LSM Forkorindo Kepri Resmi Laporkan Dugaan Korupsi Pada Radio Bintan Tahun 2018.

InDepthNews.id (Bintan) – Ketua DPD LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Provinsi Kepri, Parlindungan Simanungkalit resmi laporkan dugaan korupsi pada Radio Bintan oleh Kominfo Kabupaten Bintan.

“Laporan sudah kita masukkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri pada hari ini, Kamis (24/02/2022),” Kata Parlindungan Simanungkalit, yang akrab dipanggil Parlin ini, Kamis (24/02/2022).

Adapun dasar laporan itu, menurut Parlin yaitu adanya kelebihan bayar pada radio Bintan oleh Kominfo Kabupaten Bintan sebesar Rp258.876. 000,- (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepri pada tahun 2019.

“Kami menduga, dugaan korupsi tersebut sudah berlangsung lama, sehingga sudah layak Kejaksaan untuk memeriksa Radio Bintan khususnya Kominfo Kabupaten Bintan,” ungkap Parlin.

Lagipula sambung dia, dengan nilai anggaran Rp40.713.523.500, -(empat puluh miliar tujuh ratus tiga belas juta limaratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Ditahun 2018, mungkin saja ada temuan lain yang belum terungkap, untuk itu biarlah kejaksaan yang memeriksa nantinya.

“Mari kita percayakan Kejati Kepri untuk segera mengungkap dugaan korupsi Radio Bintan oleh Kominfo Kabupaten Bintan, semoga secepatnya dapat diproses, dan memanggil pihak-pihak yang mengelola anggaran miliaran tersebut,” pungkas Parlin

Sebelumnya diberitakan media ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menemukan adanya kelebihan bayar pada radio Bintan oleh Kominfo Kabupaten Bintan sebesar Rp 258 876 000,- (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). saat melakukan audit penggunaan anggaran tahun 2018 lalu.

Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Kepri yang terbit tahun 2019 lalu diketahui Hasil pemeriksaan atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran (TA) 2018 terhadap peraturan perundang -undangan menyebutkan sebanyak lima temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut. Pertama, Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Direalisasikan Lebih Besar dari Standar Satuan Harga Sebesar Rp 258.876.000,- Pada Tahun Anggaran 2018, Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp40.713.523.500, -(empat puluh miliar tujuh ratus tiga belas juta limaratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah). dan telah direalisasikan sebesar Rp38.596.341.243,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Adapun realisasi belanja tersebut antara lain digunakan untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli /Instruktur/ Narasumber/ Fasilitator Non PNS pada Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Materi Komunikasi dan Informasi sebesar Rp140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan Honorarium Tim/Kelompok Kerja pada Kegiatan Peningkatan Kualitas, Pengembangan dan Pemeliharaan Bintan Radio sebesar Rp162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).

Bupati Bintan telah menetapkan besaran honor terkait kegiatan-kegiatan tersebut melalui Surat Keputusan
Nomor 397/VII/2017 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja terkait kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan terdapat realisasi belanja barang dan jasa yang lebih besar dari standar satuan harga tahun 2018.

Dalam LHP tersebut, BPK juga merincikan selisih honor Tim Kelompok Kerja Non PNS pada Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Bintan Radio.

Kondisi ini menurut BPK Kepri tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 4 ayat (2), pasal 12 ayat 5 dan 6, pasal 131 ayat 1 dan 2 pasal 184 ayat 2 dan pasal 221.

Menurut BPK Kepri kondisi (kelebihan bayar) ini terjadi karena, PPK dan PPTK dalam merealisasikan anggaran tidak memperhatikan Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya.

Atas temuan itu, BPK merekomendasikan Sekretaris Daerah agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp258.876.000,00 dengan menginstruksikan Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Tahun 2018 untuk menyetorkannya ke Kas Daerah. Salinan bukti setor yang telah divalidasi oleh Inspektorat disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

BPK Kepri juga merekomendasikan agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran yang tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya. BPK dalam rekomendasinya juga Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPTK terkait yang tidak memperhatikan Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan dalam merealisasikan anggaran.

(Tim)

Komentar