Mengusik Nelayan Suak Midai, APH Didesak Telusuri Pemilik dan Pemasok Bahan Peledak, Sansi Pidana Menunggu 

InDepthNews.id (Natuna)-Dugaan kuat praktik didalam penangkapan ikan laut menggunakan bahan peledak kembali menjadi sorotan tajam di tegah publik di wilayah perairan Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selasa 18/08/2026.

Informasi yang berkembang di tengah masyarakat setempat menyebutkan adanya dugaan aktivitas penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan yang diduga dilakukan oleh seorang oknum berinisial J menjelang di puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejumlah nelayan tradisional mengaku resah karena suara dentuman yang diduga kuat berkaitan dengan aktivitas pengeboman ikan disebut terdengar di wilayah perairan Suak Midai Natuna, Kekhawatiran masyarakat bukan hanya menyangkut keselamatan nelayan tetapi dampak jangka panjang terhadap terumbu karang dan ekosistem laut.

Seorang sumber masyarakat berinisial BK (50) mengatakan bahwa informasi mengenai dugaan kepemilikan bahan -bahan peledak masih ditelusuri oleh masyarakat setempat.

“Nelayan tradisional merasa resah. Kalau benar ada penggunaan bom ikan, dan dampaknya bukan hanya hari ini. Terumbu karang rusak dan ekosistem laut bisa terganggu. Kami juga berharap ke pihak aparat penegak hukum tidak hanya memberikan imbauan, tetapi melakukan penyelidikan secara serius,” ujarnya.

Bukan Sekadar Ledakan, Ada Ancaman Terhadap Terumbu Karang dan Ekosistem.

Penggunaan bahan-bahan peledak dalam penangkapan ikan berpotensi dapat menimbulkan kerusakan yang lebih serius terhadap sumber daya ikan dan lingkungan perairan.

Bagi nelayan tradisional Suak Midai laut salah satu merupakan dalam sumber penghidupan. Oleh karena itu, apabila praktik penangkapan ikan laut dengan bahan peledak benar terjadi, persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran alat tangkap.

Kerusakan terhadap habitat ikan dapat berdampak terhadap hasil tangkapan para nelayan yang menggunakan alat tangkap legal. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan dalam mata pencaharian masyarakat pesisir.

“Jangan sampai terumbu karang dan ekosistem laut sudah rusak baru aparat bergerak mencari pelakunya. Kalau memang ada bukti, kami meminta dilakukan tindakan hukum,” tegasnya.

Pasal 84 UU Perikanan Mengatur Ancaman Pidana.

Secara hukum, penggunaan bahan-bahan peledak untuk menangkap ikan dilarang didalam ketentuan perikanan nasional.

UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah, antara lain melalui UU Nomor 45 Tahun 2009 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 masih menjadi salah satu dasar hukum dalam penindakan tindak pidana perikanan.

Pasal 84 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara yang dapat merugikan maupun membahayakan kelestarian didalam sumber daya ikan dan atau lingkungannya dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1,2 miliar.

Ancaman pidana juga dapat berbeda berdasarkan kedudukan dan konstruksi perbuatan. Misalnya, Pasal 84 ayat (2) mengatur nakhoda, pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan dan anak buah kapal (ABK) dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp1,2 miliar.

Sementara Pasal 84 ayat (3) mengatur bahwa pemilik kapal perikanan pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan dan atau operator kapal yang dengan sengaja melakukan usaha penangkapan ikan menggunakan bahan-bahan peledak atau cara yang membahayakan kelestarian didalam sumber daya ikan, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.

Artinya, apabila dari hasil penyelidikan sudah menemukan adanya pihak yang membiayai, mengoperasikan, memiliki usaha atau memberikan fasilitas untuk kegiatan tersebut penyidik perlu melihat peran masing-masing pihak berdasarkan bukti yang ditemukan.

Jika Terjadi Kerusakan, Persoalan Hukumnya Bisa Meluas.

