InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Sekitar 400 massa pendukung penolakan relokasi Gurindam 12 Tepi Laut Tanjungpinang, hadir menghiasi Usaha Kuliner Pinang Harmoni yang berlokasi dikawasan KM.7 seberang jalan SPBU Kota Tanjungpinang.
Mereka terdiri dari Tokoh Masyarakat,
Pemuka Agama, Cendikiawan, Cerdik Pandai bahkan dari beberapa Ormas Kepemudaan, Penuhi Undangan Panitia Forum Peduli Ibukota Kepri dan Gerakan Bersama (Geber) Kepri pada hari Sabtu, 20 September 2025.
Diskusi bebas berpendapat bertajuk ” Kasi Paham Gubernur tentang Gurindam 12 Tepi Laut: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Aset di Ibukota Tanjungpinang.
Wacana Relokasi Gurindam 12 Tepi Laut ada unsur tidak sehat serta berpotensi KKN, dimana Pemerintah Provinsi Kepri yang kini dinakhodai, Ansar Ahmad seakan memaksakan kehendak dengan kekuasaan tanpa keberpihakan kepada Masyarakat Tanjungpinang.

Salah seorang Narasumber (Nasum), Edi Susanto atau lebih akrab dipanggil Edi Cindai menegaskan, “Relokasi Gurindam 12 Tepi Laut sesuai dengan kebijakan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad terlalu pagi bahkan memaksakan kehendak sendiri (Oligarki) tanpa memikirkan panjang dampak yang ditimbulkan dikemudian hari secara khusus kepada rakyat sendiri,” ungkapnya.
Lebih jauh Edi Cindai memaparkan, Gurindam 12 Tepi Laut adalah ciri khas tersendiri Ibukota Kepri yang menggambarkan “WAJAH MELAYU”. Selain dari pada itu bagian dari Aset berharga identik dengan icon Pariwisata.
“Buat apa Wajah yang sudah cantik harus dicoreng dengan Arang hitam?. Bukankah Gurindam 12 Tepi Laut merupakan Aset berharga bagi Warga Kota Tanjungpinang, kok malah dirusak menggunakan dana APBD Provinsi sebesar Rp 560 milyar kemudian dilelang dan dikelola para Investor asing,” keluh Edi Cindai kecewa.
Edi Cindai mengajak para simpatisan yang hadir agar merenung masa lampau terkait dengan kebijakan Pemerintah, Suka tidak suka dan mau tidak mau, Pil pahit itu tetap akan ditelan ketika Masyarakat lengah mengkawal semua kebijakan Pemerintah dimaksud.
“Masih segar dalam ingatan terkait relokasi Dendang ria, Melayu Squere, Anjung Cahaya, Street Food dilokasi Bintan Centre, semua tidak ada menguntungkan rakyat bahkan Para Investor terkesan menelantarkan alias Habis manis Sepah dibuang,” tegas Edi Susanto lagi.
Sementara, Asep,Zulkifli dan Jusri Sabri, menyepakati bahwa Pemerintah Provinsi Kepri terlalu serakah mengobok- obok aset Pemerintah Kota Tanjungpinang tanpa ada kordinasi saling menguntungkan.
“Seharusnya hak dan kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang jangan terbelenggu,jika aset Pemko semua diambil alih Pemprov Kepri lalu nasib Pemko Tanjungpinang seperti apa nantinya,” tutur Asep penuh tanda tanya.
Jusri Sabri Ketua LSM- GETUK
Kepri juga menegaskan,bahwa
hasil diskusi ini akan kami godok serta ditampung sedemikian rupa, kemudian semua aspirasi positif akan disampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi Kepri, kemudian kapan waktunya kami akan membahas kembali dan pasti akan diberitahukan kepada rekan simpatisan yang hadir pada hari ini,” tegasnya. (Robbyn.S)










Komentar