Dari Focus Group Discussion Menuju Community Action Plan, KNTI Karimun Rumuskan Aksi Bersama untuk Nelayan dan Pesisir

InDepthNews.id (Karimun) — Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Karimun melaksanakan rangkaian kegiatan Focus Group Discussion, Community Action Plan, dan Finalisasi Rencana Aksi Komunitas Nelayan selama tiga hari, 14–16 September 2026, bertempat di Restoran Kampung Kite, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Rabu, (16/09/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi nelayan, pelaku UMKM, pemerintah, instansi vertikal, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga sosial, pemangku adat dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas persoalan sekaligus potensi masyarakat pesisir di Kabupaten Karimun.

Rangkaian kegiatan mengangkat tema, “Identifikasi Peluang Bisnis yang Inovatif dan Inklusif untuk Penguatan Ekonomi Nelayan dan Perempuan Pesisir yang Terdampak Perubahan Iklim di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.”

Pada hari pertama, 14 September 2026, kegiatan Focus Group Discussion turut dihadiri langsung oleh Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah.

Dalam sambutannya, Bupati Karimun menyampaikan motivasi kepada para peserta sekaligus memaparkan berbagai rencana pembangunan dan peluang investasi yang akan masuk ke Kabupaten Karimun.

Bupati juga mengharapkan dukungan dari seluruh pihak terhadap berbagai rencana tersebut, termasuk dari masyarakat nelayan yang tergabung dalam KNTI.

Kehadiran langsung Bupati dalam forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan masyarakat nelayan, khususnya dalam membangun pemahaman bersama mengenai arah pembangunan Kabupaten Karimun dan bagaimana masyarakat pesisir dapat mengambil bagian dalam proses tersebut.

Forum tersebut juga menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang terbuka antara pemerintah, nelayan dan pemangku kepentingan agar berbagai rencana pembangunan dapat berjalan dengan dukungan dan keterlibatan masyarakat.

Kegiatan hari pertama juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KNTI, Nico Amrullah, S.Kel., M.E.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal KNTI menekankan pentingnya penguatan organisasi dan kapasitas masyarakat nelayan.

Ia menyampaikan bahwa KNTI memiliki semangat dan slogan: “Terorganisir, Terdidik, dan Mandiri.”

Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam membangun komunitas nelayan yang memiliki organisasi kuat, pengetahuan yang memadai, serta kemampuan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan memperjuangkan kepentingannya secara mandiri.

Pesan tersebut sejalan dengan pelaksanaan Community Action Plan yang mendorong masyarakat nelayan untuk tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga terlibat dalam merumuskan solusi dan rencana aksi.

Pada 14 September 2026, Focus Group Discussion menjadi ruang untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan, kebutuhan, aspirasi dan potensi yang dimiliki masyarakat nelayan, perempuan pesisir dan pelaku UMKM.

Kemudian pada 15 September 2026, kegiatan dilanjutkan dengan Community Action Plan.

Berbagai persoalan yang telah diidentifikasi melalui diskusi kemudian dibahas lebih lanjut untuk menentukan prioritas serta menyusun langkah-langkah yang dapat dilakukan secara bersama-sama.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam rangkaian diskusi antara lain cuaca ekstrem, ketersediaan BBM, wilayah tangkap, aktivitas pertambangan dan kapal, labuh jangkar, pencemaran laut, infrastruktur, akses ekonomi, pengembangan UMKM, hingga kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Kegiatan ini melibatkan nelayan dan pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Karimun, sehingga aspirasi yang dihimpun diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi masyarakat pesisir di daerah tersebut.

Ketua DPD KNTI Kabupaten Karimun, Ari Supriadi Nurfaizal, S.E., mengatakan bahwa rangkaian kegiatan tersebut bukan sekadar forum diskusi, tetapi merupakan proses untuk membawa aspirasi masyarakat menuju rencana aksi.

“FGD adalah ruang untuk mendengar. CAP adalah ruang untuk merencanakan. Dan hari ini adalah ruang untuk memastikan,” ujar Ari.

Menurutnya, apa yang telah disampaikan oleh masyarakat tidak boleh berhenti sebagai pembicaraan.

“Kita harus memastikan bahwa persoalan yang telah kita identifikasi memiliki solusi, dan solusi tersebut memiliki rencana aksi yang dapat kita kawal bersama,” katanya.

Ia menegaskan bahwa KNTI tidak datang untuk mencari siapa yang salah dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.

“Kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Kita sedang mencari apa yang bisa kita lakukan,” tegasnya.

Menurut Ari, persoalan nelayan dan masyarakat pesisir membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga sosial, pemangku adat serta instansi terkait memiliki peran masing-masing yang dapat disinergikan.

Rangkaian kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Kabupaten Karimun.

Pada kegiatan tersebut hadir atau diwakili antara lain Bupati Karimun melalui Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karimun, Kasat Polair Polres Karimun melalui Kanit Patroli, Bakamla Karimun yang diwakili Letda Bakamla Hermansyah, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun melalui Kabid Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, Kepala Pos Basarnas Tanjung Balai Karimun, Kepala BMKG, serta Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, turut hadir unsur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cakrawala Karimun, Perumda BPR Tuah Karimun, BAZNAS, TJSP Kabupaten Karimun, Bagian Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun, LAM Kabupaten Karimun, serta para nelayan, pelaku UMKM dan unsur KNTI.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat pesisir sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi nelayan dan UMKM.

Pada 16 September 2026, rangkaian kegiatan memasuki tahap finalisasi.

Hasil Focus Group Discussion dan Community Action Plan dibahas kembali untuk memastikan berbagai aspirasi, persoalan dan rencana aksi yang telah dirumuskan dapat menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

DPD KNTI Kabupaten Karimun berharap hasil finalisasi tidak hanya menjadi dokumen, tetapi menjadi dokumen hidup yang dapat menjadi bahan komunikasi dan rekomendasi kepada pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan.

KNTI juga berkomitmen untuk terus mengawal kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir melalui penguatan organisasi, peningkatan kapasitas serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat yang selama ini bergantung kepada laut mendapatkan perlindungan, kesempatan dan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Ari.

Menurutnya, tujuan akhirnya bukan hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi membangun masyarakat pesisir yang memiliki daya tahan ekonomi dan mampu menghadapi berbagai perubahan di masa depan.

“Kita ingin nelayan lebih terlindungi, UMKM lebih kuat, masyarakat pesisir lebih sejahtera, dan laut Karimun tetap terjaga untuk generasi yang akan datang,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen KNTI Kabupaten Karimun untuk membangun masyarakat nelayan yang terorganisir, terdidik dan mandiri, sekaligus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, seluruh proses yang dimulai dari mendengar aspirasi melalui Focus Group Discussion, menyusun langkah melalui Community Action Plan, hingga finalisasi diharapkan dapat berlanjut pada aksi nyata.

“Mari kita dengarkan suara masyarakat, kita rumuskan solusinya, dan bersama-sama kita kawal aksinya,” tutup Ari. (Gabe)

Komentar