat Bekasi bayar pajak, eh duitnya balik buat bayar kos-kosan wali kota. Di mana logikanya?” tegas Hendrik.
Hendrik menjelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jelas mengatur rumah dinas harus berupa aset negara/daerah. Ditambah PP Nomor 109 Tahun 2000 yang mengatur penyediaan rumah jabatan, bukan sewa rumah pribadi.
Lebih jauh, praktik ini bahkan menabrak UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. “Pasal 2 dan 3 itu terang benderang. Kalau memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan jabatan, jelas korupsi. Jadi bukan hanya maladministrasi, ini sudah level pidana. Dan jangan lupa, tidak ada Perda atau Perwal di Bekasi yang mengatur boleh ‘ngontrak’ rumah pribadi wali kota dengan uang APBD,” ujarnya.
Menurut Hendrik, publik Bekasi berhak marah. Sebab uang pajak mereka yang mestinya dipakai untuk pembangunan malah “nyangkut” di sewa rumah pejabat.
“Kalau begini, rakyat seakan-akan dipaksa jadi donatur tetap rumah pribadi wali kota. Yang dapat fasilitas pejabat, yang bayar rakyat. Ini sudah bukan kebocoran anggaran lagi, ini bocor halus model ‘keran otomatis’ ke dompet sendiri,” tuturnya.
Hendrik menambahkan, jika pola ini dibiarkan, jangan heran kalau ke depan muncul pos anggaran baru: ‘Tunjangan Kamar Tidur Pribadi’ atau ‘Biaya Ngopi di Teras Rumah Sendiri’.
“Bekasi bisa jadi kota pertama yang punya APBD rasa stand-up comedy. Tapi yang ketawa pejabatnya, yang nangis rakyatnya,” sindirnya.
Dengan dasar hukum yang terang, subjek hukum yang jelas, dan kerugian negara yang nyata, Hendrik menuntut KPK segera turun tangan.
“Jangan tunggu massa ngamuk dulu. KPK jangan jadi penonton pasif. Tri Adhianto harus diperiksa, anggaran rumah dinas ini harus diaudit total. Kalau tidak, publik Bekasi hanya bisa pasrah melihat uangnya lenyap dalam diam,” tegasnya.
Hendrik menutup dengan satire getir:
“Ini bukan sekadar rumah dinas kosong, ini simbol tata kelola yang bobrok. Bekasi butuh pemimpin, bukan ‘tuan kontrakan’ yang sewa rumahnya sendiri pakai uang rakyat.” (Red)










Komentar