InDepthNews.id (Lampung Selatan) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung Selatan meminta wacana penyesuaian dan perubahan batas wilayah yang berdampak pada 9 hingga 11 desa di Kecamatan Jati Agung dikaji secara komprehensif sebelum dilanjutkan.
Permintaan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Rosdiana, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027, dalam Sidang Paripurna DPRD Lampung Selatan, Rabu (16/9/2026).
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pembahasan mengenai perubahan batas wilayah tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek administratif. Keutuhan wilayah, kepastian hukum, serta aspirasi masyarakat Kecamatan Jati Agung dinilai perlu menjadi landasan utama dalam setiap keputusan.
“Terkait wacana penyesuaian dan perubahan batas wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada 9 s/d 11 desa di Kecamatan Jati Agung, Fraksi PDI Perjuangan memandang perlunya sikap kehati-hatian,” kata Rosdiana didepan majelis.
Fraksi tersebut juga menyoroti kemungkinan dampak fiskal bagi Kabupaten Lampung Selatan apabila wilayah tersebut benar-benar berubah. Karena itu, kajian yang menyeluruh dinilai diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
Selain kajian mengenai batas wilayah, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat kawasan Kota Baru di Kecamatan Jati Agung. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing dan berkelanjutan bagi Lampung Selatan.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan, APBD semestinya tidak hanya dipandang sebagai kumpulan angka, tetapi juga mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dan keberlanjutan wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam pandangan yang disampaikan, fraksi tersebut menyatakan bahwa kehilangan 9 hingga 11 desa akan berdampak terhadap masa depan fiskal Lampung Selatan. Fraksi juga mempertanyakan wacana pemindahan wilayah tersebut apabila dilakukan tanpa kajian komprehensif dan naskah akademik yang utuh.
“Kami melihat wacana pemindahan 9 s/d 11 desa Kecamatan Jati Agung, tanpa kajian komprehensif, tanpa naskah akademik yang utuh, dan terkesan dipaksakan terburu-buru, dan itu adalah sebuah kekeliruan sejarah,”. Ucap Rosdiana saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi PDI Perjuangan kemudian menegaskan sikapnya untuk menjaga keutuhan wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Dalam dokumen tersebut, sikap itu disebut sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan masyarakat Lampung Selatan.
Selain persoalan batas wilayah, dalam pandangan umumnya Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan perhatian terhadap mitigasi bencana, khususnya menyikapi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
Fraksi mengapresiasi upaya dan mitigasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serta meminta program sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana terus dilakukan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan pemahaman mengenai tindakan darurat dan penyelamatan diri ketika bencana terjadi, mengingat Lampung Selatan memiliki kondisi geografis yang dinilai rawan terhadap aktivitas vulkanik maupun potensi gempa tektonik. (Ar.mcl)










Komentar