InDepthNews.Id (Tanjungpinang) – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berbasiskan kepulauan dan memiliki 96% Wilayah Laut membuktikan Provinsi Kepri merupakan Salah satu Provinsi yang memiliki potensi dan peluang besar demi terciptanya Kesejahteraan bagi Masyarakatnya.
Namun berbanding terbalik dengan Fakta dan Realita yang dirasakan oleh sebagian besar Masyarakat Kepulauan Riau.
Tanah nan subur dan Hasil laut yang mumpuni seakan tidak termanfaatkan dengan baik, hal tersebut dapat di nilai dan di buktikan dengan cukup signifikannya Angka Pengangguran yang ada di Kepulauan Riau baik pengangguran terbuka maupun tertutup.
Bahkan keinginan dalam memanfaatkan Labuh jangkar sebagai sumber Tambahan PAD Provinsi Kepulauan Riau tak kunjung di dapatkan.
Melihat berbagai Prihal tersebut Forum Mahasiswa Pemerhati Kebijakan yang diwakili Koordinatornya Erik Kantona dengan tegas mengatakan bahwa Masyarakat Provinsi Kepri “bagai Mati di Lumbung Padi”.
“Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan Provinsi Yang Kaya, apa yang tidak dimiliki Di Kepulauan Riau ini, SDA Yang ada di negeri ini tidak terbantahkan Potensi nya.
Namun Fakta nya hari ini kita seakan-akan Mati dilumbung Padi,”ucap Erik
Untuk itu sebagai bentuk Mitra Kritis dan Mitra Membangun serta sebagai bentuk kepedulian terhadap Provinsi Kepri, mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam FMPK (Forum Mahasiswa Pemerhati Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau)
Memberikan 7 Point untuk Pemimpin Tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau untuk Menjadi Skala Prioritas utama dalam menjalankan Roda Pemerintahan ataupun dalam menentukan kebijakan.
“Kami punya 7 point PR untuk gubernur kepri yakni Bapak H. Anshar Ahmad SE.MM, karna Tonggak pimpinan ataupun pemangku Kekuasaan yang mampu membuat Making Decision ialah Bapak Gubernur sebagai perpanjangan Tangan dalam membangun provinsi Kepulauan Riau menjadi lebih Baik dan bangkit dari keterpurukan,”tambah Erik
Adapun Tujuh Point yang disampaikan FMPK tersebut ialah
1.Tingginya Angka Pengangguran Yang Menyebabkan meningkatnya Kemiskinan.
2.Amburadul nya Kebijakan dalam Penanggulangan Covid 19.
3.Ambruk nya Roda Perekonomian di Provinsi Kepri dan Menyebabkan cukup Tingginya Inflasi.
4.MINIM nya Kebijakan Yang Pro RAKYAT dalam menjalankan perintah pusat Prihal PPKM.
5.Bertambahnya Tenaga Kerja Asing.
6.Ketidak seriusan Pemprov dalam menjalankan Prosedural azaz Pemanfaatan dan Pengelolaan LABUH JANGKAR Di Kepulauan Riau yang sampai saat ini Belum Menemukan Kejelasan bahkan 3 block migas cair juga belum mendapatkan hasil yang maksimal
7. Tidak termanfaatkannya dengan Maksimal Potensi Kepulauan Riau Sebagai Provinsi yang berbasiskan Kelautan (96% Laut) sejak Provinsi Kepulauan Riau Berdiri. Dan Kepulauan Riau membutuhkan RUU Kepulauan untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang Kepulauan Riau untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Poros Maritim Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh serta berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk itu dibutuhkan dukungan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk segera mendesak DPR RI mengesahkan RUU tersebut. (BP)
Comment