Persoalan tersebut tidak juga berhenti didalam penggunaan bahan-bahan peledak. Apabila aktivitas tersebut terbukti mengakibatkan pencemaran atau kerusakan sumber daya ikan atau lingkungan, ketentuan lain didalam UU Perikanan juga dapat menjadi bagian dari konstruksi perkara.

Pasal 86 ayat (1) UU tentang Perikanan yang sudah mengatur perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan maupun lingkungannya dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Selain itu aspek terhadap perlindungan lingkungan hidup juga sangat perlu diperhatikan. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengalami perubahan termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, memuat ketentuan terkait mengenai perlindungan, pengendalian, penyidikan maupun ketentuan pidana lingkungan hidup.

Penerapan pasal tertentu tentunya juga harus disesuaikan dari hasil penyidikan, jenis kerusakan, barang bukti, hubungan sebab-akibat dan unsur pidana yang berhasil dibuktikan.

Pertanyaan Besar: Dari Mana Bahan Peledak Itu Berasal?

Jika benar ditemukan bahan peledak atau komponen yang berkaitan dengan bom ikan masyarakat nelayan berharap penyelidikan tidak berhenti pada orang yang diduga menggunakan dan rantai perolehan barang juga perlu ditelusuri.

Dari mana bahan tersebut diperoleh?

Siapa yang menyediakan?

Apakah ada pihak yang menjual atau memasok?

Apakah ada pihak yang memberikan modal atau membiayai aktivitas tersebut?

Apakah kapal atau perahu tertentu digunakan untuk mendukung aktivitas tersebut?

Dan yang tidak kalah penting:

Apakah terdapat pihak lain yang mengetahui atau membantu kegiatan tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu tentu harus dijawab melalui penyelidikan berbasis alat bukti, bukan sekadar informasi dari masyarakat.

Apabila ditemukan indikasi adanya pemasok, penyandang dana atau pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana, masing-masing peran harus diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Barang Bukti Menjadi Kunci Pengungkapan.

Dalam penanganan perkara dugaan tentang bom ikan tersebut, aparat dapat melakukan penyelidikan berbagai alat bukti yang relevan sesuai hukum acara pidana.

Di antaranya dugaan bahan peledak, komponen tersebut, peralatan yang ditemukan, kapal atau perahu yang digunakan hasil tangkapan, komunikasi, transaksi, keterangan saksi serta bukti lain yang dapat menjelaskan rangkaian peristiwa.

Khusus terhadap benda yang diduga sebagai bahan peledak masyarakat nelayan pesisir juga perlu menyerahkan penanganannya kepada pihak aparat yang berwenang dan tidak menyentuh, memindahkan dan membongkar atau untuk mencoba menguji benda tersebut, karena juga dapat membahayakan keselamatan.

Publik Menunggu Tindakan Nyata APH.

Masyarakat Suak Midai berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan secara profesional apabila terdapat laporan, informasi awal, saksi atau bukti yang mengarah pada dugaan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan.

Patroli laut dinilai sangat penting, tetapi masyarakat juga berharap ada langkah nyata penegakan hukum apabila bukti permulaan yang cukup ditemukan.

“Kalau memang benar ada pelaku, jangan hanya ditangkap pengguna terakhirnya. Telusuri juga dari mana bahan-bahan itu diperoleh dan siapa saja yang terlibat. Hukum juga harus ditegakkan keatas jangan tumpul ke bawah dan secara menyeluruh,” tegas sumber.

Dasar Hukum yang Relevan

UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah, terakhir antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

Pasal 84 UU Perikanan penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan.
Pasal 86 UU Perikanan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya.

Dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan maupun Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah.

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan dapat menjadi bagian dari analisis hukum apabila fakta perkara memenuhi unsur tindak pidana lain di luar UU Perikanan.

Sampai berita ini diterbitkan upaya didalam mengumpulkan konfirmasi ke Kapolsek Midai saat di hubungi oleh media ini masih belum membawakan hasil terkait perkembangan lanjutan terhadap penanganan penegak hukum.

Dan nama inisial yang ditulis oleh media ini juga tidak bisa dihubungi terkait keterlibatan terhadap aktivitas ilegal itu.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak yang disebut maupun pihak terkait.

(Ilham)

Komentar