Hajarullah Aswad: Gurindam 12 Tepi Laut Adalah Wajah Melayu yang Harus Dilestarikan

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Relokasi terkait kebijakan Privatisasi Gurindam 12 Tepi Laut Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, menuai kritik
dan polemik yang masih berkepanjangan.

Mengapa tidak ?, Privatisasi Gurindam 12 Tepi Laut masih terlalu pagi serta menyakiti hati Masyarakat Tanjungpinang.

“Gurindam 12 Tepi Laut itu adalah Wajah Melayu yang sarat dengan sejarah dan Budaya yang harus dilestarikan sepanjang masa,” Demikian pemaparan Kordinator Forum Peduli Ibukota (FPI) Kepri, Hajarullah Aswad saat diwawancarai Awak media ini disela kesibukannya Rabu (24/9) bersampena dengan HUT ke-23 Provinsi Kepulauan Riau.

Menurut Hajaraullah Aswad Tokoh Masyarakat yang dikenal vokal ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad jangan memaksakan kehendak tanpa memikirkan nasib rakyat.

“Membangun itu boleh saja namun harus bersentuhan dengan hati nurani rakyat sebab stakeholder adalah ditangan rakyat sendiri, Pemprov Kepri berperan sebagai Managerial dan jangan selalu memprivatisasi semua kekuasaan.”tegasnya

Ketua DPRD Provinsi Kepri,Iman Setiawan sepakat relokasi kebijakan Privatisasi Gurindam 12 Tepi Laut dipending dulu sambil menunggu ada pembahasan dan kepastian / Foto: Robbyn Simanungkalit

Menurut dia, Tepi Laut sangat mengental dengan keindahan alam, hijau dan sejuk sehingga acapkali Masyarakat di Tanjungpinang mengunjungi tempat rekreasi. Kini Lokasi Tepi Laut telah sembrautan karena dipadati dengan bangunan menjulang tinggi seperti Gedung LAM, Dekranasda sehingga tidak terlihat lagi Wajah aslinya,” tutur Hajarullah lagi.

Diapun mengingatkan agar Pemprov Kepri jangan memonopoli kekuasaan, namun juga harus memberikan hak dan kewenangan agar Walikota yang mengelolah sehingga usaha UMKM hidup bentuk kepedulian terhadap Masyarakat Tanjungpinang.

“Kami telah mengagendakan untuk melakukan aksi demo hari ini Rabu,(24/9) serta menyampaikan aspirasi menuju Kantor Pemprov Kepri bersama rekan Ormas lainya, namun berhubung hari ini HUT ke- 23 berdirinya Provinsi Kepri, akhir diundur pada tanggal 8 Oktober 2025 mendatang,” sebut Hajarullah

“Kita sangat menghargai dan mengapresiasi para Tokoh Pejuang Provinsi Kepri,sehingga aksi demo akan kita undur sesuai dengan kesepakatan teman seperjuangan Forum Peduli Ibukota Kepri yang didukung Gerakan Bersama Masyarakat Kepulauan Riau,” lanjutnya.

GEBER Masyarakat Kepri Minta Dipending

Sementara Gerakan Bersama (GEBER) Masyarakat Kepri yang dihadiri para Pedagang UMKM pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung hari Selasa (23/9) di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau, telah disepakati Relokasi kebijakan Privatisasi Gurindam 12 Tepi Laut Tanjungpinang sepakat dipending dulu menunggu ada kepastian Payung hukum beserta lampu hijau dari Masyarakat.

Kesepakatan itu tercipta setelah sejumlah Pedagang UMKM Tanjungpinang yang hadir mendesak persetujuan dan kesepakatan Ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Setiawan bersama 4 Anggota DPRD Dapil Tanjungpinang menyetujui sembari membubuhkan tanda tangan hasil kesepakatan.

Pada Kesempatan Rapat Dengar Pendapat turut hadir, Kadis PUPR Kepri, Rodi Yantari, Kadis Pariwisata, Hasan.S.sos, Kakan Satpol PP Kepri, Marten Maramoun, dan Kabid
bidang Aset Kepri. (Robbyn)

Komentar