InDepthNews.id (Anambas) – Persoalan ketersediaan dan pemerataan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi nelayan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Polres Kepulauan Anambas dan Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI).
Sebagai upaya mencari solusi atas persoalan tersebut, Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Misbachul Munir, S.I.K., M.H., bersama Bupati Kepulauan Anambas Aneng memimpin dialog bersama jajaran DPD HMNI pada Jumat (30/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kedai Kopi 3 Beradik, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, itu menjadi wadah untuk menyerap aspirasi sekaligus membahas langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola penyaluran solar bersubsidi agar lebih transparan, merata, dan tepat sasaran.
Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, jajaran pemerintah daerah, Ketua DPD HMNI Dedi Syahputra, anggota HMNI, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam dialog tersebut, Ketua DPD HMNI Dedi Syahputra menyampaikan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian nelayan. Di antaranya keterbatasan pasokan solar, transparansi distribusi, serta kesesuaian antara kuota dan jumlah BBM yang benar-benar diterima nelayan.
HMNI juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kupon atau surat rekomendasi dengan realisasi penyaluran di lapangan. Menurutnya, mekanisme distribusi perlu dibenahi agar tidak menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan nelayan dan ketersediaan BBM di masing-masing wilayah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kabag Ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas, Yohanes, memaparkan bahwa alokasi solar bersubsidi untuk Kabupaten Kepulauan Anambas pada 2026 mencapai 6.400 kiloliter (KL) per tahun.
Namun, berdasarkan hasil pendataan, kebutuhan solar untuk sektor nelayan diperkirakan mencapai 10.867 KL per tahun. Angka tersebut menunjukkan adanya selisih kebutuhan sekitar 4.467 KL dari alokasi yang tersedia.
Pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan kuota kepada pemerintah pusat melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi BBM dan kebutuhan riil nelayan, sehingga aktivitas melaut tidak terkendala persoalan bahan bakar.
Sekda Anambas Sahtiar menegaskan pentingnya pembenahan data serta sinkronisasi menyeluruh, mulai dari penerbitan rekomendasi, alokasi pada SPBU, hingga realisasi penyaluran kepada nelayan.
Menurutnya, data yang akurat dan mekanisme pengawasan yang baik menjadi kunci untuk memastikan distribusi solar bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas Aneng menyambut positif masukan dan aspirasi yang disampaikan HMNI. Ia menegaskan pemerintah daerah akan mendorong pembenahan sistem distribusi agar penyaluran solar bersubsidi lebih terarah dan sesuai kebutuhan nelayan di setiap wilayah.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah pembagian alokasi berdasarkan desa. Dengan mekanisme tersebut, pengaturan kebutuhan dan penyaluran BBM diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur serta mempertimbangkan jumlah dan kebutuhan nelayan di masing-masing desa.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan menyiapkan mekanisme pencatatan dan pengawasan terhadap sisa alokasi solar yang tidak terserap akibat kondisi cuaca buruk maupun musim angin. Dengan demikian, sisa kuota tersebut tetap dapat terdata, terkontrol, dan dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Misbachul Munir menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang.
Melalui dialog tersebut, kepolisian turut mendorong terciptanya komunikasi yang terbuka dan suasana yang kondusif, sehingga setiap aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah yang konstruktif.
Pertemuan ini diharapkan tidak berhenti sebatas diskusi, tetapi menjadi awal dari langkah nyata dalam membenahi sistem pendataan, pengaturan kuota, transparansi, serta pengawasan distribusi solar bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Ketersediaan solar yang memadai dan distribusi yang tepat sasaran merupakan kebutuhan penting bagi nelayan. Sebab, BBM bukan sekadar penunjang aktivitas melaut, melainkan juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Polisi Bersama Masyarakat, Polri hadir sebagai mitra masyarakat melalui komunikasi, kolaborasi, dan penguatan sinergi dengan seluruh elemen daerah. Dengan kebersamaan, berbagai persoalan masyarakat diharapkan dapat dicarikan solusi demi terciptanya kesejahteraan serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.
(Deni Jebat)










Komentar