Dishub Kepri dan PT Pelabuhan Kepri Gandeng, Kejati untuk Perkuat Tata Kelola Maritim

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan PT Pelabuhan Kepulauan Riau (Perseroda) resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri guna memperkuat penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di sektor transportasi laut dan kepelabuhanan. Kerja sama ini dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Hotel Aston Batam, Rabu (25/6/2025).

Acara yang dimulai pukul 11.00 WIB tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis, antara lain Ketua Komisi II dan III DPRD Kepri, serta perwakilan Bea Cukai, Imigrasi, Bakamla, KSOP, UPP, dan para direktur perusahaan maritim.

Direktur PT Pelabuhan Kepri, Capt. Awaluddin, M.Mar, dalam sambutannya mengapresiasi peran Kejati Kepri yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan sektor maritim di Kepri. Ia menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mitra internasional terhadap pengelolaan maritim Kepri yang tertib, cepat, dan transparan.

“Upaya ini diyakini akan memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Junaidi, S.E., M.H., menyatakan bahwa Pemprov Kepri terus berinovasi dalam penyediaan dan peningkatan layanan transportasi sebagai bagian dari amanah undang-undang.

Kepala Kejati Kepri, Teguh Subroto, S.H., M.H., menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk sinergi strategis antar lembaga dalam mewujudkan good governance, terutama pada aspek perlindungan kepentingan negara dan pencegahan kerugian negara melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN).

“Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2021. Kami siap mendampingi, memberi masukan, dan melakukan tindakan hukum lain guna mitigasi risiko hukum,” tegasnya.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dishub Kepri Junaidi, Direktur PT Pelabuhan Kepri Capt. Awaluddin, dan Kajati Kepri Teguh Subroto. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi:

• Bantuan hukum litigasi dan non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara;

• Pemberian pertimbangan hukum berupa legal opinion, legal assistance, dan audit hukum;

• Tindakan hukum lain seperti mediasi, negosiasi, serta fasilitasi penyelesaian sengketa.

Kegiatan ditutup dengan pertukaran cenderamata, sesi foto bersama, dan ramah tamah. Para pihak sepakat untuk mengimplementasikan isi perjanjian secara nyata, tidak hanya sebagai dokumen administratif semata.

Kolaborasi ini menjadi contoh konkret sinergi institusional yang berbasis profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Diharapkan menjadi inspirasi bagi instansi lain dalam memperkuat pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bebas dari penyimpangan hukum.

 

 

Komentar