InDepthNews.id (Jambi) – Perkara dugaan penyerobotan dan penguasaan tanah yang dilaporkan sejak 2018 kembali menjadi sorotan setelah penyidikan perkara tersebut dihentikan oleh Polda Jambi melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Laporan polisi tersebut tercatat dengan Nomor LP/B-105/IV/2018/SPKT-A/POLDA JBI tertanggal 6 April 2018. Setelah proses penyidikan berjalan selama kurang lebih delapan tahun, perkara itu akhirnya dihentikan pada 22 April 2026 dengan alasan unsur pidana dinilai belum terpenuhi.
Penghentian penyidikan tersebut kemudian mendapat keberatan dari pihak pelapor. K. FADHLY selaku pihak keluarga pelapor mempertanyakan mengapa perkara yang telah berjalan bertahun-tahun justru berakhir dengan SP3.
Menurut pihak pelapor, masih terdapat sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat penjelasan dan pengujian lebih lanjut, terutama menyangkut kejelasan objek tanah, riwayat dokumen, serta perbedaan keterangan mengenai lokasi objek yang disengketakan.
Pihak keluarga menyebut terdapat perbedaan penyebutan lokasi objek tanah dalam sejumlah dokumen. Mereka menyatakan dokumen milik pelapor secara konsisten menunjuk lokasi di RT 20 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Sementara dalam sejumlah dokumen perkara lain disebutkan lokasi berada di RT 02 Kelurahan Lebak Bandung.
Selain persoalan lokasi, K. FADHLY juga mempersoalkan riwayat penguasaan tanah dan sejumlah dokumen yang digunakan dalam perkara. Pihak keluarga menyebut memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 531 Tahun 1995 yang menurut mereka menjadi salah satu dasar kepemilikan atas objek tanah tersebut.
Tidak hanya itu, pihak pelapor juga mempertanyakan adanya perbedaan tanda tangan serta sejumlah persoalan mengenai tahun dan riwayat dokumen. Menurut mereka, persoalan tersebut semestinya dapat diuji secara objektif agar kejelasan objek dan alas hak tanah benar-benar terang.
Bagi K. FADHLY, persoalan utama bukan sekadar mengenai diterbitkannya SP3, tetapi bagaimana seluruh fakta dan dokumen yang muncul selama proses penyidikan dapat dipastikan telah diperiksa secara menyeluruh.
Pihak keluarga kemudian memilih menempuh jalur hukum dengan mengajukan praperadilan terhadap Polda Jambi. Perkara praperadilan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jambi dengan Polda Jambi sebagai pihak termohon.
Kini, proses praperadilan menjadi ruang bagi pihak pelapor untuk menguji penghentian penyidikan tersebut melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Pertanyaan yang kemudian muncul bukan hanya mengapa perkara tersebut membutuhkan waktu hingga delapan tahun, tetapi juga apakah seluruh persoalan yang dipersoalkan pihak pelapor telah benar-benar memperoleh jawaban sebelum penyidikan dihentikan.
Delapan tahun penyidikan telah berlalu. SP3 telah diterbitkan. Kini, kepastian mengenai alasan penghentian penyidikan dan bagaimana seluruh fakta perkara dinilai menjadi bagian penting yang menunggu penjelasan melalui proses hukum.
(YT)
K. FADHLY MELAWAN POLDA JAMBI: 8 TAHUN DISIDIK, MENGAPA BERUJUNG SP3?










Komentar