Digelar di Desa Gemuruh, KNTI Perkuat Upaya Perlindungan Hak Nelayan Tradisional

InDepthNews.id (Karimun) – Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP KNTI) bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNTI Kabupaten Karimun menggelar kegiatan Pemetaan Partisipatif Tenurial dan Hak-Hak Nelayan Tradisional di Kabupaten Karimun selama dua hari, 14–15 Oktober 2026, bertempat di Gedung Tok Macang, Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta yang merupakan perwakilan nelayan dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kundur, Kundur Barat, dan Kundur Utara. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas nelayan dalam mendokumentasikan wilayah penghidupan, mengidentifikasi persoalan pemanfaatan ruang laut, serta mendorong perlindungan hak-hak nelayan tradisional melalui pendekatan partisipatif.

Kegiatan ini turut melibatkan fasilitator dan akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), yakni Fitria Ulfah, S.P., M.M. dan Muhammad Fajar Fajri Fardillah, S.Pi., M.Si., yang mendukung proses pembelajaran dan penguatan kapasitas peserta dalam pemetaan partisipatif.

Ketua DPD KNTI Kabupaten Karimun, Ari Supriadi Nurfaizal, S.E., NL.P, menyampaikan bahwa pemetaan partisipatif merupakan langkah penting untuk memastikan pengalaman, pengetahuan lokal, dan kebutuhan nelayan menjadi bagian dari proses pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

“Pemetaan partisipatif bukan sekadar membuat peta, tetapi juga mendokumentasikan kehidupan, pengalaman, dan pengetahuan nelayan yang selama ini menggantungkan penghidupannya pada laut. Data yang dihimpun diharapkan menjadi dasar untuk memperkuat aspirasi dan memperjuangkan perlindungan hak-hak nelayan tradisional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui rangkaian kegiatan sosialisasi, diskusi, dan penguatan teknis pemetaan, peserta diarahkan untuk mengidentifikasi sejumlah aspek penting kehidupan nelayan tradisional, meliputi wilayah penangkapan ikan, pola dan aktivitas melaut, jenis alat tangkap yang digunakan, potensi sumber daya ikan, serta ketergantungan ekonomi keluarga terhadap hasil laut.

Selain itu, pemetaan partisipatif juga diarahkan untuk mendokumentasikan persoalan yang berkaitan dengan akses nelayan terhadap wilayah tangkap, pemanfaatan ruang laut oleh berbagai pihak, perubahan kondisi lingkungan pesisir, dan tantangan yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan mata pencaharian nelayan.

Identifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun gambaran mengenai hubungan antara masyarakat nelayan dan ruang laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Dengan melibatkan perwakilan nelayan dari tiga Kecamatan, proses pemetaan diharapkan dapat menghimpun pengetahuan lokal dari berbagai wilayah serta menjadi landasan bagi penyusunan peta tematik dan dokumentasi kondisi nelayan tradisional di Kabupaten Karimun.

“Hasil awal kegiatan ini diarahkan untuk mendukung penyusunan basis data partisipatif yang memuat informasi mengenai wilayah tangkap, aktivitas perikanan tradisional, penggunaan alat tangkap, serta persoalan dan kebutuhan masyarakat nelayan. Data tersebut selanjutnya perlu dilengkapi melalui pengumpulan informasi lapangan, verifikasi bersama masyarakat, dan penyusunan rekomendasi berdasarkan kondisi nyata di setiap wilayah”, jelasnya.

Ari Supriadi Nurfaizal menegaskan bahwa data yang akurat merupakan salah satu modal penting bagi nelayan untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan. Harus ada tindak lanjut berupa pengumpulan dan pengolahan data lapangan, penyusunan hasil pemetaan, serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk mendukung advokasi dan dialog kebijakan demi kepentingan nelayan tradisional,” tegasnya.

Menurutnya, pemetaan partisipatif dapat menjadi jembatan antara pengetahuan nelayan di lapangan dengan proses perencanaan dan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

Melalui data yang tersusun secara sistematis, kebutuhan nelayan diharapkan dapat disampaikan secara lebih terarah kepada pemerintah, akademisi, dan pihak-pihak terkait. Upaya tersebut juga penting untuk mendorong pengelolaan wilayah pesisir yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kepastian akses penghidupan, serta keadilan bagi masyarakat nelayan tradisional.

“Kegiatan ini sejalan dengan semangat perjuangan KNTI untuk membangun nelayan yang “terorganisir, terdidik, dan mandiri”. Penguatan organisasi, peningkatan pengetahuan, serta ketersediaan data yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan bagian penting dalam memperkuat posisi nelayan dalam tata kelola sumber daya kelautan”, tuturnya.

DPD KNTI Kabupaten Karimun berharap kolaborasi antara nelayan, akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat sehingga pemetaan partisipatif tidak hanya menjadi kegiatan pendokumentasian, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional.

“Melalui kegiatan yang dipusatkan di Gedung Tok Macang, Desa Gemuruh, ini, diharapkan suara dan pengalaman nelayan dari Kecamatan Kundur, Kundur Barat, dan Kundur Utara semakin mendapat perhatian dalam upaya mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan”, pungkasnya. (Gabe)

Komentar