Upah Pekerja Diduga Raib di Proyek Rp92 Miliar, Kejati Lampung Dituntut Bertanggung Jawab

InDepthNews.id (Lampung Timur) – Proyek Rp92 Miliar BBWS Mesuji–Sekampung kembali disorot. Selain dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan kekurangan volume pekerjaan, muncul persoalan baru: upah pekerja diduga “hilang”. LSM PRO RAKYAT menuntut Kejati Lampung ikut bertanggung jawab karena proyek ini berada dalam pendampingan kejaksaan.

Proyek peningkatan Daerah Irigasi Way Sekampung (Sub D.I. Raman Utara) Tahap II milik Kementerian PUPR yang dikerjakan SNVT PJPA, bernilai kontrak Rp92.005.664.800. Proyek ini dimenangkan PT Basuki Rahmanta Putra dengan konsultan pengawas KSO PT Catur Bina Guna Persada – PT Bina Buana Raya senilai Rp4 miliar. Data sistem LPSE menunjukkan HPS proyek ini mencapai Rp115 miliar dengan pagu Rp117,3 miliar.

Namun hasil pekerjaan di lapangan dinilai jauh dari standar. LSM PRO RAKYAT menemukan ketebalan beton tidak seragam, campuran material tidak homogen, hingga dugaan penggunaan wiremesh M6 dan M8 yang tidak sesuai spesifikasi. Keluhan pekerja juga bermunculan, terutama terkait dugaan penahanan upah oleh oknum PT BRP serta buruknya penerapan standar K3.

Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M., menyatakan dugaan penyimpangan ini sudah berulang kali dilaporkan ke Kejati Lampung namun tidak mendapat respons memadai. Ia menilai ada indikasi kontraktor merasa “aman” karena proyek didampingi kejaksaan.

“Nilai proyek hampir seratus miliar, tapi kualitasnya jauh dari layak. Kami menduga ada pelanggaran spesifikasi, kekurangan volume, dan persoalan serius terkait upah pekerja. Karena proyek ini didampingi Kejati Lampung, maka kejaksaan juga tidak boleh lepas tangan,” tegas Aqrobin di kantornya, Rabu (12/11/2025).

Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, menambahkan bahwa peringatan Jaksa Agung agar jaksa tidak “bloon” terhadap potensi penyimpangan seharusnya menjadi alarm bagi Kejati Lampung dalam mengawasi proyek ini.

Ia menegaskan dugaan upah pekerja harian yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp90 juta.

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan masalah ini, tapi seolah dianggap angin lalu. Nasib pekerja harian diabaikan. Ini persoalan hidup mereka,” ujar Johan.

LSM PRO RAKYAT juga mengantongi surat pembayaran berkop resmi PT BRP, yang ditandatangani Project Manager Ellia Sulleng, S.T., serta diketahui Site Manager Nipo Sakiono N. Dari data tersebut, masih ada sisa pembayaran signifikan yang belum diterima para pekerja.

Organisasi ini menilai proyek tersebut berpotensi melanggar sejumlah peraturan seperti UU Jasa Konstruksi, UU Tipikor, Perpres Pengadaan Barang/Jasa, hingga Peraturan Jaksa Agung soal pendampingan hukum yang tidak boleh digunakan untuk membenarkan pelanggaran.

Dok.F / Gambar total Opname pekerjaan PT. Basuki Rahmanta Putra

LSM PRO RAKYAT menegaskan akan melaporkan kasus ini ke Presiden Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, hingga Itjen Kementerian PUPR untuk audit teknis dan keuangan menyeluruh.

“Rakyat butuh bukti, bukan alasan. Jangan biarkan uang negara ratusan miliar dipakai sembarangan. Kejati Lampung harus menunjukkan integritas, bukan justru membiarkan dugaan pelanggaran,” tutup Aqrobin. (Tim***)

Komentar