Kejati Kepri dan RSUD Raja Ahmad Tabib Teken MoU Penanganan, Masalah Hukum Perdata dan TUN

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Dalam rangka memperkuat sinergi antarlembaga serta meningkatkan kepastian hukum dalam pelayanan publik sektor kesehatan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan kerja sama berlangsung di Aula Sasana Baharuddin Lopa, Kejati Kepri, Selasa (24/06/2025), dan dihadiri langsung oleh Kepala Kejati Kepri, Teguh Subroto, S.H., M.H., bersama jajaran pejabat struktural Kejati, serta Direktur RSUD RAT Kepri, dr. Bambang Utoyo, M.A.P., Sp.KKLP. Turut hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Inspektorat Provinsi, Dewan Pengawas RSUD, Karo Hukum Pemprov Kepri, dan para wakil direktur rumah sakit.

Direktur RSUD RAT Kepri, dr. Bambang Utoyo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rumah sakit menghadapi tantangan tidak hanya dalam aspek teknis pelayanan, tetapi juga dalam aspek hukum perdata dan tata usaha negara.

“Kehadiran dan dukungan dari Kejati Kepri sebagai mitra strategis sangat penting untuk memastikan seluruh proses administrasi dan pengelolaan rumah sakit berjalan sesuai koridor hukum,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, lanjut Bambang, pihaknya berharap memperoleh bantuan, pendampingan, dan pendapat hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN), baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan dan sinergi yang terjalin dengan Kejaksaan Tinggi.

Sementara itu, Kepala Kejati Kepri, Teguh Subroto, menyambut baik kelanjutan kerja sama ini. Ia menegaskan bahwa perpanjangan PKS merupakan bentuk keberlanjutan hubungan baik antara Kejati Kepri dan Pemprov Kepri, khususnya dalam mendukung pelayanan kesehatan.

“Dalam dinamika pelayanan publik, potensi persoalan hukum di bidang perdata dan TUN selalu ada. Kejati hadir sebagai JPN untuk memberikan bantuan, pertimbangan, dan tindakan hukum lainnya agar rumah sakit terlindungi secara hukum serta menjalankan tugasnya secara akuntabel dan sesuai prinsip good governance,” jelas Teguh.

Ia juga menekankan bahwa kerja sama ini bukan sekadar simbol administratif, tetapi wujud kolaborasi konkret yang responsif terhadap tantangan hukum yang dihadapi institusi pelayanan publik.

Dalam kesempatan itu, Kajati Kepri turut menyampaikan duka cita atas wafatnya Muhammad Alif Okto Karyanto usai penanganan medis di RSUD Embung Fatimah Batam, yang sempat menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut menjadi pelajaran penting agar pelayanan kesehatan di Kepri lebih berorientasi pada keselamatan jiwa tanpa terkendala administrasi.

“Kejaksaan siap mendukung pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin hak masyarakat atas layanan kesehatan yang adil dan manusiawi,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Kajati Kepri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang terus diberikan kepada institusinya.

“Semoga kerja sama ini memberi manfaat nyata dalam mendukung kemajuan pelayanan kesehatan dan menciptakan kepastian serta perlindungan hukum yang kuat di Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya.

Adapun ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

• Pemberian bantuan hukum oleh JPN dalam perkara perdata dan TUN, baik litigasi maupun non-litigasi;

• Pemberian pertimbangan hukum seperti legal opinion, legal assistance, dan audit hukum;

• Tindakan hukum lain berupa mediasi, negosiasi, dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum.

Perjanjian ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kerja sama ini diharapkan menjadi model kolaborasi antara institusi hukum dan pelayanan kesehatan di daerah.

Komentar