Sengketa Lahan Kelarik Utara, Kades Ungkap Alasan Lahan Dipakai PT MMI

InDepthNews. Id (Natuna)-Dugaan penyerobotan lahan milik warga di Desa Kelarik Utara, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, kian memanas dan menjadi sorotan publik. Pemerintah desa dan pihak perusahaan kini disorot setelah muncul klaim kepemilikan sah atas lahan yang telah dimanfaatkan oleh PT Multi Mineral Indonesia (PT-MMI).

Kepala Desa Kelarik Utara Natuna, Zapridin, akhirnya angkat bicara dan mengakui bahwa lahan tersebut sempat diizinkan untuk digunakan, meski status kepemilikannya belum diketahui secara pasti. Rabu 17/12/2025.

Sebelum menggunakan lahan, PT MMI juga sudah melapor secara resmi kepada Pemerintah Desa. Dan Desa kemudian melakukan penelusuran, namun tidak menemukan kejelasan mengenai pemilik lahan tersebut.

“Karena tidak diketahui siapa yang  pemiliknya dan kondisi lahan sudah lama terbengkalai, kami putuskan boleh dipakai sementara. Tapi dengan catatan, jika pemiliknya muncul, perusahaan wajib membebaskan lahan,” kata Zapridin.

Kesepakatan itu, lanjutnya, disanggupi oleh PT MMI. Namun polemik muncul setelah pekerjaan berjalan dan seorang warga datang mengaku sebagai pemilik sah lahan dengan membawa Sertipikat Hak Milik (SHM) tahun 2001.

“Terkait sertifikat itu, saat diterbitkan saya juga belum menjabat sebagai kepala desa,” ujar Zapridin.

Pemerintah desa kemudian melakukan pengecekan lapangan melalui kepala dusun. Hasilnya, ditemukan sejumlah kejanggalan. Titik lokasi dalam dokumen kepemilikan dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Lokasinya melintang, tumpang tindih, batasnya juga tidak jelas dan bahkan bersinggungan dengan rumah warga lain,” ungkap Zapridin.

Namun pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan Ramli, mantan Kepala Desa Kelarik Utara. Ia menyebut lahan yang disengketakan berada tepat di lokasi yang kini dijadikan tempat penampungan air oleh PT MMI.

Situasi semakin rumit setelah pemilik lahan menyatakan akan memperbaiki titik koordinat sesuai arahan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Zapridin menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.

“Kalau titik koordinat diubah, itu sama saja menerbitkan surat baru. Ini tidak sederhana dan harus melalui prosedur yang jelas,” tegasnya.

Di sisi lain, Zapridin menyebut persoalan harga juga menjadi pemicu kebuntuan. Berdasarkan keterangan perusahaan, nilai ganti rugi yang diminta pemilik lahan dinilai terlalu tinggi.

“Perusahaan hanya sanggup membayar sesuai harga yang mereka tetapkan. Sampai sekarang belum ada kesepakatan,” katanya.

Zapridin menegaskan, pemerintah desa berharap persoalan ini diselesaikan secara musyawarah. Namun jika tidak tercapai kesepakatan, ia meminta agar lahan tersebut dikembalikan ke kondisi semula.

“Kalau tidak ada titik temu soal harga, lahan itu sebaiknya dikembalikan seperti semula,” ujarnya.

Terpisah, Direktur PT MMI, Ady Indra Pawennari, menegaskan pihaknya tidak ingin juga berpolemik terkait tudingan penyerobotan lahan.

Ia menyatakan menghormati proses hukum yang kini berjalan di Polres Natuna untuk diketahui siapa pemilik lahan tersebut sebenarnya agar ada penjelasan yang lebih kuat di mata hukum.

“Sebagai pengusaha, kami ingin investasi ini bermanfaat bagi masyarakat maupun daerah. Kasus seperti ini sering terjadi di lapangan dan sebenarnya dapat juga diselesaikan dengan musyawarah,” kata Ady.

Namun Ady mengakui adanya risiko hukum yang menjadi pertimbangan perusahaan. Menurutnya, lokasi lahan yang diklaim pemilik berbeda dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen kepemilikan.

“Kami tidak mau mengambil risiko hukum jika suatu saat muncul klaim baru. Awalnya kami tetap bersedia mengganti rugi, tapi karena harga yang diminta tidak wajar, kami tidak sanggup,” tegasnya.

Hingga kini, polemik dugaan tentang  penyerobotan lahan di Kelarik Utara masih bergulir. Publik masih menunggu kejelasan dan ketegasan penanganan, baik melalui jalur musyawarah maupun proses hukum yang tengah berjalan.

(Ilham)

Komentar