InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Kepala Desa Hara Banjarmanis, Sahrudin, angkat bicara menanggapi pemberitaan yang menyebutkan adanya dugaan penyelewengan anggaran dan intimidasi terhadap perangkat desa di wilayahnya. Ia mengatakan bahwa narasi yang beredar di media KejarFakta.co dan Kencana Media tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung tendensius. Rabu (25/06/2025).
Menurut Sahrudin, pemberitaan tersebut tidak melalui proses klarifikasi yang berimbang dan mencederai prinsip-prinsip jurnalistik. Ia menegaskan bahwa tuduhan pemotongan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa adalah tidak benar dan tidak berdasar.
“Semua siltap disalurkan secara utuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada potongan seperti yang diberitakan. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, silakan tempuh jalur resmi, bukan membangun opini sepihak lewat media,” ujar Sahrudin saat dikonfirmasi pada Selasa (25/6/2025).
Terkait pengadaan seragam PKK yang disebut belum direalisasikan meski dana sudah dicairkan, Sahrudin menjelaskan bahwa program tersebut masih dalam proses pelaksanaan dan sesuai dengan tahapan perencanaan desa.
“SPJ disusun berdasarkan realisasi kegiatan dan progres yang sedang berjalan. Tidak ada fiktif. Kami terbuka terhadap audit maupun pendampingan dari pihak berwenang,” ujarnya.
Sahrudin juga membantah keras adanya penyimpangan dana BUMDes dan program bantuan lain seperti bibit ikan, P3A, maupun KBR. Ia menyebut tuduhan tersebut sangat merugikan nama baik pemerintah desa, karena tidak disertai data maupun bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
“BUMDes kami tetap berjalan sesuai regulasi, dan bantuan dari pemerintah disalurkan berdasarkan mekanisme distribusi. Kalau ada kekurangan, itu dalam konteks teknis, bukan kesengajaan apalagi penyelewengan,” tegasnya.
Mengenai tudingan tunggakan pajak kegiatan desa tahun 2023, Sahrudin tidak menampik adanya keterlambatan pembayaran, namun ia menyebut hal tersebut terjadi akibat perubahan sistem pelaporan dan bukan karena penyelewengan dana.
“Kami sudah membayar sebagian dan sisanya akan dilunasi dalam waktu dekat. Tidak benar kalau dikatakan dana pajak diselewengkan. Tuduhan ini sangat tidak berdasar,” imbuhnya.
Sahrudin menduga, isu yang dimuat dalam pemberitaan tersebut berasal dari oknum-oknum yang tidak puas secara pribadi dan mencoba menggiring opini publik dengan informasi sepihak tanpa melalui musyawarah desa.
Ia pun berharap agar media dapat lebih bertanggung jawab dalam menyajikan informasi, dan tidak menjadi alat provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat desa.
“Jika media ingin menyampaikan keluhan atau pengaduan, silakan datang dan konfirmasi langsung kepada pemerintah desa. Kami terbuka dan siap diverifikasi oleh lembaga resmi. Jangan membangun fitnah yang merugikan nama baik desa,” tandasnya.
Sahrudin menambahkan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum atas pemberitaan yang dinilainya mencemarkan nama baiknya secara pribadi maupun institusi desa. (Ar.mcl)










Komentar