Reklamasi dan Cut and Fill Diduga Ilegal di Tanjung Uma Batam, PT SUG Terancam Sanksi Pidana

InDepthNews.id (Batam)-Aktivitas dugaan perusakan lingkungan berupa reklamasi dan cut and fill di kawasan Tanjung Uma, Kampung Nelayan, Kota Batam, kembali menuai sorotan tajam.

Kegiatan yang disebut-sebut dilakukan oleh PT Sarana Usaha Gemilang (SUG)  juga dinilai berlangsung secara masif dan brutal, namun terkesan luput dari pengawasan instansi terkait. Minggu (11/1/2026).

Hasil pantauan tim media di lapangan menunjukkan sejumlah truk pengangkut material keluar-masuk area reklamasi secara bergantian.

Akses menuju lokasi terpantau dijaga ketat oleh petugas keamanan dengan pagar portal, mengindikasikan aktivitas terorganisir dan telah berlangsung cukup lama.

Saat dikonfirmasi di lokasi, petugas keamanan menyebutkan bahwa aktivitas penimbunan tersebut dilakukan oleh PT SUG.

“Yang melakukan penimbunan ini PT SUG, sebagai penanggung jawabnya Pak Firman,” ujar security kepada tim media.

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa PT SUG juga semakin leluasa melakukan kegiatan yang berpotensi dapat merusak lingkungan di Kota Batam, mulai dari reklamasi pesisir hingga cut and fill di kawasan daratan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, material timbunan diduga berasal dari wilayah Tiban, tepatnya di area belakang permukiman warga.

Praktik ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dampak Lingkungan dan Sosial.

Aktivitas cut and fill yang tidak melalui kajian-kajian teknis dan lingkungan yang memadai berpotensi dan menimbulkan dampak luas, antara lain:

Kerusakan lingkungan berupa erosi tanah, banjir, longsor, serta rusaknya ekosistem, termasuk kawasan mangrove.

Kasus serupa sebelumnya terjadi di Sei Beduk, di mana proyek cut and fill mengakibatkan kerusakan jalan dan hutan bakau.

Ancaman terhadap struktur bangunan warga, karena perubahan kontur tanah dapat mengganggu stabilitas fondasi rumah di sekitar lokasi proyek.

Gangguan sosial dan keselamatan akibat lalu lalang truk bertonase besar yang berpotensi merusak jalan umum serta mengancam kenyamanan dan keamanan warga.

Potensi Pelanggaran Hukum dan Sanksi Pidana.

Jika terbukti sudah dilakukan tanpa izin lingkungan, tanpa AMDAL, atau masuk ke dalam kawasan hutan lindung serta pesisir yang sudah dilindungi, aktivitas tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum, antara lain:

UU Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

UU Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan maupun Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur sanksi pidana berat terhadap pelaku perusakan hutan, termasuk korporasi.

UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait reklamasi tanpa izin.

Tanggung Jawab Negara Republik Indonesia Dipertanyakan.

Perusakan hutan dan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab lintas lembaga, di antaranya:

Namun Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan (KLHK), serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum maupun Direktorat Jenderal Konservasi SDA dan Ekosistem.

Polisi Kehutanan memiliki kewenangan penindakan pidana kehutanan.

Tim Terpadu didalam pencegahan serta dalam pemberantasan perusakan hutan sebagaimana diamanatkan didalam UU No.18 Tahun 2013.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah, baik provinsi maupun kota.

Publik Juga mempertanyakan lemahnya pengawasan dan tidak adanya tindakan yang tegas meski aktivitas tersebut berlangsung terbuka dan dalam waktu lama.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera turun ke lapangan, agar menghentikan seluruh aktivitas, serta mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang dilakukan.

Jika sudah terbukti melanggar hukum, penindakan pidana terhadap korporasi dinilai sebagai bentuk langkah mutlak demi menegakkan supremasi hukum dan melindungi lingkungan hidup di Kota Batam.

(Ilham)

Komentar