Usulan UMK Bintan 6,5 Persen, Tidak Disepakati Secara Bulat dari Seluruh Anggota Dewan Pengupahan

InDepthNews.id (Bintan) – Serikat Pekerja Kabupaten Bintan meminta pemerintah kabupaten bintan untuk segera merevisi besaran upah Minimun Kabupaten (UMK) Bintan tahun 2025 sebesar 6,5 persen atau menjadi Rp 4.207.726 per bulan.

“Serikat Pekerja tidak setuju dengan kenaikan UMK tahun 2025 sebesar 6,5 persen atau menjadi Rp 4.207.726 per bulan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan karena tidak sesuai dengan Inflasi Daerah Kabupaten Bintan,” tegas Ketua F SP PAR, Kasmirus Kopong saat menemui awak media InDepthNews.id, Selasa (17/12/2024).

Menurutnya, kenaikan UMK tahun 2025 sebesar 6,5 persen adalah ketentuan dari pusat yang menggunakan inflasi nasional, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah kabupaten Bintan sangat tinggi dengan besarannya 6,14 persen dan ditambah inflasi provinsi Kepulauan Riau sebesar 2, 53 persen.

“Kami Serikat Pekerja mengusulkan UMK Bintan 2025 sebesar 8, 67 persen,” ungkap Kasmirus Kopong.

Kenaikan UMK itu lanjutnya, tentu sangat berpengaruh terhadap suatu daerah tersebut, karena Inflasi masing-masing daerah tentu berbeda.

“Jadi seperti apa yang telah diberitakan di beberapa Media, terkait kesepakatan UMK, hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan Berita Acara Dewan Pengupahan,” tegasnya.

Sementara itu, untuk pembahasan Upah Minimun Sektoral (UMS) Bintan 2025, Serikat Pekerja Walkot, karena tidak ada data dari Perusahaan, sehingga tidak ada pembahasan.

“Saya harap sebelum pemerintah kabupaten bintan mengajukan kepada Gubernur Kepri sebagai rekomendasi, agar dikaji ulang terlebih dahulu,” pungkas Kasmirus Kopong. (Vins)

Komentar