InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan akses layanan pertanahan kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan resmi memulai pelaksanaan program ATR/BPN DEKAT (Layanan Pertanahan di Tengah Masyarakat) pada Sabtu, 14 November 2026, bertempat di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.
Kehadiran program ATR/BPN DEKAT menjadi sebuah langkah inovatif dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebagai kantor pertanahan pertama di Provinsi Lampung yang menghadirkan program tersebut sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
Melalui program ini, pelayanan pertanahan tidak hanya terpusat di kantor, tetapi juga dihadirkan secara langsung di tengah lingkungan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi pertanahan, melakukan konsultasi, serta mengakses layanan pertanahan secara lebih mudah tanpa harus selalu datang langsung ke Kantor Pertanahan.
Program ATR/BPN DEKAT diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi dan interaksi langsung antara petugas pertanahan dengan masyarakat. Kehadiran petugas di lokasi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, memperoleh penjelasan terkait permasalahan pertanahan, serta mendapatkan informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan secara lebih jelas dan terarah.
Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai inovasi pelayanan sebagai bentuk transformasi pelayanan pertanahan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.
Melalui ATR/BPN DEKAT, diharapkan terbangun hubungan yang semakin erat antara ATR/BPN dan masyarakat, sekaligus meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi dan kepastian hukum hak atas tanah.










Komentar