InDepthNews.id (Bintan) – Warga Bintan, baik perorangan maupun para pengusaha tanah kavling yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kabupaten Bintan, mengeluhkan sulitnya proses pemecahan atau pemisahan sertifikat. Rumitnya prosedur di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bintan menimbulkan keresahan, hingga sebagian warga mengaku lebih memilih membatalkan SHM mereka dan kembali ke status alas hak.
Keluhan ini disampaikan dalam pertemuan silaturahmi dan kebersamaan di Kedai Kopi Batu 10, Tanjungpinang, pada Rabu (23/7).
Ari, salah seorang pemilik SHM yang telah menjual lahannya kepada beberapa orang dalam bentuk kavling, mengalami kendala dalam proses pemisahan sertifikat. Karena berdasarkan peta lahannya tergolong sebagai lahan pertanian, ia mengajukan permohonan pemisahan secara mandiri.
“Saya diberitahu oleh bagian loket pelayanan Kantor BPN Bintan bahwa lahan pertanian di-hold (ditunda), atau dengan bahasa halusnya ditolak, tanpa ada kepastian,” ujar Ari.
Saat ini, permohonan pemisahan sertifikat miliknya masih menggantung dan belum ada kejelasan apakah bisa dilakukan atau tidak.
“Kami yang hadir di pertemuan ini mengalami hal yang sama. Proses pemisahan sertifikat tanah kavling kami dihambat dengan syarat dan ketentuan yang rumit, serta kebijakan yang menyulitkan,” tambahnya.
Ari juga mengungkapkan penyesalannya karena telah menaikkan status surat tanahnya menjadi SHM. “Saya sangat menyesal. Kenapa dulu surat tanah saya dinaikkan menjadi Sertifikat? Lebih baik tetap dalam keadaan alas hak saja,” keluhnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan BPN Bintan saat ini mengganggu iklim investasi tanah kavling. “Kondisi ini sangat menghambat usaha kami dan menurunkan daya beli masyarakat karena sulitnya berinvestasi di sektor kavlingan di Bintan,” tuturnya.
Senada, Agus, seorang pengusaha kavling lainnya, menyampaikan bahwa jika sertifikat induk tidak bisa dipisah, maka lahan tidak bisa dijual dalam bentuk kavling. Ia bahkan menyarankan agar sertifikat tersebut dibatalkan saja dan dikembalikan ke alas hak.
“Pejabat publik di BPN Bintan seharusnya lebih terbuka dan transparan dalam proses layanan pemisahan sertifikat, dan tidak bersikap seperti ‘kucing-kucingan’ seperti sekarang,” ujarnya.
Sementara itu, petugas loket di Kantor BPN Bintan yang dijumpai para pengusaha menyampaikan bahwa tanah yang berada di zona pertanian tidak dapat dilakukan pemisahan. Jika pun bisa, hanya lima bidang yang boleh dipecah; sisanya akan di-hold.










Komentar