Sengketa Informasi Proyek Jalan Anambas Rp14,4 Miliar Berlanjut ke Mahkamah Agung

InDepthNews.id (Tanjung Pinang) — Sengketa transparansi anggaran publik terkait proyek infrastruktur di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau kini memasuki babak baru. PT Media Samudera Kepri secara resmi mendaftarkan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia guna melawan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau.

Langkah perlawanan hukum ini diambil menyusul keluarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang Nomor: 19/G/KI/2026/PTUN.TPI. Putusan tersebut membatalkan putusan Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Riau yang sebelumnya memerintahkan pembukaan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek negara.

Sengketa bermula dari penelusuran jurnalistik terhadap paket pekerjaan “Pembangunan Jalan Putik-Langir” di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025. Proyek yang dikerjakan oleh BPJN Kepri tersebut menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp14.494.861.000,00.

Alasan Rahasia Negara Dipertanyakan
Berdasarkan data korespondensi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, proyek fisik tersebut faktanya telah selesai 100 persen dan sukses melakukan Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over / PHO) pada 30 Desember 2025.

Pihak Manajemen dan Pimpinan Redaksi PT Media Samudera Kepri menilai, status fisik proyek yang telah diserahterimakan seharusnya menggugurkan segala dalih kedaruratan teknis atau kerahasiaan dokumen.

“Ketika proyek fisik sudah tuntas serah terima, dokumen keuangan seperti RAB dan Detail Engineering Design (DED) murni menjadi dokumen realisasi keuangan negara. Upaya menutup-nutupinya justru mencederai fungsi kontrol sosial pers yang dijamin oleh Konstitusi,” tegas perwakilan Redaksi Media Samudera Kepri dalam keterangan tertulisnya.

Sebelumnya, dalam sidang ajudikasi, KI Kepri melalui Putusan Nomor: 002/II/KI-KEPRI-PS/2026 tertanggal 11 Juni 2026 telah menyatakan bahwa dokumen RAB dan DED paket jalan tersebut adalah informasi terbuka. Putusan tersebut dijatuhkan setelah BPJN Kepri tercatat dua kali mangkir dari persidangan dan gagal membuktikan dokumen Uji Konsekuensi.

Kejanggalan Proses PTUN Tanjungpinang
Kalah di Komisi Informasi, BPJN Kepri kemudian melayangkan gugatan keberatan ke PTUN Tanjungpinang. Majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Fathrezza, S.H., memutus membatalkan putusan KI dengan alasan formalitas administratif.

Meski demikian, pihak Media Samudera Kepri mencatat sejumlah dugaan pelanggaran terhadap prinsip peradilan yang adil (fair trial) selama proses di PTUN. Surat pemberitahuan pengadilan dilaporkan hanya berupa selembar surat singkat tanpa lampiran dokumen permohonan keberatan dari BPJN.

Selain itu, dokumen pembelaan resmi (Duplik) yang telah diunggah melalui sistem elektronik (e-court) disebut dihilangkan dan tidak dicatat dalam pertimbangan salinan putusan resmi. Permintaan institusi pers untuk menggelar sidang secara elektronik (e-litigasi) demi keamanan jurnalis investigasi juga ditolak.

Kasasi ke Mahkamah Agung ini kini menjadi ujian penting bagi penegakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) guna memastikan tidak ada ruang gelap dalam penggunaan uang rakyat di daerah perbatasan. (Jepri)

Komentar